Warga Cupat Lega, Tambang Bauksit Belum Diizinkan

  • Whatsapp

Lokasi Masuk Kawasan HL
PT KSI Belum Ajukan WIUP

PANGKALPINANG – Puluhan warga Desa Cupat, Kecamatan Parittiga, Bangka Barat (Babar) yang hadir saat audiensi terkait rencana penambangan bauksit di daerah mereka yang digelar di DPRD Provinsi Bangka Belitung, Kamis (18/7/2019) terlihat sumringah.

Sebelum audiensi digelar, para warga sangat cemas dan khawatir jika rencana penambangan yang akan dilakukan PT Kencana Sakti Indonesia (KSI) di Desa Cupat itu mendapat lampu hijau dari pemberi izin yakni pemerintah.

Salah seorang warga, Susi terlihat tersenyum setelah mendengar penjelasan dari Sekda Bangka Barat, Yunan Helmi dan instansi terkait yang menyebutkan PT KSI belum diizinkan menambang bauksit di wilayah desa mereka.

“Alhamdulillah, baru lega kami mendengarnya, kalau enggak, khawatir bener,” ujar Susi yang juga anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Cupat.

Perasaan Susi, sama dengan warga lainnya, yang tertawa lebar ketika rapat ditutup dengan hasil yang menurut mereka berpihak pada rakyat. “Perjalanan jauh dari Desa Cupat ke DPRD Babel untuk menyampaikan aspirasi tak sia-sia,” kata salah seorang warga.

Ketua BPD Cupat, Subaryan menegaskan warga sangat terusik dengan adanya rencana penambangan bauksit. Menurutnya, saat ini kondisi Desa Cupat sudah hancur dari laut sampai darat akibat aktivitas tambang.

“Kami tidak ingin masalah ini terulang kembali, meskipun ada reklamasi tidak ada yang bisa mengembalikan unsur hara tanah seperti sedia kala. Cupat cukup menderita, dengan status kampung (lahan) yang belum jelas, masuk hutan lindung, jangan ditambah masalah bauksit,” tambahnya.

Subaryan menambahkan niat pemerintah menghadirkan investor untuk membuka lapangan pekerjaan mungkin baik, namun jangan sampai ratusan pekerja direkrut tapi membuat ribuan masyarakat yang kebanyakan petani menjadi miskin karena kerusakan alam yang ditimbulkan.

Sementara itu, Kades Cupat, Martaridi mengapresiasi dan berterimakasih kepada DPRD Babel yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut dan masyarakat akhirnya mendapatkan jawaban yang memuaskan.

“Kami berterimakasih kepada DPRD, Sekda Bangka Barat dan OPD terkait. Kami warga Cupat tegas menolak adanya tambang bauksit ini. Kami sangat gembira ketika mendengar pertambangan ini belum dikeluarkan izinnya dan didengar oleh perwakilan masyarakat,” katanya.

Dia menyebutkan, pernah diundang oleh Pemkab Bangka Barat untuk mendengar presentasi dari PT KSI terkait rencana penambangan bauksit, namun ia mengaku tak hadir karena adanya penolakan dari masyarakat.

“Kami mendengar bahwa Pemkab Bangka Barat memberikan lampu hijau terhadap rencana penambangan, makanya kami ingin menolak adanya pertambangan bauksit ini,” ulasnya.

Penyampaian aspirasi warga tersebut, sebut Taridi, sapaan akrabnya merupakan yang kedua setelah sebelumnya pada Senin lalu diterima oleh Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya dan anggota Bong Ming Ming.

Dalam pertemuan ini, DPRD Babel menghadirkan Sekda Babar, dan OPD terkait baik dari provinsi Babel maupun kabupaten Babar.

Ketua DPRD, Didit Srigusjaya mengatakan dengan mengundang pihak terkait keresahan warga Cupat dapat terjawab yang intinya menolak adanya pertambangan Bauksit di desa mereka.

“Alhamdulillah, apa yang dikawatirkan dan sampai saat ini baik kabupaten atau provinsi belum ada usulan eksplorasi bauksit PT Kencana Sakti Indonesia,” kata Didit.

Politisi PDIP ini juga menambahkan, selain belum ada usulan eksplorasi, lokasi penambangan bauksit tersebut juga juga masuk dalam kawasan Hutan Lindung (HL) dan menurutnya akan sangat sulit mendapatkan izin.

Dia turut mengapresiasi langkah yang diambil masyarakat dan punya niat baik untuk menjaga alam dan menyampaikan aspirasinya ke DPRD Babel.

“Mereka ini trauma, makanya mendatangi DPRD, kenapa lebih suka ke DPRD provinsi ketimbang ke kabupaten, karena mereka khawatir ketika sudah menyampaikan aspirasi namun aktivitas masih berjalan, seperti HTI, kapal isap, makanya mereka langsung datang dan bagusnya mereka datang sebelum izin dikeluarkan,” jelas Didit.

Pria berkepala botak ini juga mengingatkan jangan sampai adanya aksi menolak tambang bauksit dikemudian hari berubah setelah adanya iming-iming atau hal lain dari perusahaan.

“Kadang-kadang ada yang datang nolak dan ada yang datang nerima, aspirasi masyarakat Desa Cupat ini tetap akan kita bantu dan keinginan (penambangan-red) baru rencana, tapi harus tegas nolaknya, jangan kami nolak tapi kalau dikasih (imbalan) kami bersedia,” ingatnya.

Sekda Bangka Barat, Yunan Helmi mengatakan pihaknya sempat menerima paparan yang disampaikan oleh PT KSI beberapa waktu lalu. Namun, kata dia, dengan adanya paparan bukan berarti pemda langsung memberikan izin kepada perusahaan itu untuk melakukan penambangan.

“Paparan itu bukan berarti kami beri rekomendasi, tapi perlu kita ketahui rencana mereka, bagaimanapun tetap berpihak kepada masyarakat jika bersentuhan dengan masyarakat, paparan kemarin melihat sejauh mana usaha mereka,” kata Yunan.

Mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota Pangkalpinang ini menambahkan, bahwa ia siap berada di garda terdepan jika bertentangan dengan masyarakat dan siap membela masyarakat.

“Jika bersentuhan dengan lokasi masyarakat enggak akan saya keluarkan, tenang aja pak, jangan harap rekomendasi keluar jika bertentangan, kalau keluar, berarti ada yang salah, jangan khawatir kami akan tetap ke lokasi melihat itu, nanti kita lihat daerahnya,” sebutnya.

Yunan meminta, masyarakat tak perlu khawatir, karena sejauh ini belum ada tanda-tanda perusahaan tersebut akan berinvestasi.

“Mekanismenya, setelah paparan, perusahaan biasanya mengajukan perizinan, namun tak serta merta diakomodir, tetapi harus melihat lokasi, kesesuaian dengan tata ruang, jika tidak sesuai bisa saja izin dibatalkan,” tegasnya.

Rosjumiati dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten Bangka Barat menambahkan ketika paparan oleh PT KSI, bupati saat itu juga mengingatkan investasi jangan sampai bertentangan dengan masyarakat.

“Yang pertama ditanyakan pak bupati adalah apakah sudah mendapatkan izin masyarakat, mereka bilang belum, baru akan sosialisasi,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas ESDM Babel, Rusbani menegaskan sejauh ini PT KSI belum mengajukan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) kepada pemerintah provinsi.

Tak hanya itu, menurut dia, berdasarkan UU Minerba Nomor 4/2009, untuk penambangan logam harus melalui lelang dan hal itu menurutnya tidak gampang.

“Sampai sekarang pun belum pernah ada namanya lelang untuk logam, artinya ketakutan dan ketidaksetujuan masyarakat tidak perlu berlebihan, karena enggak gampang proses lelang ini,” jelasnya.

Mekanismenya, kata dia, biasanya memang perusahaan mengajukan WIUP dan izin diberikan gubernur setelah mendapatkan rekomendasi dari bupati. Apalagi jika adanya penolakan, izin tidak akan dikeluarkan. “Saya akan pantau terus rencana bauksit ini,” imbuhnya.

Rusbani menambahkan dari pantauan cabang dinas (cabdin) di Babar, bahwa lokasi rencana pertambangan masuk hutan lindung dan sudah jelas kegiatan apapun dilarang boleh di hutan lindung.

“Bolehpun syaratnya sangat berat, saya pikir ndak mampu, bisa tapi pertama harus underground (nambang dibawah tanah-red). Sejauh ini belum ada tambang underground. Kalau ada itu hancur kita semua, karena batuan kita bukan batuan masif, semuanya aluvial, kalau underground pembunuhan massal,” jelasnya.(nov/ron/10)

Related posts