Warga Pertanyakan Status Lahan Pesantren Wapres

  • Whatsapp

PANGKALPINANG – Sejumlah warga Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) mempertanyakan status lahan yang rencananya akan dibangun pondok pesantren milik keluarga Wakil Presiden, Ma’aruf Amin.

Puluhan warga tersebut ingin mendapatkan penjelasan lahan yang kini mereka tahu atas dasar status Hak Guna Usaha (HGU), tetapi akan dibangun pesantren di atas lahan seluas 10 hektare dari total lahan keseluruhannya kini sekitar 100 hektar.

“Tapi sekarang kenapa mau dibangun Pesantren, padahal yang kami tahu lewat bukti ini (Keputusan BPN) tidak ada pembagian hak kelola atau SK yang telah ditetapkan untuk masyarakat maupun Pemkot. Jangan ada yang menjual belikan tanah tersebut,” ujar Hafiz (47) salah satu warga saat menggelar jumpa pers, Selasa (25/2/2020).

Baca Lainnya

Katanya, masyarakat tidak mempermasalahkan jika di atas lahan tersebut akan dibangun pondok pesantren. Namun, masyarakat hanya ingin mempertanyakan kejelasan atas status seluruh lahan eks HGU tersebut.

“Jangankan pesantren, bahkan kami mau perguruan tinggi atau Universitas Nahdatul Ulama. Tapi kami ingin kejelasan. Kami setuju dengan pembangunan pesantren tapi kami mau tahu status lahan itu agar dijelaskan, artinya pesantren itu dibangun diatas lahan masyarakat atau lahan perusahaan,” jelasnya.

Lahan tersebut dulu sebelumnya berstatus kepemilikan lahan Desa Selindung, namun setelah itu ada perusahaan yang ingin mengelola sehingga diterbitkan status Hak Guna Usaha (HGU). Dalam hal ini, HGU milik PT Karya Rinjani Utama.

Perusahan itu sebagai pemenang Hak Guna Usaha Nomor 1 berdasarkan sertifikat yang diterbitkan tanggal 12 November 1987 dan sudah berakhir haknya tanggal 31 Desember 2012 silam.

“Jika HGU habis artinya kembali ke masyarakat, kan begitu. Apakah jika tidak diperpanjang akan jatuh ke tangan perusahaan? Jadi kami bingung, kenapa sekarang ini bisa dibangun pesantren sedangkan HGU tersebut sudah habis masanya tahun 2012,” tanyanya.

“Yang kami tau tanah itu minjam, HGU oleh PT Rinjani Karya Utama. Habis masa tahun 2012 sesuai dengan keputusan. Cuma saat itu perusahaan bubar tahun 1995, dan tidak dikelola lagi,” tambah Hafiz.

Menurutnya, warga telah mempertanyakan status tanah tersebut kepada pihak kelurahan maupun BPN. Namun, tidak kunjung ada kejelasan.

“Kami pernah datang ke Kelurahan dan BPN dari tahun 2013, namun jawabannya hingga kini masih dipelajari. BPN juga tidak ada ketegasan, titik terang tidak ada,” tukasnya.

Hafiz mengatakan, warga berharap dengan momentum bakal kedatangan Wapres Republik Indonesia ke lokasi tersebut, kejelasan atas tanah ini dapat diselesaikan.

“Sehingga masyarakat tahu ada atau tidak hak masyarakat disitu. Jika kalian ada sertifikat sejenisnya, lantas bagaimana persoalan surat SK BPN ini, kan, aneh. Sehingga ada fakta yang berlawanan dari sertifikat tersebut. Sedangkan Agraria tidak bisa mengatakan masalah status tanah ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Prof.DR. (HC). KH. Ma’ ruf Amin disebut-sebut akan membangun Pesantren di wilayah Kelurahan Selindung Kecamatan Gabek Kota Pangkalpinang tepatnya ditanah milik Jenderal Ryamizard Ryacudu seluas 10 hektar.

Pesantren milik keluarga besar Wakil Presiden itu merupakan cabang Pesantren AN Nawawi Tanara. Rencananya peletakan batu pertama akan dilakukan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 27 Februari 2020. (bum/6)

Related posts