Zonasi Babel Tiga Terumit di Indonesia

  • Whatsapp

Penyebabnya, Seluruh Babel Ada Tambang
Irza: Rerata Dokumen tak Dilengkapi Sumber

Pangkalpinang – Lantaran memiliki wilayah pertambangan timah dan banyak lokasi tambang yang menyebar hampir di seluruh kabupaten/kota, menyebabkan penyusunan Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Bangka Belitung (Babel) atau yang kerap disebut Zonasi Babel, berjalan alot dan memakan waktu lama.
Hal ini diakui Tim Konsultan Penyusunan RZWP3K dari PT Madani Multi Kreasi, Irza Riduan dalam Konsultasi Publik RZWP3K di ruang Pasir Padi Kantor Gubernur Babel, Rabu (8/11/2017).
Ia memaparkan, tim sudah menyusun ruang laut yang dimanfaatkan untuk pemanfaat umum, konservasi, alur kabel bawah laut, pipa alur pelayaran, alur migrasi biota, Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), zona mangrove, pelabuhan, pemukimanan, perikanan tangkap maupun budidaya, dan kawasan bahari.
Namun khusus untuk zonasi pertambangan, karena rumit pihaknya belum dapat menyusun secara maksimal dan baru hanya memotret secara umum yang nantinya akan diputuskan oleh kepala daerah.
“Zonasi Babel paling rumit nomor tiga di Indonesia setelah Jakarta dan Batam, karena Babel ada pertambangannya. Kami mendapat arahan dari KKP (Kementerian Kelautan Perikanan) untuk tambang ini ada tiga klasifikasi, beroperasi silahkan beroperasi, yang sudah habis tidak diperpanjang, dan habis mau diperpanjang,” jelasnya.
Perkara nanti dimana daerah yang akan diputuskan untuk wilayah pertambangan dalam zonasi, Irza menegaskan hal itu tergantung pada kebijakan kepala daerah. Termasuk jika ada yang berbenturan dan menimbulkan potensi konflik, diserahkan keputusannya kepada gubernur dan bupati/walikota selaku kepala daerah.
Ia juga menuturkan, pihaknya sebagai tim konsultan kesulitan untuk menampung semua usulan kabupaten/kota yang meminta dimasukkan dalam RZWP3K. Sementara kabupaten/kota yang mengusulkan usulan tidak memiliki dokumen dasar, seperti keputusan bupati dan lain sebagainya.
“Rata-rata dokumen yang dikirim ke kami tidak dilengkapi sumber,” katanya.
Meski begitu, tim menurutnya sudah merampungkan pembahasan dokumen awal. Termasuk berbagai data dan peta dasar maupun tematik, sudah dirampungkan.
“Tinggal para SKPD menentukan peta alokasi ruang, membagi habis ruangan laut jangan sampai ada lokasi yang tidak ada peruntukkannya. Para SKPD juga menyusun perencanaan mereka seperti existing yang sudah berjalan seperti apa,” jelasnya.
Tim konsultan yang ditunjuk ini juga telah melakukan kajian yang dilakukan secara komprehensif, mulai dari oceanografi sampai dengan sosial untuk kesesuaian daerah.
“Dokumen awal yang beban kerja 50 persen sudah terlampui, dilihat dari tahapan 25 persen substansi sudah 50 persen. Tahapan selanjutnya, akan diadakan pembahasan konsultasi teknis dokumen antara di Kementrian Kelautan Perikanan, menurutnya (KKP-red) Babel merupakan salah satu daerah prioritas untuk penyusunan RZWP3K,” imbuh Irza.
Dia menyebutkan, ada lima kabupaten di Provinsi Babel yang awalnya memang belum memiliki perda zonasi, maka harus dilakukan proses penyusunan dari awal. Berbeda dengan Kabupaten Bangka Tengah dan Belitung Timur yang sudah memiliki perda, sehingga tinggal melanjutkan saja.
Assisten Administrasi Umum Setda Pemprov Babel, KA. Tajuddin menjelaskan, konsultasi publik ini merupakan wadah untuk memverifikasi pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau kecil yang telah dilaksanakan oleh konsultan dan diajukan kabupaten/kota.
“Melalui konsultasi publik kita menjaring apa yang jadi masukan kabupaten/kota terkait pembagian ruang laut, dan saat ini penyusunan sudah 50 persen. Kita melihat apa yang terjadi hari ini (kemarin-red) indiktor RZWP3K sudah menunjukkan kemajuan, kita optimis proses penetapan perda dapat segera kita selesaikan,” harapnya. (nov/1)

Related posts