Warga Tolak IUP Pasir dan Kaolin PT CMBP

  • Whatsapp
Surat penolakan warga dan Pemerintah Desa Perpat di Belitung terhadap IUP Eksplorasi pasir kuarsa, tanah liat dan kaolin milik PT CMBP yang disampaikan ke Gubernur Bangka Belitung. (Foto: Bastiar Riyanto)

RAKYATPOS.COM, MEMBALONG – Terbitnya Izin Usaha Penambangan (IUP) PT. Cahaya Mandiri Bangun Persada (PT. CMBP) di Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Kabupaten Belitung, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menuai protes di kalangan masyarakat.

Tidak tanggung-tangung, penolakan keberadaan IUP eksplorasi seluas 773 hektar milik perusahaan itu, ditandatangangi oleh 400 kepala keluarga (KK) Desa Perpat. Selanjutnya, surat penolakan segera dikirim ke Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

“Penolakan itu kemauan warga,” kata Kepala Desa Perpat, Sukri kepada rakyatpos.com, Rabu (08/04/2020).

Menurut kepala desa, PT. Cahaya Mandiri Bangun Perkasa mendapatkan 4 IUP eksplorasi dengan 3 komunitas bahan galian dari Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. Yaitu 2 surat IUP untuk tambang pasir kuarsa, 1 IUP tambang tanah liat dan 1 IUP tambang kaolin.

Baca Lainnya

“Kami masyarakat Desa Perpat, Kecamatan Membalong, Belitung menyatakan menolak dengan adanya IUP dan menolak segala bentuk eksplorasi dan pertambangan di wilayah Desa Perpat,” demikian isi surat penolakan itu.

Disampaikan Sukri, penolakan masyarakat dan Pemerintah Desa Perpat itu bukan tanpa alasan. Dalam surat yang disampaikan kepada gubernur, dijelaskan alasan penolakan IUP PT. CMBP yang sudah diterbitkan tanggal 22 April 2019.

Pihak Pemdes merasa kecolongan, karena tidak pernah dilibatkan terkait penerbitan IUP. Alasan lainnya, lahan yang dikuasai terlalu luas dan dikhawatirkan dapat menganggu aktivitas masyarakat untuk berkebun.

“Diketahui lahan yang sudah ber-IUP tersebut tempat masyarakat berkebun dan sedikitnya jumlah tenaga kerja yang bisa ditampung. Besok (Kamis-red) surat penolakan dikirim ke gubernur,” sebut Sukri.

Terpisah, staf PT CMBP, Amir mengakui perusahaan tempatnya bekerja memiliki IUP eksplorasi di Desa Perpat. Menurutnya, pengajuan IUP sudah sesuai prosedur. Justru Amir mempertanyakan kenapa hanya IUP PT. CMBP yang ditolak. Padahal masih ada IUP perusahaan lain di sekitar wilayah desa itu.

“Kenapa hanya kita yang tolak?” tanya Amir.

Terkait ada kesalahan tembusan surat IUP ke Bupati Belitung Timur, sedangkan IUP berada di wilayah Kabupaten Belitung, Amir mengatakan masih menungggu jawaban dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Bangka Belitung.

“Kita sudah kirim surat ke Dinas PMPTSP Provinsi,” tukas Amir yang mengaku belum pernah sosialisasi ke masyarakat Desa Perpat terkait IUP PT. CMBP. (yan/1)

Related posts