by

Waspada Serangan Fajar Jelang Pemilu

-Opini-139 views

Oleh: Meilia Utami, S.Pd
Guru di SMP IT Al Kahfi, Pasaman Barat, Sumatera Barat

Pemilu 2019 sudah di depan mata. Kecurangan kontestasi politik seperti serangan fajar patut untuk diwaspadai. Serangan fajar merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut bentuk politik uang dalam rangka membeli suara yang dilakukan oleh satu atau beberapa orang untuk memenangkan calon yang bakal menduduki posisi sebagai pemimpin politik.
Serangan fajar biasanya dilakukan dengan membagi-bagikan uang kepada masyarakat yang mempunyai hak pilih. Biasanya, aksi tersebut dilakukan dalam rentang waktu pukul 01:00 – 6:00 pagi. Bahkan ada yang masih menjalankan aksinya satu jam sebelum ke TPS. Dilakukannya di waktu fajar tujuannya lagar tidak terlihat oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan tidak juga oleh tim sukses dari calon lain.
Orang yang melakukannya berharap agar masyarakat yang menerima uang yang mereka bagikan mau memilih kandidat yang mereka usung. Cara ini dianggap cukup jitu, karena yang menjadi targetnya adalah masyarakat yang taraf ekonominya berada digaris bawah. Serangan fajar ini juga merupakan bentuk suap dalam politik atau bisa juga dikatakan dengan politik uang.
Menjelang pelaksanaan Pemilu, praktik politik uang biasanya marak terjadi di kalangan masyarakat. Seperti baru – baru ini, tepatnya pada 28 Maret 2019 Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang menyita uang Rp8 miliar dalam kasus dugaan suap yang melibatkan Politikus Golkar, Bowo Sidik Pangarso. Uang Rp 8 miliar tersebut terdiri dari pecahan Rp 50.000 dan Rp 20.000 yang telah dimasukkan di lebih dari 400 ribu amplop pada 84 kardus yang disinyalir akan digunakan untuk melakukan serangan fajar.
Politik uang ini, sudah sering terjadi menjelang pelaksanaan Pemilu. Dalam catatan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR), selama Pemilu Legislatif 2014 lalu, pelanggaran berupa politik uang menempati peringkat pertama mengungguli bentuk pelanggaran lainnya.
Politik uang adalah sebuah pelanggaran dalam kampanye, serta musuh demokrasi karena bertentangan dengan asas demokrasi yang menjunjung tinggi hak individu untuk menentukan atau menyalurkan hak politiknya tanpa dintervensi apapun oleh siapapun dan dalam bentuk apapun. Pemberi maupun penerima politik uang dapat dipenjara selama 3 sampai 6 tahun.
Larangan politik uang ini termuat dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pilkada. Larangannya termaktub dalam Pasal 7 tentang mahar politik, Pasal 73 tentang menjanjikan/memberikan uang atau memberikan lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilu atau pemilih.
Sementara sanksinya, dijelaskan pada Pasal 187 Ayat A, penjara 36 sampai dengan 72 bulan dan denda Rp 200 juta sampai dengan Rp1 miliar bagi pemberi dan penerima uang politik. Selanjutnya di 187 Ayat B, penjara 36 sampai dengan 27 bulan dan denda Rp 300 juta sampai dengan Rp 1 milliar bagi pelaku mahar politik. Kemudian Pasal 187 Ayat C, penjara 24 sampai dengan 60 bulan dan denda Rp 300 juta sampai dengan Rp 1 milliar bagi setiap orang atau lembaga yang memberikan imbalan pada proses pencalonan.
Pemilu tahun 2019 kali ini, diprediksi akan banyak terjadi serangan fajar. Sebab Pemilu tahun ini, berbeda dengan pemilu sebelum-sebelumnya. Pada tahun ini, pemilihan Presiden dan anggota legislatif akan dilaksanakan secara bersamaan. Untuk itulah, hendaknya kita jangan terbuai dengan iming-iming uang yang akan diberikan. Meskipun saat ini banyak imbauan ‘ambil uangnya tapi jangan coblos orangnya’. Hal ini sama saja kita memberikan jalan agar para calon pemimpin ini bermain curang saat berkopetensi.
Kelak jika terpilih, maka hal pertama yang terfikirkan adalah untuk mengembalikan modal yang telah habis untuk kampanye, dan tidak bisa dipungkiri juga akan terjadinya korupsi ketika sedang menjabat. Sejak KPK didirikan pada tahun 2002 hingga kini telah menjaring ratusan wakil rakyat yang terlibat kasus korupsi. Total ada 220 orang yang terdiri atas 74 dari DPR dan 146 dari DPRD. Dari banyaknya angka korupsi para wakil rakyat yang ditangani KPK. Hal inilah yang melatarbelakangi KPK menjadikan “Pilih yang Jujur” sebagai slogan untuk Pemilu 2019.
Dalam memilih pemimpin, Islam mengenal empat sifat yang mutlak dimiliki oleh seorang pemimpin (wakil rakyat). Sifat ini menjadi sebuah keharusan untuk membentuk tatanan masyarakat yang jika salah satu dari keempatnya hilang, maka bisa dipastikan akan terjadi kekacauan dan korbannya lagi-lagi adalah masyarakat. Pertama, Shidiq. Makna sederhananya adalah kejujuran.
Kedua adalah Amanah. Artinya, adalah kemampuan untuk menjaga segala sesuatu yang dipercayakan. Ketiga adalah Fathonah. Makna sederhananya adalah cerdas. Dan yang Keempat, Tabligh. Sederhananya, sifat ini adalah penyampai yang baik. Dari ke empat kriteria memilih calon pemimpin yang ada di dalam Islam, salah satunya adalah jujur, sama seperti slogan KPK.
Kejujuran adalah modal yang paling mendasar dalam sebuah kepemimpinan. Tanpa kejujuran, kepemimpinan ibarat bangunan tanpa fondasi, dari luar nampak megah namun di dalamnya rapuh dan tak bisa bertahan lama. Demikian pula bila kepemimpinan tidak didasarkan pada kejujuran orang-orang yang dekat dan terlibat di dalamnya, maka jangan harap kepemimpinan itu akan berjalan dengan baik.
Kemudian kita juga harus memilih pemimpin yang membela dan memperjuangkan hak-hak rakyatnya. Sebagaimana dikatakan oleh Nelson Mandela “Pemimpin yang baik harus siap berkorban untuk memperjuangkan kebebasan rakyatnya”. Karena sejatinya pemimpin itu berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat dan bekerja untuk rakyat. (***).

Comment

BERITA TERBARU