Walikota Pangkalpinang Sidak 2 Smelter

  • Whatsapp

Gegara Banyak Pekerja Diberhentikan

PANGKALPINANG – Walikota Pangkalpinang, Maulan Aklil yang kerap disapa Molen melakukan sidak terhadap dua pabrik peleburan (smelter) pengolahan pemurnian timah dan dan satu pabrik pemurnian mineral ikutan di kawasan Ketapang, Kecamatan Pangkalbalam Kota Pangkalpinang, Rabu (26/06/2019). Sidak dilakukan setelah Molen menerima keluhan banyaknya pakerja smelter yang di-PHK.
“Kunjungan hari ini sebetulnya stimulus dari beberapa laporan di Wa (WhatsApp) saya dan laporan dari SPSI Kota Pangkalpinang, jumlahnya sudah banyak masyarakat yang menganggur, tidak punya pekerjaan gara-gara beberapa smelter ini yang memberhentikan mereka,” ungkap Molen saat ditemui wartawan usai pengecekan smelter.
Pengecekan tersebut, menurutnya untuk mengetahui masalah yang menyebabkan sampai terjadinya pemberhentian terhadap pekerja.
“Alhamdulillah, saya sudah dapat titik terangnya permasalahan yang ada. Mudah-mudahan kita bisa membantu sesuai kapasitas kita,” katanya.
Molen menuturkan bahwa pemberhentian pegawai smelter trsebut lantaran terkendala masalah regulasi ekspor secara nasional.
“Masalah ini akan saya bawa ke nasional, ada Apeksi di Semarang. Disitu, saya kan wakil ketua se Sumbagsel, jadi nanti bisa menyampaikan permasalaham di depan Pak Presiden,” janjinya.
Walikota merasa khawatir para investor akan menarik diri berinvestasi di Kota Pangkalpinang karena regulasi tersebut.
“Ini yang kita takutkan, jangan sampai Kota Pangkalpinang menjadi kota mati seperti beberapa daerah yang mati gara-gara cabutnya investasi di daerahnya. Kalau investasi di Kota Pangkalpinang yang contohnya ada satu atau dua saja, bagaimana yang lain mau masuk,” tukasnya.
Disisi lain, Ketua Asosiasi Penambang Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Apkomindo), Darmansyah menambahkan pihaknya berkontribusi penuh terhadap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
“Kami minta keadilanlah, karena 30 persen saham pemerintah untuk kita. Ppn setiap penambahan nilai harus kita bayar, apalagi di IUP kita harus jamrek (dana jaminan reklamasi) tiap persen royalti dan 30-40 persen yang harus kita keluarkan,” tandas Darmansyah. (bis/1)

Related posts