Wawako Sampaikan Raperda Kubur, Perpustakaan dan Retribusi

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang menyampaikan usulan tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Pangkalpinang, Senin (20/5/2019). Raperda disampaikan dalam rapat paripurna di ruang rapat paripurna Gedung DPRD Pangkalpinang.

Raperda yang diusulkan tersebut tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Retribusi dan Jasa Usaha, Raperda tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dan Raperda tentang Penataan Pemakaman.

“Tiga usulan raperda ini menurut kami sangat penting bagi Pemerintah Kota Pangkalpinang dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam memberikan pelayanan yang optimal dan efisien,” ujar Wakil Wali Kota Pangkalpinang, Sopian dalam paripurna itu.

Dia mengatakan, pengajuan raperda tentang perubahan kedua atas Perda Kota Pangkalpinang Nomor 17 Tahun 2011 didasarkan pada perubahan beberapa subtansi yaitu adanya perubahan jumlah petak pada bangunan kios dikarenakan adanya penyerahan kios dari bidang aset kepada Badan Keuangan Daerah Kota Pangkalpinang.

Selain itu, adanya perubahan subtansi dalam pasal yang mengatur mengenai tarif retribusi rumah potong hewan serta adanya penambahan objek kekayaan daerah berupa pelayanan laboratorium kesehatan masyarakat maupun laboratorium lingkungan dan juga pelayanan kemetrologian serta adanya penghapusan pasal yang mengatur mengenai retribusi kepelabuhan.

“Dengan adanya penambahan objek retribusi pemakaian kekayaan daerah secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah kota Pangkalpinang,”jelasnya.

Adapun untuk raperda tentang pemakaman umum menurut Sopian sangat penting, karena saat ini kondisi pemakaman umum tidak tertata dengan baik sehingga terlibat berantakan. Hal ini mengakibatkan kesulitan seperti hal penataan untuk pengembangan atau perluasannya.

“Mengenai lahan pemakaman, justru terkendala oleh warga yang menolak untuk dijadikan tempat pemakaman umum sehingga hal tersebut menjadi faktor penghambat proses pengembangan atau perluasan lokasi pemakaman yang berdampak pada pelayanan publik yang kurang optimal,” ujarnya.

Dia berharap tiga raperda yang diajukan dapat segera dibahas oleh anggota DPRD bersama eksekutif sehingga kemudian dapat disetujui dan disahkan menjadi peraturan daerah. (bum/10)

Related posts