Warga Lubuk Kembali Memanas

  • Whatsapp

Aktivitas TI Liar Membandel di Kuruk
Penambang Langgar Perjanjian

LUBUK BESAR – Desa Lubuk Besar Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) kembali memanas pasca beraktivitasnya TI Ilegal di wilayah Kuruk Dusun B1 Desa Lubuk Besar, Kecamatan Lubuk Besar Bateng.
Kondisi itu disebabkan terus membandelnya para penambang yang tidak mengindahkan perjanjian yang disepakati warga Desa Lubuk Besar agar stop beroperasi TI Ilegal diwilayah itu.
Kepala Desa Lubuk Besar, Mardianto saat dikonfirmasi terkait membandelnya aktivitas penambangan Kuruk tersebut meminta kepada aparat terkait supaya menindak tegas para pelaku tambang yang masih beraktivitas diwilayah Kuruk.
“Kita minta aparat terkait menindak tegas pelaku tambang di wilayah Kuruk yang terus membandel ini tanpa terkecuali, sudah cukup desa kami ini memanas karena wilayah Kuruk itu,” ujarnya kepada wartawan, Minggu (05/05/2019).
Dikatakannya dengan kembali beraktivitasnya penambangan TI Ilegal di wilayah Kuruk itu membuat Desa Lubuk Besar kembali memanas.
“Pada Kamis (02/05/2019) yang lalu itu kami Pemdes Desa Lubuk Besar bersama pihak kepolisian, Polres Bateng, Polsek Lubuk Besar, Koramil Koba, pihak kecamatan sudah mendatangi para penambang untuk tidak menambang. Tetapi, para penambang meminta untuk dilakukan musyawarah kembali pada hari selanjutnya dengan masing-masing perwakilan sebanyak 10 orang dari pihak penambang dan 10 orang perwakilan warga Lubuk Besar,” ungkapnya.

PROTES TI – Warga Lubuk Besar memanas atas beroperasinya TI ilegal di wilayah Kuruk pasca penertiban tempo hari. (Foto: M Tamimi)

“Namun pada hari Jumat (03/05/2019) itu massa yang datang dari Desa Lubuk Besar sangat banyak, takut terjadi kondisi yang tidak kondusif, maka pertemuan itu batal dilaksanakan,” sambungnya.
Diungkapkannya mengapa sampai massa dari warga Desa Lubuk Besar itu banyak yang mendatangi tempat musyawarah, lantaran mayoritas warga menolak adanya penambangan TI di wilayah Kuruk.
“Warga Lubuk Besar tetap berkomitmen menginginkan aktivitas penambangan di wilayah Kuruk terbebas dari aktivitas penambangan,” tuturnya.
Mardianto mengatakan semakin dibiarkan aktivitas diwilayah tersebut dikhawatirkan penambangan semakin bertambah, sehingga nantinya tidak terbendung.
“Dikhawatirkan kalau aktivitas TI itu terus dibiarkan dan semakin banyak tidak menutup kemungkinan akan merambah hutan bakau dan notabenenya sudah perjanjian sebelumnya bahwa wilayah Kuruk itu tidak boleh di tambang hingga saat ini,” terangnya.
Untuk diketahui atas aktivitas tambang TI diwilayah Kuruk tersebut telah dilakukan sebanyak dua kali perjanjian dibuat yakni tanggal 2 Mei 2018 dan kedua tanggal 05 April 2019, tetapi para para penambang tetap tidak mengindahkan perjanjian tersebut, apakah ada oknum aparat berada dibelakang aktivitas tersebut. (ran/6)

Related posts