Verifikasi Faktual Bakal Calon Perseorangan dan Ketatnya Protokol Kesehatan

  • Whatsapp
Sabpri Aryanto
Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Bangka Belitung

Tahapan verifikasi faktual dukungan pasangan bakal calon kepala/wakil kepala daerah dari jalur perseorangan pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Rabu 24 Juni 2020 dimulai. Pelaksanaan tahapan Pilkada dengan waktu yang mendesak, yakni verifikasi faktual bakal calon perseorangan dan pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) untuk melakukan pencocokan dan penelitian daftar pemilih.

Tahapan yang mendekati ini, menjadi tugas penyelenggara Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menutup ruang potensi penyebaran virus Coronovirus Disease 2019 (Covid-19), dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, mengukur suhu tubuh, menggunakan masker, face shield, sarung tangan, dan jaga jarak adalah protokol yang wajib dilakukan dalam setiap tahapan Pilkada serentak 09 Desember 2020 mendatang.

Tahapan verifikasi faktual syarat dukungan calon perseorangan sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang tahapan, program dan jadwal pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 24 Juni sampai 12 Juli 2020. Sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota, Pasal 48 (5) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dokumen syarat dukungan pasangan calon perseorangan diserahkan ke Panitia Pemungutan Suara (PPS). Ayat (6) Verifikasi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dilakukan dengan metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

KPU juga mengatur teknis dalam Peraturan KPU tentang Pencalonan, bahwa verifikasi faktual tetap mengatur protokol verifikasi sesuai dengan standart kesehatan. Karena syarat perseorangan dalam Pilkada salah satunya adalah dukungan dari masyarakat dengan batas persentase tertentu sesuai jumlah pemilih di daerahnya. Bentuk dukungan itu, berupa penyerahan KTP warga. Sistemnya door to door ke rumah warga, namun penyelenggara tetap mematuhi protokol kesehatan Covid-19 sesuai dengan aturan dari pemerintah seperti menggunakan masker, mencuci tangan dan juga menjaga jarak.

Baca Lainnya

Berkas bakal calon perseorangan tersebut, nantinya diteruskan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan PPS. Penerapan protokol kesehatan merupakan indikator keberhasilan Pilkada. Hal ini mesti jadi prioritas, karena syarat utama digelarnya Pilkada adalah dijalankannya protokol kesehatan. KPU sudah menyiapkan sejumlah teknis protokol kesehatan dalam pelaksanaan verifikasi faktual bagi calon pasangan perseorangan di tengah pandemi Covid-19, berkoodinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di masing-masing tingkatan penyelenggara KPU, untuk memetakan daerah mana saja yang masuk dalam kategori zona merah, kuning, orange dan hijau, termasuk pemetaan ODP dan PDP. Jika ada pendukung calon perseorangan yang diketahui masuk kategori ODP maupun PDP, tidak menutup kemungkinan verifikasi faktual akan dilaksanakan secara virtual melalui video call. Terdapat tiga hal nanti yang akan dipastikan selama verifikasi faktual berlangsung, yaitu memastikan nama, alamat pendukung, dan kebenaran dukungan.

Tahapan Verifikasi faktual yang akan dilakukan oleh penyelenggara adhock memang harus mengikuti protokoler kesehatan, karena penyelenggara adhock akan mendatangani rumah pemilih secara door to door. Untuk mengeceknya dengan mencocokkan dan meneliti secara langsung setiap nama pendukung. Bentuknya, dengan mengumpulkan para pendukung pada tanggal dan waktu yang sama atau mendatangani alamat pendukung itu. Maka, upaya yang harus dilakukan adalah mewajibkan petugas PPS dan PPK menggunakan masker, cuci tangan, face shield, sarung tangan, dan jaga jarak. Karena semua tahapan Pilkada wajib dilakukan secara demokrasi, akuntabilitas, transpransi, integritas dan profesionalitas serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta tetap menggunakan standar protokoler kesehatan Covid-19.

Diskursus Pilkada serentak lebih banyak menyoroti tentang penyelenggara Pemilu, yakni integritas. Setidaknya ada alasan mengapa integritas penyelenggara Pemilu menjadi perhatian utama dalam diskusi tentang Pilkada, yaitu penyelenggara adalah pihak yang bertanggung jawab untuk menjamin dan menjaga keyakinan publik terhadap proses demokrasi. Apalagi Pilkada di tengah pandemi menjadi tantangan bagi penyelenggara untuk merawat integritas serta meningkatkan partisipasi pemilih dengan tetap menerapkan standar kesehatan Covid-19.

Perlu sinergitas untuk kelancaran verifikasi faktual agar tahapan Pilkada serentak ini sesuai dengan objektivitas. Penyelenggara KPU tetap harus melakukan koordinasi dengan jajaran Bawaslu serta menekankan pentingnya kesepahaman bersama mengenai aturan untuk meneliti bukti dukungan apakah memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat. Sinergitas ini juga tetap menerapkan standar protokoler kesehatan Covid-19 baik KPU dan Bawaslu beserta jajaran adhock masing-masing lembaga penyelenggara Pemilu tersebut.

Mari kita tetap optimis mendukung suksesnya penyelenggaraan Pilkada serentak pada 9 Desember 2020, yang dimulai dari verifikasi faktual di tengah ketatnya penerapan protokol kesehatan Covid-19. Karena proses verifikasi faktual tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan, baik untuk panitia penyelenggara maupun masyarakat. Tidak ada yang dapat menjamin kapan berakhirnya pandemi Covid-19 di tanah air. Kita semua akan menjadi pelaku sejarah, karena dari tahun 1945 kita belum pernah mengalami Pemilu di tengah wabah penyakit atau virus. Semua ini, menjadi tantangan penyelenggara Pilkada, bagaimana Pilkada berjalan berlangsung lancar, tanpa konflik, kualitas demokrasi yang baik dan tetap aman dari Covid-19, mengingat sulitnya memperkirakan kemungkinan berakhirnya waktu pemulihan pasca Covid-19.

Penting untuk dipahami bahwa Pilkada bukan sekadar pemungutan suara, akan tetapi satu kesatuan utuh mulai dari perencanaan tahapan hingga pelantikan kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Semoga Pilkada berjalan dengan sukses, sehingga melahirkan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat banyak, dan wabah Covid-19 segera berakhir. Aaamiin.(***).

Related posts