Zona Tambang Laut Beltim Dihapus, LSM Kecewa

  • Whatsapp

Pengurus HNSI Ngaku Sempat Diancam
LSM Ancam Bawa Massa ke Bupati

MANGGAR – Pro kontra penambangan pasir timah di laut Kabupaten Belitung Timur (Beltim) terus terjadi. Bahkan dalam rapat Konsultasi Publik Kegiatan Penyusunan Dokumen tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) di ruang Pantai Pasir Padi Kantor Gubernur Bangka Belitung (Babel), Jumat (29/12/2017) sempat panas, lantaran zona tambang di laut Beltim dihapus konsultan penyusunnya.
Terhadap hal itu, beberapa perwakilan LSM dan masyarakat Beltim terkejut. Terlebih Direktur Lembaga Kelautan dan Perikanan Indonesia (LKPPI) Beltim, M Aedy yang menyesali penyusunan draf raperda zonasi itu seolah tak mengakomodir semua pihak. Pengurus Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Beltim, Aman Syafrin pun sempat naik pitam.
“Saya ini dari kecil tinggal di pesisir. Seharusnya zona tambang laut itu tidak mestinya dicabut secara keseluruhan. Beltim beda dengan Belitung. Kalau Kabupaten Belitung memang sektor pariwisata sudah jalan, namun kalau Beltim belum ada kejelasan program pariwisata,” ujar Aman Syafrin usai mendengar pembacaan draf Raperda RZWP3K bahwa zona tambang di laut Beltim dihapus.
Direktur LKPI Beltim, M Aedy juga tidak bisa menyembunyikan kekecewaannya saat mengetahui bahwa RZWP3K Babel tidak ada zona tambang laut di Beltim.
“Ya saya sih berharap zona tambang itu tidak dicabut, mudah-mudahan tetap ada,” katanya kepada Wartawan.
Hal senada dilontarkan LSM Warna Indonwsia (WI), LSM FKPLH (Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup) dan beberapa perwakilan masyarakat Beltim. Mereka sempat ribut agar zona tambang laut di Beltim tetap ada.
“Ini kan Beltim bukan Belitung. Beltim itu wisatanya belum jelas, kalau Belitung memang wisatanya sudah tidak boleh diganggu gugat, namun kalau Beltim wisata apa yang menguntungkan masyarakat?” tanya Syamsu, Ketua LSM WI Beltim.
Mendengar pernyataan itu, Syamsu mengaku sempat mendengar ancaman dari salah satu undangan lain yang hadir. “Awas kalian, kalau ke Belitung”. Menjawabnya, Syamsu mengaku malas ribut.
“Kami dari dulu malas ribut, karena kalau kami menyampaikan aspirasi kami ke pemerintah agar ada tambang laut, nanti dianggap tandingan. Kalau seperti ini ya tetap kami akan bawa massa mendatangi pemerintah untuk mempertanyakan kejelasan sektor ekonomi Beltim. Terutama kejelasan hasil wisata Beltim bagi masyarakat Beltim,” pungkas Rudi salah satu LSM di Beltim.
Rudi rencananya akan membawa massa juga untuk menuntut Pemkab Beltim guna memberikan kepastian sumber ekonomi bagi masyarakat Beltim.
“Kita beresiko ini, aku bukannya dukung ngotot akan kapal isap, ini kejelasan ekonomi masyarakat penambang. Bayangkan jika tambang ditutup, semua tambang dan blok-blok area tambang di Beltim. Mau makan apa puluhan ribu penambang ini? Pemerintah harus bertanggungjawab memberi penghidupan bagi masyarakatnya. Ya mau dak mau massa harus mendatangi Bupati Beltim mempertanyakan kejelasan ini. Bupati harus tanggung jawab,” timpalnya.
Sementara itu, Ketua Forum Komunikasi Peduli Lingkungan Hidup (FKPLH) Beltim, Ismed menyebutkan, kekhawatiran dampak sosial atau lingkungan yang terjadi di Pulau Bangka akibat penambangan jangan dibawa-bawa ke Beltim.
“Kalau di sana (Bangka) dianggap banyak mudhoratnya kenapa masih diakomodir di Raperda? Beltim punya masyarakat yang berbeda atau dengan kata lain SDM Beltim bisa hindari seperti yang dikhawatirkan orang yang melihat kejadian di daerah yang dianggap tidak membawa manfaat tapi justru kebalikannya,” terang Ismed.
Sebelumnya, Wakil Gubernur Babel Abdul Fatah memberikan ruang pendapat dan pandangan dari para peserta sebagai masukan bagi Pemerintah Provinsi Babel untuk bahan masukan draf dan Raperda RZWP3K.
“Kita mau buka rembuk mengenai masalah yang kita inginkan menyangkut ruang zonasi Provinsi Babel. Provinsi Bangka Belitung masing-masing masyarakatnya memiliki kehendak yang berbeda dan hal ini normal sebagai kehidupan bermasyarakat. Jadi jangan salah menafsirkan bahwa hari ini (Jumat 29/12/2017-red) kita berbicara final, kita masih buka cakrawala bersama masyarakat yang bertanggungjawab di wilayah kita masing-masing,” terang wagub saat sambutannya.
Seperti dilansir, saat rapat konsultasi digelar, ratusan nelayan bersama aktivis lingkungan berunjukrasa menolak aktivitas penambangan di laut. Dengan membawa spanduk, karton dan pengeras suara di jalan depan pagar kantor Gubernur Babel, massa meminta Raperda Zonasi yang sedang disusun berpihak kepada nelayan.
Para nelayan yang terdiri dari perwakilan beberapa kabupaten menolak tambang laut karena penambangan itu menganggu ekosistem dan membuat hasil tangkapan nelayan menjadi berkurang.
“Bukan kami tidak setuju mengambil hasil yang tertanam di laut, tapi mereka membuat kerusakan membuat kami kesusahan mencari ikan, kepiting. Padahal anak kami bisa sekolah dari hasil laut, kami minta agar kapal isap ini dicabut, dan laut kembali bersih,” kata Baba, salah satu nelayan. (mgt/yan/1)

Related posts