Kiri Sayap
kanan Sayap Kategori
Dibawah Menu

Urgensi Pembaruan Kebijakan Penanggulangan Bencana di Indonesia

Dimulai sejak tahun 2020, bangsa Indonesia dilanda bencana non alam berupa penyebaran pandemi Covid-19 yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan masyarakat. Belum usai dari bencana non alam, di awal tahun 2021 berbagai daerah di Indonesia kembali dilanda bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor maupun bencana alam lainnya yang mengharuskan Pemerintah Indonesia untuk bertindak secara sigap dan cepat dalam mengatasi keadaan tersebut.

Peristiwa ini seolah jadi peringatan bagi para pengurus negara bahwa mereka mesti lebih serius memperhatikan tindakan penanggulangan bencana, yaitu dengan memperkuat sektor kelembagaan yang bergerak di bidang penanggulangan bencana melalui penguatan regulasi yang menjadi payung hukumnya.

Di Indonesia, dasar hukum yang menjadi rujukan Pemerintah Indonesia untuk melakukan segala bentuk tindakan guna penanggulangan bencana telah di atur dalam ketentuan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Namun seiring perkembangan kondisi alam yang semakin hari semakin tidak menentu, UU tersebut dinilai perlu untuk dilakukan penyesuaian dengan kondisi perkembangan alam di Indonesia yang sering terjadi bencana.

Urgensi Pembaruan Kebijakan

RUU Penanggulangan Bencana merupakan RUU inisiatif DPR RI untuk merubah UU No.24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, berdasarkan surat Ketua DPR RI Nomor: LG/11426/DPR RI/VII/2019 tanggal 19 Juli 2019 (Kemenko: 2020). Di tahun 2021, RUU Penangggulangan bencana masuk dalam Prolegnas Priotitas 2021 untuk segera di bahas dan disahkan menjadi UU sebagai salah satu regulasi yang dinilai menjadi kebutuhan mendesak melihat kondisi bangsa yang semakin banyak dilanda bencana.

Berdasarkan penelusuran dan analisa penulis, terdapat 3 isu krusial yang menjadi fokus perhatian untuk pembaruan kebijakan penyelengaraan penanggulangan bencana melalui Revisi UU tersebut. Oleh karena itu, jangkauan dan arah revisi harus difokuskan untuk:  Pertama, penguatan kelembagaan dalam mewujudkan kelembagaan yang efektif melalui penyesuaian koordinasi dan kewenangan serta pelaksanaan teknisnya di lapangan antar pusat dan daerah, khususnya antara BNPB dan BPBD dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi.

Kedua, untuk penguatan kelembagaan melalui pengaturan kewenangan yang jelas serta teknis pelaksanaan di lapangan yang efektif juga sangat diperlukan adanya penyempurnaan pendanaan kelembagaan maupun pengelolaan bantuan bencana kepada masyarakat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Begitu banyaknya masyarakat di daerah terdampak bencana membutuhkan bantuan pasokan makanan dan kebutuhan kesehatan lainnya.

Ketiga, upaya penyelenggaraan penanggulan bencana selain dilakukan oleh lembaga pemerintahan juga dibutuhkan pengakomodasian peran serta masyarakat khususnya peran relawan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Hal inilah dirasa perlu bagi pemerintah untuk menguatkan keorganisasian kerelawanan dengan mensupport sarana dan prasarananya serta berkolaborasi dengan kelembagaan mereka. Sebab, selama ini tidak bisa dipungkiri begitu besarnya peran serta masyarakat (relawan) yang sangat berperan aktif membantu pemerintah dalam hal penanggulangan bencana, seperti para filantropi yang menyelenggarakan pengumpulan sumbangan untuk disalurkan ke daerah terdampak bencana.

 

Arah Pembaruan Kebijakan

Pada hakekatnya bencana memang merupakan peristiwa yang terjadi diluar kehendak manusia. Namun, sebab terjadinya tidak bisa dipungkiri terjadi akibat adanya keterlibatan peran manusia yang bersinggungan dengan kondisi alam (lingkungan) sekitar. Hal ini ditandai dengan banyaknya tindakan manusia yang merusak kehidupan ekosistem alam akibat pembalakkan hutan, pembuangan sampah, maupun problem penataan tata ruang yang masih belum terlaksana sebagaimana mestinya khususnya kegiatan dibidang Pertambangan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya fokus perhatian pemerintah kedepannya untuk lebih menggalakkan program mitigasi bencana dalam mengurangi risiko bencana baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana sebagimana yang dimaksudkan dalam Pasal 1 Angka 9 UU No.24 Tahun 2007 tentang Penangggulangan Bencana. Program mitigasi bencana ini dinilai mempunyai peranan penting dalam pengurangan kerugian yang lebih besar akibat bencana serta dinilai dapat menghindari maupun mencegah keberadaan bencana.

Dengan demikian, penulis mengharapkan adanya pembaruan strategi pengendalian sesuai kondisi wilayah di masing-masing daerah saat ini dalam menjalankan program mitigasi bencana baik melalui mitigasi struktural, yaitu pembangunan fisik yang memadai maupun mitigasi non-struktural, yaitu dengan membuat kebijakan lingkungan dan kebijakan sosial untuk membentuk kesadaran publik/masyarakat akan dampak buruk bencana. Implementasi strategi ini harus diawali dengan kajian risiko untuk mengetahui tingkat bahaya, kerentanan dan potensi bencana di suatu wilayah.

Disamping itu, hal yang paling terpenting ialah perlu adanya pembaruan kebijakan perencanaan tata ruang melalui penataan kembali dengan memperhatikan kondisi fisik dan kondisi wilayah terhadap kerentanan terjadinya bencana sebagai bentuk strategi pengendaliannya. Beradasarkan fakta saat ini, salah satunya hal yang mendasari penyebab terjadinya bencana ialah akibat pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang tidak terkendali dengan baik, sehingga berdampak pada kerusakan alam akibat ketimpangan dalam pengendalian ekosistem. Sudah selayaknya masyarakat sadar bahwa bencana yang terjadi merupakan akibat dampak dari perbuatan manusia itu sendiri. Segala bencana yang terjadi merupakan sebuah pesan alam untuk manusia yang berpikir.(***).

Diatas Footer
Light Dark