Verifikasi Kabupaten Layak Anak, Kabupaten Bangka Lemah di Regulasi

  • Whatsapp
Sekretaris DP2KBP3A Bangka, Boy Yandra dan staf bersama tim verifikasi KLA dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak, Kamis (9/5/2019).(foto: mg419)

SUNGAILIAT – Dari hasil verifikasi lapangan dalam rangka evaluasi Kabupaten Layak Anak (KLA) dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak (PPA), Kabupaten Bangka masih memiliki beberapa catatan.

Katua tim lapangan verifikasi, Taufik mengatakan Kabupaten Bangka memiliki kelemahan sebagai KLA karena regulasi daerah terkait perlindungan anak sendiri masih sangat minim.

“Bangka ini belum punya perda atau perbup tentang perlindungan anak, misalnya bantuan hukum terhadap korban yakni untuk visum, sama pengasuhan juga masih kurang,” kata Taufik, Kamis (9/5/2019).

Pihaknya, kata dia, sudah menyampaikan kekurangan atau evaluasi tersebut kepada Wakil Bupati Bangka untuk segera ditindaklanjuti sehingga kelemahan tersebut bisa diperbaiki.

Meskipun demikian, kata dia Kabupaten Bangka sudah lolos verifikasi administrasi dan menjadi nominator kabupaten layak anak yang akan laksanakan 23 Juli 2019 di Makassar.

“In sha allah akan dilaksanakan di Makassar pas perayaan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli nanti. Bangka menjadi salah satu nominator walaupun ada catatan karena kita ada 24 indikator penilaian,” tambahnya.

Daerah layak anak, dia menjelaskan, memiliki empat tingkatan yakni pratama, madya, nindya, utama dan KLA dimana belum ada satu daerahpun di indonesia yang mencapai KLA.

“Yang paling tinggi itu baru dua kota, Surakarta dan Surabaya yang sudah berada di tingkat utama. Kalau di Bangka Belitung baru Kabupaten Bangka Tengah yang sudah tingkat madya,” terang Taufik.

Sementara itu, Sekretaris DP2KBP3A Bangka, Boy Yandra mengatakan pihaknya akan segera melakukan perbaikan dari beberapa catatan yang diberikan tim verifikasi tersebut.

“Memang beberapa kita ada kesalahan seperti foto penyalahgunaan zat adiktif kita masukan ke dinsos itu salah. Kita juga diberi waktu dua hari untuk memperbaiki itu,” ungkapnya.

Namun untuk perda, dia menambahkan, pihaknya masih membutuhkan waktu dalam membuat perda perlindungan anak.

“Perda itu regulasi kita, payung hukumnya dan itu sangat penting. 13 Mei nanti kami ke bekasi, pulang dari sana langsung kami buat perdanya, tapi memang butuh waktu,” tambah Boy.(mg419/10)

Related posts