Wagub Bersama DLH dan Biro Hukum Bahas Perizinan Kewenangan Amdal, UKL-UPL Tambak Udang

  • Whatsapp
Wakil Gubernur Babel, Abdul Fatah saat rapat pembahasan bersama DLH dan Biro Hukum Setda Babel.(foto: iyas zi).

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Wagub Babel) Abdul Fatah bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Biro Hukum Setda Babel membahas Retribusi Pengendalian Pencemaran Air Permukaan bagi usaha tambak Udang, di Ruang Rapat Wagub Babel.

Pembahasan ini, akan berkaitan dengan perizinan terhadap kewenangan Analisa Dampak Lingkungan (Amdal), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL), dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL). UKL-UPL merupakan dokumen pengelolaan lingkungan hidup bagi rencana usaha dan atau kegiatan yang tidak wajib Amdal.

“Tadi kami membahas, mengenai siapakah yang berwenang dalam mengeluarkan Amdal. Apabila menyangkut lintas antara kabupaten/kota, maka menjadi kewenangan provinsi,” ungkap Wagub Abdul Fatah.

Permasalahan yang terjadi pada tambak udang, dijelaskan Wagub Abdul Fatah, pada wilayah daratnya mengenai tata ruang, sedangkan pada bagian wilayah lautnya mengenai zonasi.

Baca Lainnya

“Pada wilayah laut, jarak 0 hingga 12 mil merupakan kewenangan provinsi. Namun, untuk wilayah di darat merupakan kewenangan kabupaten/kota masing-masing,” ujarnya.

Dari hal tersebut, Pemerintah Provinsi menilik kembali penilaian terhadap dampak lingkungan, dengan meminta pandangan-pandangan hukum yang akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup RI, dengan melihat kondisi dan korelasi dari masing-masing keberadaan tambak udang tersebut.

“Hal ini, sudah diformulasikan dalam Rancangan Peraturan Gubernur sebagai perubahan dari Peraturan Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengendalian Pencemaran Air Permukaan Bagi Usaha Tambak Udang, sebagai pengaturan retribusi. Untuk itu, perlu melakukan uji sampel terhadap kelayakan air limbah,” pungkasnya.(Khalimo/Adv/3).

Related posts