by

Wakil Bupati Sampaikan Enam Raperda ke DPRD

MENTOK – Wakil Bupati Bangka Barat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Markus, menyampaikan sebanyak enam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) kepada DPRD Babel, melalui Rapat Paripurna DPRD yang berlangsung Selasa (13/3/2018).

Enam Raperda tersebut adalah Raperda tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa; Raperda tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan lembaga Adat Desa; Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah; Raperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik; Raperda tentang Pembentukan Kelurahan di Kecamatan Muntok; serta Raperda tentang Perlindungan Anak.

Enam Raperda itu diusulkan karena berdasarkan kajian, keenam Raperda tersebut tidak lagi sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan saat ini.

Wakil Bupati dalam sambutannya mengatakan, Raperda tentang perubahan kedua atas Perda nomor 1 tahun 2016 diusulkan karena tidak sesuai dengan dinamika paerkembangan peraturan perundangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Adapun Raperda tentang lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa diusulkan untuk mewujudkan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa sebagai mitra pemerintah desa dan kelurahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.

“Raperda tentang pajak diusulkan perubahannya karena sesuai kajian dinilai tidak lagi sesuai dengan perkembangan perekonomian dan kondisi saat ini. Dengan adanya Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, harapannya adalah dapat menjadikan lingkungan baik, sehat dan memperoleh derajat kesehatan masyarakat optimal,” paparnya.

Lebih lanjut, Wabup Markus menyebutkan, Raperda tentang pembentukan kelurahan di kecamatan Muntok diusulkan lantaran dipandang perlu untuk melakukan pemekaran terhadap kelurahan untuk peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dalam rangka mempercepar pemberian pelayanan dan kesejahteraan kepada masyarakat.

Kejadian kekerasan seksual yang semakin meningkat juga membuat Pemkab Bangka Barat perlu menyampaikan Raperda tentang perlindungan anak.

“Dengan adanya Raperda tersebut, akan terdapat payung hukum yang dapat dijadikan pedoman dalam menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak dalam menjamin optimalnya tumbuh kembang anak,” jelasnya.

Rapat Paripurna kemarin, dihadiri Ketua, Wakil Ketua dan anggota DPRD Bangka Barat, unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Bangka Barat, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala OPD dan Bangka Barat. (wan/3).

Comment

BERITA TERBARU