Zirkon Indomas tak Dilengkapi SKP

  • Whatsapp
Zirkon Indomas- Perwakilan dari Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Kementerian ESDM mendatangi Tongkang Berkat Mandiri 33 yang bermuatan zirkon di Pelabuhan Pangkalbalam, Rabu (17/7/2019). (foto:red)

Tiga Kementerian Datangi Tongkang Zirkon
Diakui Dokumen Zirkon belum Lengkap

PANGKALPINANG- Polemik pengiriman mineral ikutan berupa pasir zirkon dan elminit yang tertahan di Pelabuhan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak pekan lalu hingga kemarin, ternyata terganjal perizinan Surat Keterangan Produksi (SKP).

Dan rupanya, perusahaan pemilik mineral ikutan PT Indomas Bara Prima, belum mengantongi surat itu yang menjadi salah satu syarat penting untuk mengirimkan barang berupa mineral keluar dari pelabuhan.

Demikian disebutkan oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Peovinsi Kepulauan Bangka Belitung (ESDM Babel), Rusbani kepada sejumlah wartawan, Kamis (18/7/2019). Dia menyebutkan, perusahaan itu memang mengantongi izin pengolahan pemurnian, tetapi aktivitasnya belum sampai ke pemurnian.

“Izinnya memang pengolahan pemurnian, tapi kita belum sampai ke pemurnian. Contoh monasit, di dalamnya ada thorium segala macem kita belum sampai kita pengolahan pemisahan itu,” ujarnya.

Karena itulah, sebut Rusbani, perusahaan tersebut mengirim ke tempat lain untuk dilakukan proses pemurnian. Hanya saja ada beberapa hal yang menurutnya harus dilengkapi.

“Kita enggak boleh keluar dari aturan pusat. Iya artinya ini belum lengkap. Kalau izin mereka punya, tapi izin IUPK pengolahannya bukan pemurnian, yang jadi masalah kan pengirimannya, bukan izinnya,” tandasnya.

Disinggung pembatasan pengiriman zirkon oleh Pemprov Babel, Rusbani memang mengakui bahwa setelah diterbitkan Perda dan Pergub mineral ikutan, pengiriman zircon bisa dilakukan hanya dalam batas waktu dua tahun saja.

“Makanya harus dimurnikan, sama dengan perdagangan antar pulau kan. Kalau ekspor enggak boleh, itu harus kadar 65,5 persen,” ulasnya.

Diakui Rusbani bahwa yang belum dilengkapi PT Indomas untuk pengiriman zirkon itu, adalah SKP. Surat itu memang dikeluarkan oleh cabang Dinas ESDM di kabupaten, namun harus diinformasikan ke pihak pemerintah provinsi dan pusat.

“Selama itu belum ada, endak bisa. Kalau untuk pajak ke kabupaten bukan kita. Kalau ekspor baru royalti ke provinsi,” pungkasnya.

Sementara itu, pada Rabu (17/7/2019), sejumlah perwakilan dari tiga kementerian pemerintah pusat, yakni Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Kementerian Koordinator Kemaritiman (Kemenko Maritim) dan Kementerian ESDM, mendatangi Tongkang Berkat Mandiri 33 yang bermuatan zirkon di areal Pelabuhan Pangkalbalam.

Kedatangan tim gabungan ini setelah berita pengiriman zirkon diduga ilegal ini heboh di tingkat lokal maupun nasional dan belum juga dikirim lebih dari 10 hari. Tim didampingi Direktur Ditpolairud Polda Babel, Kombes Pol M. Zainul dan Kepala Kantor Kesyahbandaran Operasional Pelabuhan (KSOP) IV Pangkalpinang, Izuar.

Tim mendapati fakta bahwa belum juga berangkatnya tongkang pengangkut zirkon itu lantaran hingga Rabu kemarin pihak KSOP Pangkalpinang belum juga menerima dokumen kelengkapan untuk berlayar dari PT Indomas. Sehingga belum diterbitkan Surat Izin Berlayar (SIB) dari KSOP.

“Kita cek sesuai dengan yang kami baca dari berbagai media tentang adanya kapal tongkang yang membawa muatan pasir zirkon yang akan dibawa keluar. Setelah kita cek ke istansi terkait ternyata bukan seperti itu, pasir zirkon ini akan dibawa ke Kalimantan Tengah. Pada saat kita cek langsung ke kapal tongkang mengunakan kapal KSOP, jumlahnya tidak seberapa mungkin 4000 sampai 4000 ton,” ujar Yulizar salah satu Staf Kemenkopolhukam kepada sejumlah wartawan ketika ditanya terkait kedatangan tim tiga kementerian ke Bangka Belitung.

Saat ditanya kenapa kapal belum bisa diberangkatkan, Yulizar menjelaskan bahwa KSOP masih menunggu berkas keabsahan dokumen perusahaan yang mengangkut pasir zirkon. Menurutnya, dari keterangan pihak kepolisian barang yang hendak dikirim tidak ilegal namun hanya dokumennya belum lengkap.

“Ini (permintaan dokumen) ranah KSOP, jika dokumen semua lengkap dan sesuai aturan yang berlaku maka kapal tongkang akan diberangkatkan,” tukasnya. “Kita tidak bicara ini ilegal atau tidak ilegal ya tetapi ini ada masalah pihak perusahaan belum mengajukan dokumen ke pihak KSOP. Kalau misalnya syarat dokumen administrasinya lengkap, KSOP ya akan berangkat,” imbuhnya.
(nov/red/1)

Related posts