Wakil Ketua DPRD Dukung Lima Hari Kerja

SUNGAILIAT - Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bangka Rendra Basri mendukung program lima hari kerja bagi pegawai di lingkungan Pemkab Bangka yang akan dilaksanakan Bupati Bangka terpilih Mulkan bersama wakilnya Syahbudin. "Program yang dibuat tentu sudah diperhitungkan dan program tersebutlah yang membuat masyarakat memilihnya menjadi bupati. Kebijakan yang dikeluarkan bupati terpilih harus kita dukung. Saya berkeyakinan, karena programnya sehingga ia (Mulkan-red) terpilih," kata Rendra, Rabu (8/8/2018). Soal mampu atau tidak anggaran untuk pelaksanaan lima hari kerja tersebut, menurut Rendra saat ini, DPRD bersama dengan Pemkab Bangka sedang melakukan pembahasan. Dengan susunan kabinet baru, katanya, bupati terpilih akan mempelajari potensi pendapatan daerah yang akan digali. "Mampu tidak mampu anggaran akan di evaluasi saat jalan. Ini kan diterapkan di 2019. Kita belum bicara lebih luas karena belum dilantik. Bisa di evaluasi sejauh mana efisiensi, efektivitasnya," ujarnya. Politisi Partai Golkar ini menyarankan kebijakan tersebut, harus di evaluasi setelah enam bulan atau satu tahun berjalan. Sebagai wakil rakyat, menurut dia, wajar memberikan dukungan dan support terhadap pelaksanaan program bupati terpilih. Seperti diberitakan sebelumnya, pelaksanaan lima hari kerja di Pemkab Bangka menuai pro dan kontra dari kalangan pegawai. Salah seorang pegawai yang enggan namanya dikorankan mendukung terobosan soal lima hari kerja Bupati terpilih Mulkan.Menurutnya, lima hari kerja akan membuat kinerja pegawai lebih maksimal karena waktu libur akan bertambah satu hari tiap pekannya. “Ya, baguslah, jadi Sabtu-Minggu kita bisa libur, bisa rekreasi dan berkumpul dengan keluarga. Apalagi daerah lain kan lima hari kerja. Kenapa kita di Bangka tidak. Saya harap bisa segera direalisasikan,” katanya kepada Rakyat Pos dan diamini dua rekan lainnya. Lain halnya dengan, Ln pegawai lain. Menurut dia, kebijakan enam hari kerja sepatutnya bisa dipertahankan. Alasannya, pegawai banyak yang sudah terbiasa dan dengan lima kerja bisa membebani anggaran daerah terkait uang makan pegawai. Sementara itu, terkait rencana penerapan lima hari kerja, Plt Sekda Bangka Akhmad Mukhsin mengatakan Pemkab Bangka bersama dengan tim anggaran DPRD Bangka saat ini sudah melakukan pembahasan. “Kita sedang membahas dengan DPRD implementasi program dari bapak bupati terpilih pada saat kampanye. Kita usulkan pembahasan melalui dewan,” kata Mukhsin kepada wartawan, Rabu (1/8/2018). Menurut dia, pihaknya juga sudah melakukan rapat bersama tim anggaran untuk membahas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) termasuk soal anggaran untuk pelaksanaan lima hari kerja. “Kalau kita mau melaksanakan harus menyisihkan dari kegiatan (pembangunan-red) tidak bisa dilaksanakan di tahun ini. Itu kalau disetujui pihak DPRD,” ujar Mukhsin. Ketika ditanyakan apakah APBD Pemkab Bangka cukup untuk melaksanakan lima hari kerja, Mukhsin mengatakan dana akan dipilah karena harus berbagi dengan adanya beban penambahan pelaksanaan lima hari kerja. Dia tak memungkiri ada kegiatan yang termasuk modal belanja untuk sementara waktu dipending dulu karena menyesuaikan dengan dana yang ada. “ Mudah-mudahan dapat terealisasi. Sebetulnya relatif lebih kecil, kita berupaya mengakomodir program visi misi bupati terpilih. Ini juga kita komunikasikan dengan bupati,” pungkasnya. (snt/10)