Vonis Asui 2 Bulan, Hakim Bungkam

  • Whatsapp

Beri Hukuman Ringan Sarat Dugaan
Timah Balok dan Dokumen Dikembalikan

SUNGAILIAT – Setelah menjalani persidangan yang terbilang lama dan kerap kali ditunda, akhirnya majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat memvonis ringan pengusaha timah Siauw Sui Thin alias Asui selaku Direktur PT Panca Mega Persada (PMP).
Bos pabrik peleburan timah (smelter) di Sungailiat, Kabupaten Bangka yang digerebek tim Tipiter Bareskrim Mabes Polri medio Oktober 2018 itu, hanya dihukum 2 bulan penjara dengan denda Rp100.000.000 subsider 1 bulan kurungan.
Vonis ini berbanding jauh dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp10 miliar sebagaimana Pasal 161 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara yang menjadi dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum (JPU).
Padahal, baik itu dalam dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun vonis hakim, terdakwa Asui sebagai direktur dinyatakan terbukti bersalah telah menampung, memanfaatkan, melakukan pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara berupa timah yang bukan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Tak pelak, vonis dan tuntutan ringan JPU yang cuma menuntut 3 bulan penjara pun memunculkan dugaan-dugaan negatif. Terlebih, sejumlah barang bukti bernilai miliaran rupiah yang harusnya dirampas untuk negara malah dikembalikan kepada PT PMP.
Selain itu, informasi yang dihimpun wartawan dari seorang sumber menyebutkan, sidang dengan agenda tuntutan yang sempat dua kali ditunda, baru digelar tanggal 27 Mei 2019 ketika kondisi pengadilan lengang dari awak media.
Hebatnya lagi, agenda sidang tuntutan tersebut diduga digelar berbarengan dengan pembacaan vonis Asui dalam sidang yang dilakukan kurang lebih 10 menit saja. Sidang yang awalnya dipimpin Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, Sarah Luis lalu digantikan oleh Benny sebagai ketua majelis dengan Oloan dan Jhonson Parancis, sebagai hakim anggota.
Sayangnya, atas vonis janggal ini, humas Pengadilan Negeri Sungailiat, Jhonson Parancis malah enggan memberikan komentar dan memilih bungkam saat dikonfirmasi Rakyat Pos via ponselnya. Pesan konfirmasi yang dilayangkan sejak beberapa hari lalu, sama sekali tidak direspon oleh Jhonson.
Sementara Kasi Intel Kejari Bangka, Andi ketika ditanya tadi malam mengaku lupa terkait vonis dan putusan terhadap terdakwa Asui.
“Abang lupa, besok la ditanyain ke Kasi Pidum nya,” kata Andi via WhatsApp.
Saat ditanya mengenai agenda tuntutan dan vonis yang dibacakan dalam hari yang sama, Andi menyarankan untuk menanyakan hal itu ke majales hakim.
“Coba tanya majelisnya. Apa alasannya. Sekali kali giliran majelis la yang jawab,” tukas dia.
Sebelumnya, dalam sidang agenda tuntutan untuk kali kedua yakni Selasa 21 Mei 2019, kembali ditunda dengan alasan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sekaligus sebagai ketua majelis hakim, Sarah Louis dinyatakan sakit.
Dalam pantauan wartawan harian ini, terdakwa Asui pagi itu sekitar pukul 10.00 WIB sudah hadir di Pengadilan Negeri Sungailiat. Ia datang mengenakan baju batik tanpa baju tahanan dan tangan pun tak diborgol, didampingi penasihat hukumnya, Cecep Sunanto SH. Asui tidak dilakukan penahanan dalam menghadapi proses hukumnya, baik itu di kepolisian, kejaksaan maupun pengadilan.
Sekitar pukul 13.00 WIB, sidang digelar di ruang sidang 2 PN Sungailiat dengan proses kilat. Majelis hakim hanya membuka sidang lalu menutupnya dengan menunda persidangan pada Senin (27/5/2019).
JPUP, Ari Pratama usai persidangan membenarkan sidang tuntutan terdakwa Asui ditunda. “Ditunda Senin depan,” ujar Ari kepada wartawan.
Begitu pula Pengacara Asui, Cecep mengatakan sidang ditunda lantaran ketua majelis hakim sakit. “Iya nih ditunda. Ketuanya sakit,” ujar Cecep seraya meninggalkan PN Sungailiat.
Namun rupanya, pada Senin berikutnya itu majelis hakim diduga tak perlu lagi repot menyusun naskah putusan pengadilan. Sebab, setelah JPU membacakan tuntutan 3 bulan penjara terhadap terdakwa Asui, majelis hakim pada hari itu juga langsung memvonisnya dengan hukuman 2 bulan penjara dan denda Rp100 juta.
Tentu saja Asui langsung menyatakan menerima vonis hakim, meski JPUP menyatakan pikir-pikir sesuai SOP kejaksaan. Namun banyak pihak menilai ada yang janggal terhadap vonis tersebut. Apalagi sebelum memberikan vonis, musyawarah hakim dalam kasus yang besar dan sempat menyita perhatian publik itu hanya dilakukan sekejab, tanpa skor atau menunda sidang.
“Sidang kilat, sidang cepat. Aneh dan banyak dugaan. Apalagi vonisnya ringan, patut untuk diselidiki oleh Pengadilan Tinggi walaupun sekarang vonisnya sudah inkrah,” ungkap salah seorang praktisi hukum yang meminta namanya tidak ditulis ketika dimintai penilaiannya tadi malam.
Ia berharap perkara seperti ini dapat menjadi perhatian khusus Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung. Termasuk Badan Pengawas (Bawas) Mahkamah Agung dan Komisi Yudicial.
“Supaya ada keadilan yang hakiki. Jangan mentang-mentang ancaman hukumannya paling lama 10 tahun tanpa minimal, maka divonis sangat minimalis. Sedangkan penambang atau penampung kecil divonis tak minimalis,” tandasnya.
Untuk diketahui, Asui terseret sebagai terdakwa setelah anggota Tipiter Bareskrim Mabes Polri pada Kamis (11/10/2018) silam mengamankan 9 bag jumbo pasir timah kering di dalam gudang smelter PT PMP yang diangkut menggunakan truk warna kuning nopol BN 8036 QB. Setelah mengamankan pasir timah itu, polisi juga menyita 15 ikat atau 15 ton timah batangan hasil peleburan, pasir timah 87 karung jumbo seberat 88,9 ton, peralatan peleburan, dan dokumen-dokumen sebagai barang bukti.
Dalam tuntutan, JPU menetapkan barang bukti berupa timah batangan, alat peleburan, pasir timah di 87 karung jumbo seberat 99.963,3 Kg, forklip, dan sejumlah dokumen dikembalikan kepada PT PMP. Sedangkan 50 ikat timah batangan dengan berat 50 ton, beserta dokumen-dokumen lain dikembalikan kepada yang berhak melalui PT PMP. Dan barang bukti yang dirampas untuk negara hanyalah 1 unit truk dan STNK berikut 9 karung jumbo pasir timah dengan berat 9.203,8 Kg. Serta membebankan terdakwa Asui untuk membayar biaya perkara Rp5 ribu. (2nd/1)

Related posts