Vote Trading Ciderai Demokrasi

  • Whatsapp

Pengamat Politik Pada Lintas Studi Demokrasi Lokal (LIDAL), Anugra Bangsawan dalam rilisnya mengakui suksesi pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang rencananya akan digelar 15 Februari 2017 mendatang, memang terindikasi kecurangan oleh pihak tidak bertanggung jawab.
Salah satunya adalah praktik jual beli suara (vote buying) yang dikemas melalui pemberian uang atau barang dengan mengharapkan imbalan suara pemilih terhadap pasangan calon maupun tim suksesnya. Aroma politik uang (money politik) bahkan secara sistemik meluas dengan melibatkan pihak lainnya yang bekerja sesuai peran masing masing. Pola kerja yang dimaksud adalah saling menutupi praktik kecurangan, mengcounter isu publik, bahkan dikemas ulang seolah menjadi succes story candidate yang tentu muaranya adalah menghilangkan substansi pelanggaran yang dilakukan oleh kandidat tersebut.
“Fenomena jual beli suara, yang melibatkan pihak-pihak seperti lainnya seperti pengawas, media dan kalangan pengamat partisan diistilahkan vote trading. Dalam khazanah pemilu di dunia, vote buying berarti memberikan sesuatu (uang, barang, dan lain-lain) kepada pemilih (voter; electorate) untuk memberikan suaranya dalam pemilu pada pihak pemberi. Sementara “dagang suara” (vote trading) lebih luas pengertiannya. Tidak hanya selalu melibatkan pemilih seperti dalam konsep vote buying, ia mencakup pula fenomena menutupi atau berpura pura tidak mengetahui, mengcounter pemberitaan opini bahkan sampai statment politik yang menguntungkan pihak pelaku vote trading tersebut. Ringkasnya, konsep “dagang suara” lebih luas, mencakup pula (di dalamnya) vote buying,” paparnya.
Praktik vote trading menurut Anugra, jelas merusak kualitas pilkada dan menciderai demokrasi. Karenanya, pilkada dikhawatirkan berpotensi besar menghasilkan para pemimpin yang sangat diragukan integritas dan komitmennya dalam menjalankan program visi misi berbasis kesejahteraan rakyat.
“Bukan sebaliknya pemimpin yang menghalalkan segala cara termasuk menggadaikan kepentingan masyarakat luas terhadap pemodal/cukong yang berburu rente kebijakan yang berpihak kepada kepentingan mereka,” ujarnya.
Bagaimana melawan vote trading? Anugra menjelaskan, selain memperketat atau mengimplementasi aturan yang sudah cukup tegas sanksi bagi pelakunya. Peluang politik uang bisa diperkecil dengan memperkuat kesadaran, baik pemilih (voters) maupun para calon yang akan bertarung dalam pilkada.
“Bagaimana agar mereka lebih sadar? Jawabannya normatif, kembali dengan memperkuat aturan, berupa kontrak politik bersama dengan menolak politik uang. Atau dengan sanksi sosial di masyarakat. Politik uang dapat dilawan dengan sinergi semua lapisan masyarakat, partisipasi aktif semua elemen dengan melaporkan praktik kecurangan kepada pihak yang berkompeten dalam hal ini pengawas pilkada. Akhirnya, hati nurani masyarakat pemilih dan calonlah yang dapat menghentikan praktik kotor kecurangan dagang suara. Pertannyaannya, beranikah kita?,” tandasnya.
Dalam kacamata Anugra, Calon dan/atau Tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih seperti diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU 10 Tahun 2016.
Calon yang terbukti melakukan pelanggaran menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, diatur Pasal 73 ayat (2) UU No 10 Tahun 2016.
“Pelanggaran administrasi pemilihan oleh calon yang terbukti menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi Penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih, berdasarkan Putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan Calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif seperti diatur Pasal 135A ayat (1) UU No 10 Tahun2016,” jelasnya.
Karena itu, Bawaslu Provinsi menurutnya berhak menerima, memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak laporan diterima (diregister) sesuai aturan Pasal 135A ayat (2) UU No. 10 Tahun 2016. (rls/1)

Related posts