Yan Megawandi Menilai IDI Alat Ukur Demokrasi

  • Whatsapp

Pangkalpinang — Sekda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Yan Megawandi, mengusulkan agar dalam melakukan penilaian dan pengukuran terhadap nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI), media penilaian tidak saja terpaku pada satu media cetak saja, tetapi juga berbagai media.

Demikian disampaikan Yan, disela membuka Focus Group Discussion (FGD) IDI Babel tahun 2018, di Santika Hotel, Rabu (24/4/2019). Ia menilai, media saat ini sudah sangat berkembang, dan pertumbuhan media online juga harus menjadi referensi bagi BPS dalam mengukur IDI.

“Dalam mengukur IDI, ada 4 metodologi, review media, review dokumen atau kebijakan pemerintah, untuk review media kebijakan masih memilih satu media, kalau boleh kami usul, dikembangkan kepada multimedia, baik elektronik, cetak, bahkan sekarang berkembang online, karena saat ini sudah sangat familiar dengan gawai, ini perlu dipertimbangkan, sehingga teman-teman di media juga lebih mengembangkan online untuk menyajikan informasi,” usul Yan.

Untuk metode FGD, ia berharap melalui forum ini ada pertukaran ide, informasi dan sumber yang relevan, untuk dijadikan pegangan dalam menilai kualitas demokrasi.

“Untuk metode wawancara mendalam, saya rasa BPS melakukan bekerja maksimal untuk mengukur IDI ini,” terangnya.

Bagi Yan, IDI merupakan komponen mengukur demokrasi, paling tidak sebagai alat ukur memetakan apa kira-kira persoalan yang sudah selesai, dan apa masalah yang menjadi agenda besar di Babel, tak saja bagi Pemda tapi pusat dan kalangan private sector, serta secara komprehensif menggambar bagaimana kualitas demokrasi, dan menjadi dasar dari penyusunan rencana kerja pemerintah.

“Saya berharap kualitas demokrasi bisa kita tingkatkan secara terus menerus untuk menggambarkan Indonesia sebagai sebuah laboratorium besar di dunia, cuma sayangnya kita enggak sadari bahwa kita unik dan jadi contoh demokrasi internasional,” bebernya.

Mantan kepala Bappeda Babel ini berharap, angka IDI Babel tahun 2018, dapat dipertahankan dari angka tahun lalu 80,11, dan masih berada dalam urutan lima besar nasional.

Perwakilan BPS RI, selaku tim IDI Krismawati mengaku, akan membawa usulan dari Sekda Babel untuk disampaikan kepada tim IDI di pusat.

“Secara serentak kami juga melakukan FGD di beberapa daerah, nanti semua usulan akan kami sampaikan, karena menimbang plus minusnya,” katanya.

Ketetapan memutuskan media ini, katanya, diberlakukan sama di semua provinsi dengan pertimbangan media tersebut merupakan media terbesar dan tersebar ke seluruh daerah di suatu wilayah (provinsi).

“Ternyata komunikasi saat ini berkembang, nanti saya sampaikan, apakah diterima atau tidak, saya tidak bisa mengambil keputusan, kalau diterima tentu ada alasannya, dan jika tidak juga ada alasannya,” tuturnya.

Disinggung ombudsman juga tidak menjadi bagian alat untuk mengukur IDI, Kris menyebutkan, dalam penetapan metodologi pengukuran sudah ditetapkan bahkan sama sejak 2009 lalu.

“Sekarang memang ada review terhadap metodologi, mudah-mudahan nanti dipertimbangkan dan ada potensi penambahan variabel, hanya saja untuk mengubah metodologi engak gampang, perlu diskusi dengan pihak terkait bisa kementerian, instansi dan lainnya,” jelasnya.

FGD yang digelar ini, dihadiri stakeholder terkait, baik dari akademisi, pemerintah, media massa, partai politik dan pihak terkait lainnya, dan dilaksanakan selama dua hari, dengan materi yang membahas 3 aspek penilaian IDI, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi.

Kepala BPS Babel, Darwis Sitorus menambahkan, sekilas IDI Babel tahun 2018, terjadi penurunan beberapa item, diantaranya terkait Perda inisiatif dari 47,37 persen di tahun 2017 menjadi 20 persen di 2018, rekomendasi DPRD dari 45 ke 15, dan pengaduan masyarakat dari 500 ke 211.

“Keberhasilan pembangunan demokrasi akan tercermin melalui peningkatan pembangunan ekonomi serta meningkatnya kesejahteraan dan keadilan bagi masyarakat,” pungkasnya.(nov/7)

Related posts