by

WALHI Siap Bongkar Oknum Aparat Bekingi Tambang Ilegal

                          Ratno Budi

SUNGAILIAT – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bangka Belitung (Babel) menyatakan siap membongkar keterlibatan oknum-oknum aparat penegak hukum yang terindikasi membekingi tambang dengan sistem pungutan kepada para penambang timah.

Direktur Eksekutif WALHI Babel, Ratno Budi kepada rakyatpos.com, Senin pagi (16/4/2018) mengatakan pihaknya sudah sejak 1 bulan lalu mendapatkan informasi soal oknum aparat yang bermain di DAS Baturusa. Namun secara resmi, WALHI, kata dia belum mendapatkan laporan dari masyarakat.

Adanya penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum aparat, menurut dia,  wajib ditindak tegas lantaran terkesan terjadi pembiaran terhadap aktivitas tambang ilegal.

“Kita mendapat informasi ini sudah beberapa bulan kita dapat. Namun WALHI belum mendapatkan laporan dari masyarakat. Misalnya masyarakat mau memberantas TI ilegal,  kita bongkar oknum – oknum yang terindikasi membekingi yang katanya ada pungut-pungutan liar,”ujarnya.

“Ini harus ditindak jangan dibiarkan. Karena problem penegakan hukum di Babel ini masalah utamanya pembiaran. Jadi kalo lihat dari beberapa aktivitas seperti dari institusi kepolisian dan Satpol juga ini kan tindakannya preventif dan yang disasar juga para pekerja tambang,”jelasnya.

Menurut Udai sapaan Ratno Budi, dalam memberantas praktek – praktek illegal mining ini tak hanya membuat jera bagi para penambang saja. Namun pelaku-pelaku bisnis timah lainnya seperti kolektor dan perusahaan penampung pasir timah (Smelter) harus turut diikutsertakan dalam prakteknya.

“Padahal kita tau siapa yang mendapatkan keuntungan besar dari penambangan timah di Babel. Ini kan banyak sekali, misal kolektor ada smelter yang menampung hasil tambang atau tambang – tambang yang diduga ilegal,”kritiknya.

Permasalahan ini, lanjut Udai, merupakan masalah yang menjadi PR yang harus dirampungkan. Apalagi jelas dalam aturan Kawasan DAS Baturusa tersebut merupakan lokasi yang diatur dalam Perundang – Undangan yang tidak boleh dilakukan penambangan. (2nd)

Comment

BERITA TERBARU