Walhi Ajak Restorasi Alam

  • Whatsapp

Wahana Lingkungan Hidup Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Walhi Babel) menilai restorasi alam daerah hulu dan aliran sungai menjadi satu solusi meminimalisir terjadinya banjir di Pulau Bangka. Untuk mengantisipasi banjir, Walhi mengajak semua pihak memulihkan Bangka, dan mendesak perusahaan tambang segera melakukan tanggung jawab lingkungan.
Dalam rilisnya yang disampaikan ke Redaksi Rakyat Pos kemarin, Direktur Eksekutif Walhi Kepulauan Babel, Ratno Budi memaparkan, tahun 2017 ini bencana ekologi di Babel sudah mulai menampakkan tanda-tanda nyata. Jika sebelumnya hujan lebat yang hanya berlangsung tak lebih dari 2 jam saja sudah mampu menenggelamkan ratusan rumah warga di beberapa titik pemukiman warga di Pangkalpinang, kali ini sejumlah daerah di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah dan Kabupaten Bangka ikut terendam.
“Restorasi alam daerah hulu dan aliran sungai dengan mengembalikan fungsinya sebagai daerah resapan air dapat menjadi solusi untuk meminimalisir terjadinya banjir,” kata Ratno Budi.
Menurut dia pengembalian fungsi lahan bekas aktivitas tambang di daerah hulu sungai harus segera direhabilitasi dengan mengembalikan fungsi lahan sebagai resapan air untuk mencegah terjadinya sedimentasi di sungai-sungai, termasuk di Pangkalpinang.
“Kami melihat aktivitas tambang di Bukit Mangkol rata-rata mulai mengurangi kegiatannya sehingga instansi terkait dapat segera mengembalikan lahan bekas tambang tersebut dengan melakukan reboisasi,” katanya.
Selain restorasi alam, pemerintah dapat menata kembali untuk menambah ruang terbuka hijau dan menghentikan memberikan izin alih kelola lahan retensi air sebagai langkah mencegah bencana banjir.
“Peristiwa bencana ekologi banjir yang terjadi di Kabupaten Barat Barat dipastikan juga diakibatkan oleh krisis hutan yang disebabkan oleh konversi hutan alam menjadi areal pertambangan timah maupun perusahaan perkebunan kelapa sawit skala besar,” sebutnya.
Beberapa temuan dan catatan hasil investigasi Walhi Babel, terjadinya peristiwa banjir tidak pernah jauh dari lokasi dimana di wilayah tersebut sedang berlangsung aktivitas destruktif dan masif pertambangan timah darat.
“Beberapa lokasi yang dapat kita saksikan diantaranya, kab Bangka di sekitar Merawang, Jelitik, Rebo, Sinar Baru, Riau Silip dan Belinyu dimana di wilayah tersebut kita temukan aktivitas perusahaan PT. Timah dan Mitra (sub kontrak) nya sedang berlangsung. Di Kabupaten Bangka Tengah, wilayah desa Keretak, Teru dan Mangol, Sungai Selan, Cambai, Namang, Berok Koba dan Perlang, Lubuk. Di Belitung Timur, terutama Kecamatan Gantung, Manggar juga hampir setiap tahun mengalami peristiwa banjir,” paparnya.
Walhi berharap pemerintah daerah segera melakukan evaluasi terhadap aktivitas pertambangan dan pembukaan hutan dan lahan oleh korporasi skala besar. Salah satu solusinya adalah melalui kewenangan pemerintah daerah agar ada upaya peringatan keras yang berupa sanksi tegas kepada perusahaan-perusahaan yang sudah sangat jelas telah berkontribusi terhadap perubahan bentang alam dan penurunan fungsi lingkungan hidup di Bangka Belitung.
Langka kongkrit pertama bisa dengan menghentikan seluruh aktivitas pertambangan di kawasan hutan dan sempadan sungai, kawasan mangrove maupun pertambangan yang berada di huku sungai. Langkah selanjutnya, tidak hanya mencabut IUP yang berada dikawasan ekosistem yang kondisinya masih baik, namun Pemda Babel harus serius mengawal program pemulihan pasca tambang di darat dengan reklamasi dan rehabilitasi lahan kritis sekurang-kurangnya saat ini mencapai angka diatas 300 ribu ha bisa terealisasi dengan maksimal.
“Hal ini harus segera dilaksanakan mengingat hampir setiap tahun warga masyarakat kita di Provinsi Babel harus menanggung beban biaya kerugian baik materil maupun imateril yang disebabkan oleh bencana ekologi banjir. Dan langkah pemulihan wilayah darat oleh perusahaan sebagai pihak yang bertanggung jawab, juga tentu diharapkan akan meringankan beban biaya penanggulangan bencana yang ditanggung oleh negara,” ingat Ratno. (rls/1)

Related posts