Urgensi Pembentukan RUU Daerah Kepulauan

  • Whatsapp
Penulis: Sudarto, S.H. Mahasiswa Magister Hukum Tata Negara UGM
Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai kondisi geografis dalam bentuk daerah kepulauan dengan total luasan wilayah 5.180.083 km2 yang mencakup daratan dan lautan yang terbagi menjadi 34 provinsi dan terdiri dri 17.504 Pulau yang membuat Indonesia dikenal sebagai negeri maritim. Letak geografis Indonesia dinilai berada pada posisi yang strategis, sehingga memberikan keuntungan bagi masyarakat dan negara. Salah satunya dari aspek ekonomi yang menjadikan Indonesia sebagai jalur (Cross Position) pelayaran dan perdagangan internasional yang dilalui oleh banyak negara di dunia, karena letaknya yang strategis, sehingga Indonesia dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara sekitar.Hal inilah yang dinilai mampu meningkatkan kegiatan perdagangan dan menambah sumber devisa negara. Di samping itu, potensi kekayaan sumber daya alam hasil laut membawa dampak penting bagi kehidupan masyarakat khususnya diwilayah yang bercirikan kepulauan.Progres dan Dasar PembentukanRUU Daerah Kepulauan merupakan payung hukum untuk memberikan pengaturan secara khusus terhadap wilayah kepulauan yang sesungguhnya sudah diusulkan sejak lama lewat inisiatif delapan Gubernur daerah kepulauan pada Deklarasi Ambon tahun 2005. Bahkan Naskah akademik dan draft RUU serupa sudah pernah dibuat dan diusulkan di tahun 2012, namun tidak ada keberlanjutannya.Di perioderisasi Pemerintahan saat ini, Rancangan Undang-Undang Daerah Kepulauan (RUU DK) masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2020/2021 sebagai RUU inisiatif DPD RI. Presiden Jokowi melalui suratnya kepada Ketua DPR RI 20 Mei 2020 (menanggapi surat Ketua DPR 31 Maret 2020 tentang penyampaian RUU DK) memerintahkan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Luar Negeri, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia mewakili pemerintah untuk membahas RUU tersebut.Dalam kaitan ini, inisiasi yang telah dilakukan oleh DPD RI untuk memperjuangkan pembentukan RUU DK patut segera direspon oleh Pemerintah. Ditinjau dari sisi/unsur filosofis, sosiologis, yuridis, ekonomis, dan empiris, maka urgensi RUU DK tersebut merupakan perwujudan dari amanat Pasal 18 A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi “Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan undangundang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.”

Related posts