by

Warga Keluhkan Pelayanan Disdukcapil Belitung

-Belitong-503 views

Mau Bikin Kartu Keluarga Seperti Dipersulit

TANJUNGPANDAN – Kesimpangsiuran antara peraturan dan kebijakan menjadikan problema dalam pelayanan petugas Pemerintahan terhadap masyarakat.

Hal ini terlihat bagi penduduk yang ingin memperoleh pelayanan adminduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Belitung.

Bahkan pendaftaran calon penduduk tetap bagi masyarakat pun seolah tidak mengacu kepada peraturan yang sebenarnya.

Adalah warga Jalan Sekip Rt 04/02 Desa Air Merbau Kecamatan Tanjungpandan yang berinisial DD mengeluhkan permasalahan pelayanan di Disdukcapil Kabupaten tersebut. Pasalnya, keinginan dirinya untuk sadar akan aminduk rumah tangganya terganjal akan kewenangan kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Belitung.

“Saya mau bikin kartu keluarga (KK) seperti dipersulit, padahal anak saya yang belum terdaftar bisa dimasukan hal itu pun sudah dikonfirmasikannya ke Disdukcapil Kabupaten Ketapang asal istrinya, katanya bisa nanti dimasukin sekalian pas bikin KK di Belitung, karena anak belum terdaftar di KK mana pun,” kata DD kepada Rakyat Pos, Kamis (13/09/2018)

Selain itu, dirinya juga sudah melakukan konfirmasi kepada Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri , Zudan Arif Fakrullah. Menurut Dirjen Dukcapil hal tersebut memang bisa.

“Bisa, kenapa tidak bisa, tunggu dulu ya saya tanya sama Kadisnya, pasti ada masalah,” kata Zudan saat dikonfirmasikan oleh DD melalui pesan Whatsapp.

Ketika dikonfirmasikan hal ini, Hotmaria Ida selaku Kepala Dinas memberikan penjelasan yang seolah tidak bisa dimengerti. Menurut DD dirinya disarankan agar bisa mencari solusi sendiri untuk permasalahan ini.

“Saya konfirmasi kepada Kadis Hotmaria Ida, kata Kadis silahkan keluarga mencari sendiri solusinya, karena ini kelalaian keluarga,” kata DD.

Hal ini sangat disayangkan oleh DD. Menurutnya, sebagai petugas di Pemerintahan, Pejabat publik tidak sepatutnya berbicara seperti itu.

“Dia kan pejabat publik, dia pelayan masyarakat dibayar (gaji) menggunakan uang negara yang berasal dari pajak rakyat, Pemerintah seharusnya mencari solusi bukan dibiarksn dan disuruh cari solusi sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, ketua DPRD Kabupaten Belitung, Taufik Rizani menyayangkan apa yang disampaikan oleh seorang Kepala Dinas. Menurutnya, sebagai Kepala Dinas, Hotmaria Ida tidak seperti itu dalam hal ini, seharusnya ada solusi bagi masyarakat yang kini mulai menyadari adminduk.

“Beliau kan sebagai pelayan publik, tentunya sebagai pelayan publik bisa memberikan kemudahan dalam pemberian fasilitas. Maka menurut saya bahasa-bahasa seperti itu tidak perlu digunakan oleh seorang ibu Hotmaria,” kata Taufik.

Taufik menyarankan, seharusnya hal ini diteliti terlebih dahulu, seperti pemanggilan terhadap orang yang mengurus surat-surat tersebut.

“Seharusnya dikoordinasikan terlebih dahulu, dipanggil orang tersebut. Kalaupun ada kekurangan, tentu beliau sebagai Kepala Dinas Dukcapil memberikan arahan kurangnya seperti ini begitu, jadi ada solusi yang dikeluarkan dari pernyataan tersebut,” jelasnya.

Dirinya juga berharap dalam hal ini masyarakat bisa sadar akan adminduk dirinya, betul-betul terdata agar tidak ada keteledoran yang bisa menyulitkan masyarakat.

“Kami sebagai bagian dari Pemerintahan mengharapkan seluruh masyarakat Belitung ini betul-betul terdata dalam capil tersebut dan tidak ada keteledoran-keteledoran kedepan saya berharap hal ini tidak perlu terjadi lagi,” pungkasnya.(dodi/3)

Comment

BERITA TERBARU