Vonis Asui tak Bikin Efek Jera, Akademisi Soroti Putusan PN Sungailiat

  • Whatsapp

Putusan Inkrah Harus Segera Dieksekusi
Toni: Harus Ada Eksekusi Paksa

Dosen Fakultas Hukum UBB, Toni

SUNGAILIAT – Vonis ringan dua bulan penjara yang diberikan majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Sungailiat kepada pengusaha timah Siauw Sui Thin alias Asui, Direktur PT Panca Mega Persada (PMP), terus menjadi perhatian publik.

Terlebih, berkembang rumor dugaan suap dan permainan uang yang tertuju kepada para penegak hukum. Buntutnya, terjadi perlakuan istimewa terhadap terdakwa, mulai dari tidak dilakukan penahanan badan, tahanan rumah ataupun tahanan kota, hingga tidak dijemput paksa usai dijatahui hukuman penjara.

Bagaimana pendapat ahli dan akademisi terkait vonis ringan bos smelter ini?

Dosen Fakultas Hukum Pidana Universitas Bangka Belitung (UBB) Toni, S.H, M.H mengatakan, masyarakat bebas menilai putusan yang diberikan hakim PN Sungailiat tersebut apakah sudah memenuhi landasan yuridis, filosofis dan sosiologis.

Menurutnya, dalam memberikan putusan pengadilan, majelis hakim harus memuat tiga hal yakni kepastian hukum, filosofis dan sosiologis.

“Pertama, kepastian hukumnya bagimana. Ada tidaknya kepastian hukum itu jelaskan adanya peraturan yang mengancam, ada peraturan yang melarang orang untuk melakukam kejahatan. Itu kepastian hukumnya,” ungkap akademisi UBB ini kepada Rakyat Pos, Rabu (12/6/2019).

Kedua, putusan pengadilan harus memenuhi landasan filosofi. Menurut Toni, landasan filosofi merupakan catatan keadilan. Bicara keadilan, adil tidak hanya cukup bagi pelaku. Tapi juga bagi masyarakat dan adil bagi negara.

“Tinggal apa nanti, kita tidak bisa menduga-duga apa yang menjadi pandangan hakim. Itu kan subyektif hakim untuk menilai apakah nilai filosofis itu termuat atau tidak dalam putusan itu. Sekali lagi adil bagi pelaku adil bagi masyarakat, adil bagi negara dalam lingkup umum,” urainya.

Ketiga, putusan hakim tersebut harus terdapat landasan sosiologis. Dijelaskannya, sosiologis bicara tentang kemanfaatan dari putusan.

“Apakah efek jera itu didapatkan atau tidak bagi pelaku. Terus apakah dengan putusan 2 bulan itu ada efek jera atau tidak yang dirasakan masyarakat secara umum. Karena jika 2 bulan itu dianggap bertentangan dengan landasan sosiologis kemanfaatannya dari putusan itu, maka dipastikan masyarakat tidak takut. Jadi paling tidak harus memuat 3 hal tadi. Yuridis, filosofis dan sosiologis,” katanya.

Dalam pandangan Toni, terkadang kita tidak dapat melihat apa yang menjadi dasar pertimbangan-pertimbangan hakim mengenai peringan atau pemberat sebagai acuan hakim memberikan putusan.

“Okelah, terlepas besar atau kecil tidak berarti nilai kerugian itu serta merta mempengaruhi langsung berat ringannya putusan. Pasti ada dasarnya putusan. Apa yang menjadi dasar memberatkan atau meringankan. Tapi inti dasarnya paling tidak masyarakat yang menilai apakah putusan hakim itu memenuhi ketiga landasan tadi atau tidak, walaupun dari sisi akademisi harus diuji dengan penelitian. Rasa keadilan itu sejauh mana dirasakan oleh masyarakat. Sekali lagi itu dipertanyakan filosofis nilai keadilannya,” ulas Toni.

Ia menjelaskan, putusan pengadilan itu berakibat pada nilai kemanfaatannya. Contohnya, apabila putusan ringan apakah terdapat efek jera yang dirasakan pelaku dan masyarakat untuk tidak mengulangi perbuatan yang sama.

“Karena kecenderungannya kalau cuma 2 bulan masyarakat beranggapan pidana ringan. Percuma 2 bulan kalau keuntungan kita udah puluhan miliar. Artinya kalau seperti itu penilaiannya tergantung pada masyarakatlah,” jelasnya lagi.

Dalam hal ini, Toni menyebut vonis ringan tentu saja dapat menimbulkan dilema, karena efektivitas putusan tersebut sulit didapat efek jeranya.

“Gimana kita bisa mengukur. Ancaman berat saja terkadang orang belum jera masih ada residivis-residivis, masih banyak pengulangan apalagi putusannya ringan,” contohnya.

Ia pun mengatakan dalam subyeknya, hakim itu harus mempertimbangkan putusan-putusan terdahulu sebagai rujukan atau menjadi semacam pedoman atau tidak bagi hakim memutuskan.

“Oo dulu berapa putusannya kenapa tiba-tiba sekarang lebih ringan apakah hakim sampai kesitu. Atau pun, apakah hakim sudah menggali atau tidak nilai-nikai keadilan di masyarakat?” tanyanya.

Mengenai teknis penanganan hukum terhadap pengusaha Asui, Toni melihat ada kejanggalan dalam sikap Penuntut Umum yang belum melakukan eksekusi. Mengingat putusan sudah dianggap Inkrah lantaran pihak Asui tidak melakukan upaya banding.

Menurutnya setelah inkrah, terdakwa Asui harus ditahan. Penuntut Umum harus menjemput paksa Asui karena dalam eksekusi putusan memwng harus ada upaya paksa dan tidak cukup dengan sukarela saja.

“Mungkin dia tidak ditahan. Kalau tidak ditahan kalau hakim sudah memutuskan seperti itu dan tidak ada proses banding harusnya dia sudah harus masuk. Ketika sudah inkrah itu harus ditahan. Sesegeranya itu harusnya kalau sudah inkrah penuntut umum harus jemput paksa. Karena dalam eksekusi putusan itu kan harus upaya paksa gak cukup dengan sukarela. Tapi eksekusi putusan itu kan ada sukarela ada paksa. Kalau sukarela ini kan ganti rugi mengembalikan kerugian itu sukarela. Tapi kalo sudah ketok palu kurungan itu harus ada eksekusi paksa,” pungkasnya.

Seperti diberitakan, Asui selaku bos smelter PMP pada 27 Mei 2019 lalu telah divonis majelis hakim PN Sungailiat dengan hukuman penjara 2 bulan dan denda Rp100 juta subsidair 1 bulan kurungan karena terbukti bersalah menampung dan mengolah timah ilegal, sebagaimana dakwaan tunggal JPU melanggar Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba.

Meski sebelumnya jaksa dan terdakwa menyatakan pikir-pikir terhadap putusan itu, namun hingga tujuh hari setelahnya kedua pihak tidak menyatakan banding, sehingga menurut ketua majelis hakim yang membacakan putusan, Benny Yoga Dharma vonis tersebut telah inkrah.

Namun hingga kemarin, Asui yang sudah menyandang status terpidana ternyata tidak juga berada di Lapas Bukit Semut Sungailiat. Pihak kejaksaan beralasan butuh proses untuk mengeksekusi Asui ke penjara, dengan tidak menyebutkan kapan eksekusi itu akan dilakukan.
(2nd/1)

Related posts