UU Minerba 2020 Sangat tidak Transparan

  • Whatsapp
Gubernur Babel, Erzaldi Rosman

Gubernur Babel Gugat ke MK

RAKYATPOS.COM, PANGKALPINANG – Pengamat Pertimahan, Safari ANS menyoroti Undang-undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara yang terbit dimasa pandemi Covid-19. Ia menilai penerbitan undang-undang itu tidak transparan, apalagi digagas oleh DPR RI.

“Kalau melihat prosesnya UU No.3 tahun 2020 yang sangat tidak transparan dan diajukan melalui hak inisiatif anggota DPR RI, kita patut menilai ini sebagai bagian dari permainan yang kita bicarakan ini. Pemesan sepertinya ingin bermain total di Indonesia untuk menguasai tiga mineral yang kini langka di dunia. Yakni, timah, nikel, dan logam tanah jarang,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Sabtu malam (11/7/2020).

Safari mendukung Pemprov Babel menggugat UU No.3 tahun 2020 itu, karena selain bertentangan dengan UU otonomi daerah juga akan membuat repot Babel dalam mengatur tata ruang yang baru saja disahkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Hal ini mengingat, PT Timah memiliki wilayah penambangan hampir sepertiga luas daratan Babel.

Baca Lainnya

“Beberapa proyek strategis di Babel selalu bersentuhan dengan wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk. Buka pelabuhan, buka kawasan industri, buka pabrik, buka perkebunan dan pertanian selalu saja beririsan dengan wilayah IUP PT Timah Tbk. Apalagi UU No.3 tahun 2020 membatalkan UU otonomi daerah, sementara bidang lain yang tidak membatalkan undang-undang otonomi daerah,” paparnya.

Artinya, lanjut dia, menurut UU No.3 tahun 2020 bahwa undang-undang otonomi daerah berlaku di bidang lain, tapi tidak berlaku di dunia tambang mineral dan batubara.

“Orang awam saja paham mana undang-undang hukumnya bermuka dua begitu. Artinya logika hukum tidak jalan disini. Bukankah hukum di Indonesia tidak menganut sistem pilih kasih begini,” imbuhnya.

Padahal, dalam penilaian Safari dimanapun tambang berada akan bersentuhan dengan hak kepala daerah untuk mengatur daerahnya. Kalau dibalik persoalannya, maka yang repot nanti perusahaan tambang sendiri.

“Bagaimana kalau sang gubernur ngotot, bahwa wilayah tambang yang diminta bertentangan dengan tata ruang daerahnya yang disahkan DPRD dan Kementerian Dalam Negeri. Gubernur akan bertahan dengan hak undang-undang daerah. Belum lagi hak hukum adat atas wilayah tertentu yang juga dilindungi undang-undang keberadaannya. Pokoknya jika UU No.3 tahun 2020 mengabaikan UU Otonomi Daerah, implementasi dipastikan akan repot. Nanti yang rugi adalah perusahaan tambang sendiri. Karena hak kepala daerah yang sudah dipilih oleh rakyatnya tidak akan mudah dikangkangi. Jika yang berpikiran gubernur sekarang menjadi lemah dengan adanya UU No.3 tahun 2020, menurut kami justru terbalik, karena gubernur tidak terikat dengan UU No.3 tahun 2020. Sang gubernur akan berbuat sesuka hati dia. Dia tidak akan peduli dunia minerba. Dia hanya tau daerahnya harus dibangun dan berkembang baik. Jika keadaanya begitu, nanti perusahaan tambang akan ngemis-ngemis dengan gubernur. Karena gubernur adalah perpanjangan tangan Presiden di daerah. Dan gubernur dipilih oleh rakyat secara langsung. Ingat ada rakyat di belakangnya sebagai kekuatan terbesar,” jelasnya.

Safari meyakini UU No. 3 tahun 2020 ini pesanan. Hal itu karena prosesnya yang tidak transparan. Jika biasanya pembahasan UU di DPR RI selalu membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk merumuskan pasal krusia, tetapi revisi UU No 4 tahun 2009 menjadi UU No.3 tahun 2020 ini terlalu cepat. Selain itu, jika melihat situasi politik di parlemen, jarang ada hak inisiatif anggota dewan.

“Ketiga, pergerakan sejalan dengan perkembangan yang ada di Babel sendiri. Sehingga kita amat mudah membaca gelagat dunia pertimahan di Babel dengan lahirnya UU No. 3 tahun 2020 yang menafikan hak gubernur mengelola kekayaan alam Babel. Mereka lupa, kalau seorang kepala daerah masih memiliki kekuasan cadangan yang bersifat rahasia. Kita tunggu saja perkembangan lebih lanjut. Toh hukum tetap harus ditegakkan di negeri ini. Kita hanya ingin agar pemain timah di Babel tidak menjadi perpanjangan tangan sang pemesan UU tersebut. Jika ini benar ada hubungannya, maka kami malah jadi khawatir masyarakat akan marah dan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya.

Untuk diketahui, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman bersama sejumlah kalangan, telah resmi menggugat UU 3 Tahun 2020 ke Mahkamah Konstitusi, Jumat (10/7/20). Gugatan itu dilayangkan karena dinilai bisa merugikan daerah penghasil sumber daya alam.

Erzaldi mengatakan, undang-undang tersebut perlu dikaji kembali karena dianggap pada saat disusun, pemerintah daerah tidak dilibatkan, sehingga dianggap merugikan pemda, dalam hal ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ia menegaskan, alasan Pemprov menggugat ini, karena dinilai ada ‘celah’ dari sisi formalitas maupun substansinya dan ia berharap MK mengeluarkan putusan agar UU ini dikaji.

“Karena jika tidak, ini jelas akan merugikan provinsi kita. Kita menduga, sejak awal disusun pemda tidak dilibatkan, padahal urusan sumber daya sangat sensitif. Jangan sampai karena ini sumber daya kita terkuras habis dan kita tidak dapat apa-apa,” tegas Erzaldi melalui akun media sosialnya.

Ia menambahkan, Pemprov Babel tidak mau kegiatan usaha pertambangan di daerah yang dampak, manfaat, lokasinya berada di daerah, sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam, tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral.

Lebih lanjut dikatakannya, Babel dan sejumlah kalangan menggugat undang-undang ini, karena dianggap menegasikan kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelengaraan pertambangan mineral dan batu bara, misal pembentukan peraturan daerah di bidang minerba mengenai pembinaan, pengawasan, perizinan, dan penyelesaian konflik.

Padahal, kegiatan usaha pertambangan berada di daerah asal sumber daya alam, sehingga daerah hanya menjadi tempat eksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan kepentingan daerah sebagai penghasil sumber daya mineral dan batu bara.

“Kami semata-mata ingin daerah dilibatkan dalam menyusun undang-undang ini. Ini perlu, karena urusan sumber daya alam ini sangat sensitif. Jangan sampai sumber daya alam kami terkuras habis, masyarakat kami masih seperti biasa-biasa saja,” ungkap Erzaldi saat berada di Mahkamah Konstitusi.

Di sisi lain, Pasal 18 dan Pasal 18A UUD NKRI 1945 memberikan kedudukan pada pemerintah daerah dengan otonomi seluas-luasnya, bahkan khusus untuk pemanfaatan sumber daya alam diatur hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang harus dilakukan secara adil dan selaras.

Erzaldi mengatakan, UU No. 3 Tahun 2020 membebani pemda dengan ketentuan bahwa, pemda harus menjamin tidak mengubah rencana tata ruang di wilayah usaha pertambangan, lalu pemda harus menerbitkan perizinan lain dalam rangka mendukung kegiatan usaha pertambangan. Namun, di sisi lain, pemda tidak diberikan kewenangan apapun dalam UU No. 3 Tahun 2020.

“Selanjutnya, RUU Minerba dalam pembentukannya kurang tepat, antara lain mengenai carry over yang tidak sesuai dengan UU pembentukan, UU yang mengatur bahwa RUU dapat dilanjutkan pembahasannya oleh DPR periode berikutnya sepanjang Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) telah dibahas oleh DPR periode sebelumnya,” ungkapnya.

Kenyataannya, DPR Periode 2014-2019 belum pernah membahas DIM RUU Minerba, sehingga tidak dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over) di DPR periode 2019-2024. Harusnya RUU Minerba direncanakan, disusun, dan dibahas ulang, bukan dilanjutkan pembahasannya.

Terlebih Kepulauan Babel menyimpan potensi tambang mineral ikutan yang berlimpah selain timah. Bila pemda tak dilibatkan, dikhawatirkan pengelolaan sumber daya mineral di daerahnya tidak mendatangkan manfaat bagi daerah.

“Kalau salah kelola kira-kira yang kena bencana siapa, daerah. Timah habis, bolong-bolong, enggak ada harapan. Kemudian di balik tambang timah ada 13 mineral ikutan yang nilainya luar biasa. Kalau lepas, sangat rugi kami,” tandasnya.

“Sekarang Babel sedang bertransformasi dari pertambangan ke pariwisata. Kalau lakukan transformasi itu di daerah tentu tata ruang harus berubah. Kalau pemda menjamin tidak ada perubahan, relaksasi apa yang bisa dilakukan pemda? Enggak ada. Apalagi kalau salah kelola, kira-kira yang kena bencana ya, daerah. Kemudian ada 13 mineral ikutan yang nilainya luar biasa. Kalau lepas, sangat rugi kita,” ujarnya.

Ia berharap agar UU Minerba ini bisa diputuskan oleh MK agar dikaji ulang demi kemaslahatan dan kebaikan provinsi Babel.

Adapun para pemohon yang turut mengajukan permohonan pengujian UU No. 3 Tahun 2020, selain Gubernur Babel, antara lain Ketua PPUU DPD RI, Alirman Sori; Anggota DPD RI, Tamsil Linrung; Hamdan Zoelva dari Perkumpulan Serikat Islam, Marwan Batubara dari IRESS, dan Budi Santoso IMW.

Undang-undang yang baru disahkan pada 10 Juni 2020 itu menuai polemik sejak awal pembahasan karena dinilai lebih mengedepankan kepentingan pihak-pihak tertentu, khususnya pelaku usaha pertambangan batu bara.

Ketua Tim Kuasa Hukum Pemohon, Ahmad Redi mengatakan bahwa revisi UU Minerba ini tak memenuhi kualifikasi sebagai RUU yang dapat dilanjutkan pembahasannya (carry over ). Draf RUU inisiatif DPR tersebut telah disusun sejak DPR periode 2014-2019, tetapi masa jabatannya berakhir September 2019, belum dilakukan kembali pembahasan daftar inventaris masalah RUU Minerba.

Ketua Tim Kuasa Hukum Ahmad Redi juga menyayangkan pembahasan RUU Minerba dilakukan secara tertutup dan tidak dilakukan di gedung DPR, serta tidak melibatkan partisipasi publik, pemangku kepentingan, dan DPD. (nov/rls/1)

Related posts