Wabup Minta Stop, PT SAML Masih Beroperasi

  • Whatsapp

Camat dan Sekdes Ngaku belum Terima Perintah

MENDO BARAT – Himbauan yang disampaikan Wakil Bupati Bangka melalui Pemerintah Desa (Pemdes) Mendo, Kecamatan Mendobarat agar PT Sinar Agro Makmur Lestari (SAML) menghentikan aktivitas landclearing lahan sementara waktu di Desa Mendo, tampaknya tak digubris oleh pihak perusahaan.

Padahal, himbauan itu bertujuan untuk menghindari terjadinya konflik antara masyarakat yang pro dan kontra dengan perusahaan sampai tim yang diterjunkan menyampaikan hasilnya ke Pemkab Bangka.

Namun nyatanya, menurut warga Desa Mendo, himbauan itu diduga dianggap angin lalu dan pihak perusahaan di lapangan tetap meratakan lahan-lahan dengan alat beratnya. Hingga Sabtu (12/10/2019), alat berat perusahaan masih melakukan aktivitas.

Terkait hal itu, Camat Mendobarat saat dikonfirmasi melalui ponselnya tak dapat berkomentar banyak dengan alasan sedang ada kegiatan. “Mana surat perintahnya (menghentikan kegiatan perusahaan-red). Tapi ku sekarang tengah ade acara ni. SM’s bai ok,” katanya.

Sementara Kades Mendo, Masri saat dikonfirmasi via ponsel terkait pernyataan Wabup agar Pemdes Mendo menghentikan semua aktivitas PT SAML di desa itu sudah dilakukan apa belum, malah menyarankan untuk menghubungi Sekdes Mendo.”Cube bel Sekdes saja karena posisi ku sekarang di Muntok, di tengah jalan ni,” ujarnya.

Sekdes Mendo, Samsul terpisah mengaku Pemdes setempat belum melakukan penghentian sementara terhadap operasi PT SAML dengan alasan belum menerima surat perintah dari Pemkab Bangka. “Belum, karena kami belum lum nerima surat pemberitahuan soal itu,” tukasnya.

Menurutnya, jika ada surat resmi yang dikeluarkan Pemkab Bangka untuk menghentikan aktivitas PT SAML, Sekdes mengaku Pemdes Mendo akan melaksanakannya. “Kalau tidak ada surat resmi, kami tidak berani,” ucapnya.

Sekdes mengaku sampai saat ini dirinya belum pernah menerima perintah apapun dari Pemkab Bangka baik lisan maupun tertulis untuk menghentikan aktivitas PT SAML di Desa Mendo.”Kalo ku sendiri sih dak de disuruh itu,” katanya.

Sebelumnya, Kamis lalu, sejumlah perwakilan warga Desa Mendo, mendatangi kantor Bupati Bangka untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi. Kedatangan perwakilan warga ini diterima Wakil Bupati Bangka, Syahbudin di ruang kerjanya.

Usai menerima perwakilan warga, kepada sejumlah wartawan, Wabup mengatakan aspirasi yang disampaikan akan ditampung oleh Pemkab Bangka guna menyelesaikan permasalahan di desa itu.

Wabup mengaku, pemerintah daerah sudah menyampaikan ke Pemdes Mendo untuk menghentikan seluruh aktivitas PT SAML di Desa Mendo guna menghindari terjadi konflik antar masyarakat di desa.

“Kita sudah menyampaikan melalui desa untuk menghentikan aktifitas apapun dilahan tersebut agar tidak terjadi konflik antar masyarakat, mengingat lahan yang digarap ini ada masyarakat yang pro dan kontra. Nah kita menghindari konflik fatal terjadi,” usai pertemuan dengan perwakilan warga Desa Mendo, Kamis (10/10/2019).

Menurut Syahbuddin, usai mendengar aspirasi warga pihaknya akan memanggil seluruh perangkat yang ada di Desa Mendo mulai dari pihak kecamatan hingga pemerintah desa.

“Point-pointnya mereka menolak kehadiran PT SAML melakukan aktivitas disana dan juga menuntut agar tidak ada kegiatan sebelum persoalannya selesai,” lanjutnya.

Untuk itu, Pemerintah daerah akan membentuk tim penyelesaian sengketa lahan yang diterjunkan kelapangan. Tapi versi sekdes justru perintah itu belum pernah ada baik lisan maupun tulisan.

Sebelumnya, Direktur PT SAML, Ramli Sutanegara menegaskan pihaknya tidak melakukan penyerobotan lahan milik warga yang akan dijadikan perkebunan kelapa sawit di Desa Mendo. Menurut dia, perusahaan sudah bekerja seusai dengan aturan dan prosedur yang berlaku.

“Pada prinsipnya kami (PT SAML-red) sejauh ini belum ada niat menggarap lahan, yang ada kita baru merintis, buka blok dan ingin melihat mana saja titik lokasi sesuai izin lahan. Soal ada yang menyebutkan kebun dan tanam tumbuh warga luluh lantak dan lahan milik warga diserobot, itu tidak benar. Saat buka blok pun kalau ada tanam tumbuh warga ada kita belokkan, tidak kita garap,” katanya saat konferensi pers di Kantor Tradisi Grup di Jalan Lembawai Pangkalpinang, Kamis (3/10/2019) yang turut dihadiri Kepala Desa Mendo, Sekdes, Kepala Dusun (Kadus) dan sejumlah warga.

Ramli mengaku pihaknya sudah mengantongi izin yang legal untuk pengelolaan lahan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bangka tahun 2018. Untuk sosialisasi, sudah dilaksanakan pada 3 September lalu dengan dihadiri pihak desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, warga, Camat Mendo Barat dan Pemkab Bangka.

“Kita sebenarnya sudah lama ingin melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun kala itu tertunda karena bertepatan dengan pelaksanaan Pemilu 2019. Tapi sosialisasi kita sudah lakukan pada tanggal 3 September lalu dan saat itu kita terangkan mengenai masalah perizinan. Warga yang hadir sudah setuju adanya perusahaan kita di desa mereka,” jelasnya.

Dia mengatakan dengan adanya polemik yang terjadi, membuat pihak perusahaan merasa dirugikan.

“Otomatis pekerjaan kami menjadi tertunda. Kami juga butuh kepastian hukum, apalagi pihak pemda juga tentunya meminta progress. Karena masalah ini sudah masuk ke ranah hukum kita tunggu saja bagaimana nanti,” tukasnya.

Sementara itu, Kadus setempat, Harmoko turut membantah PT SMAL sudah melakukan penyerobotan lahan milik warga. Dia menjelaskan, tindakan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan kesepakatan. Cuma ada pihak lain yang disebutkan sebagai “pihak tertentu” yang ikut menggarap lahan milik warga dengan dalih sudah memiliki surat.

“Ada pihak tertentu yang juga menggarap lahan di desa kami, mereka menyebutkan sudah memiliki surat, namun dari pihak desa merasa tidak pernah mengetahui adanya jual beli lahan. Nah, hal ini lah yang menjadi masalah dan sudah kami laporkan ke pihak kepolisian pada 9 September lalu,” katanya diamini Sekdes Mendo, Samsul Bahri. (2nd/1)

Related posts