Wagub Minta ASN Ditempatkan di Posisi yang Tepat

  • Whatsapp
Bupati Basel Justiar Noer didampingi Wagub Babel saat menghadiri acara pembinaan reformasi birokrasi di Hotel Grand Marina Toboali, Rabu (12/06/2019).(foto: Dedy Irawan)

TOBOALI – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Abdul Fatah mengimbau kepada seluruh peserta kegiatan pembinaan reformasi birokrasi untuk bersama-sama bekerja dengan mendalami berbagai instrumen yang disampaikan oleh pemerintahan daerah. Hal tersebut tentunya dalam rangka mewujudkan kompetensi ASN.

“Salah satunya adalah penempatan ASN ditempat yang tepat, ini yang kita inginkan sehingga memberikan daya dorong dalam berikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya pada pelaksanaan Pembinaan Reformasi Birokrasi oleh Tim Asistensi RB dari Kemenpan RB dan dalam rangka penguatan Reformasi Birokrasi (RB), Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Zona Integritas (ZI) di Provinsi Babel di Hotel Grand Marina Toboali, Rabu (12/06/2019).

Sementara itu, Bupati Basel Justiar Noer mengatakan reformasi birokrasi di pemerintahan merupakan kebutuhan mendasar untuk terselenggaranya pemerintahan yang baik atau good government. Karena sasaran reformasi birokrasi adalah mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien serta mampu memberikan pelayanan publik yang semakin baik dari waktu ke waktu.

Menurutnya, di era digital saat ini atau era industri 4.0 (four point zero) pelaksanaan reformasi birokrasi dituntut untuk selalu berinovasi dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, yang tertuang dalam delapan (8) komponen pengungkit reformasi birokrasi.

“Delapan komponen pengungkit reformasi yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan lrganisasi, penataan sistem managemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Justiar juga mengucapkan terima kasih kepada Tim Asistensi Menpan RB dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah peduli terhadap pelaksanaan pembinaan reformasi birokrasi di Bangka Selatan. “Insya Allah kegiatan ini menjadi bekal bagi kami untuk komit melaksanakan reformasi birokrasi yang berkelanjutan,” tutupnya.

Sebelumnya Sekretaris Komisi I DPRD Basel, Samsir berharap penerapan PP Nomor 30 tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja PNS dapat diterapkan dengan dengan maksimal salah satunya melalui penilaian reward and punishment dapat diberlakukan secara fair.

“Penilaian dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, pembinaan serta penilaian kinerja, namun jika PNS malas dan tidak menunjukan perbaikan terancam sangsi paling berat hingga pemecatan,” kata politisi PKS ini. (raw/10)

Related posts