by

Urgensi Ketepatan Waktu dalam Pelaksanaan Anggaran

-Opini-122 views

Oleh: Suhartono
Kasi PPA I B Kanwil DJPb Prov. Kep. Bangka Belitung

“Sudah Bulan November nih.., kita harus segera menghabiskan anggaran kita agar realisasinya di atas 90%”. Mungkin itu kalimat yang sering terlontar dari para pengelola keuangan APBN sebelum diterapkannya indikator kinerja pelaksanaan anggaran. Sebelum tahun 2017, tingkat realisasi anggaran selalu menjadi satu-satunya indikator keberhasilan pelaksanaan APBN, baik di pusat maupun di daerah.
Sebuah institusi pemerintah pengelola dana APBN, atau yang disebut dengan satuan kerja, dengan tingkat realisasi anggaran di atas target 90% dianggap sebagai institusi yang berhasil menjalankan perencanaan anggarannya dengan optimal, walaupun pada triwulan-triwulan sebelumnya realisasi anggaran tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Mekanisme penilaian ini menjadi tidak selaras dengan tujuan pemerintah yang berusaha untuk mewujudkan pelaksanaan APBN yang efektif dan efisien. Salah satu alasannya adalah karena adanya potensi ketidaktepatan waktu realisasi anggaran. Misalnya, anggapan penilaian realisasi anggaran hanya di akhir tahun menyebabkan tagihan atas beban APBN di tengah tahun tidak segera dicairkan dengan dalih masih ada waktu sampai dengan akhir tahun anggaran.
Hal ini menjadi pemicu bagi pemerintah untuk menjadikan faktor ketepatan waktu menjadi indikator kinerja pelaksanaan anggaran tambahan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran satuan kerja. Latar belakangnya adalah ketepatan waktu dalam proses pelaksanaan anggaran, dalam hal ini adalah pembayaran belanja pemerintah, menjadi faktor penting dalam optimalisasi fungsi belanja pemerintah sebagai stimulator perekonomian. Sebuah kegiatan pemerintah yang tepat waktu pembayarannya dapat memberikan dua efek positif, yaitu dalam hal pengelolaan keuangan negara serta dalam peningkatan multiplier effect belanja pemerintah kepada masyarakat dalam perekonomian.
Dalam hal pengelolaan keuangan negara, setelah kontrak disetujui, pemerintah akan mencadangkan sejumlah dana sebesar nilai kontrak untuk dicairkan sesuai dengan tanggal penyelesaian pekerjaan yang tertuang pada data kontrak yang telah disampaikan kepada pemerintah. Kemudian, pemerintah akan berusaha untuk mengisi Kas Negara-nya pada tanggal yang diperkirakan dengan sejumlah uang tersebut, mengingat kondisi Kas Negara tidak dapat dianalogikan seperti kas rumah tangga PNS atau karyawan sebagaimana pada umumnya.
Kas rumah tangga mempunyai konsep pengeluaran tergantung pada pendapatan yang diterima, dan kemudian cenderung berisi penuh pada awal bulan setelah menerima gaji. Sedangkan, Kas Negara mempunyai konsep bahwa pendapatan harus disesuaikan dengan pengeluaran yang direncanakan (money follows functions). Dengan kata lain, Kas Negara tidak akan selalu berisi uang sebanyak nilai APBN tahun bersangkutan.
Sehingga, data kontrak terkait dengan ketepatan waktu pembayaran harus dibarengi dengan komitmen pemerintah bersama pihak ketiga untuk menyelesaikan pekerjaan dan administrasinya secara tepat waktu. Ketika terjadi keterlambatan pembayaran akibat suatu hal, maka ini akan berdampak pada terjadinya pengelolaan Kas Negara yang tidak optimal karena uang di Kas Negara tersebut akan mengendap minimal semalam. Apalagi jika pada saat itu, pemerintah telah mengisi Kas Negara melalui mekanisme pembiayaan akibat penerimaan Negara yang sedang lesu.
Maka dari itu, pembayaran belanja pemerintah yang tepat waktu sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, atau sesuai dengan data kontrak yang telah disampaikan ke pemerintah, akan mengurangi beban pemerintah dalam melaksanakan optimalisasi Kas Negara.
Dalam hal optimalisasi multiplier effet belanja Negara kepada masyarakat, ketepatan waktu pembayaran menjadi kunci bagi pihak ketiga atau masyarakat dalam perputaran dana/modal kegiatannya. Untuk jenis belanja modal yang berhubungan dengan pihak ketiga, pembayaran termin pekerjaan yang tepat waktu dapat mendukung permodalan mereka untuk kegiatan – kegiatan lainnya, yang pada akhirnya mendukung perputaran uang dalam perekonomian. Misalnya, pekerjaan pembangunan gedung yang pembayarannya tepat waktu, maka uang Negara dapat mengalir sebagai keuntungan rekanan, upah pekerja, pembelian material dan sebagainya. Belanja pemerintah yang lebih cepat diterima oleh masyarakat atau pihak ketiga dapat meningkatkan aktivitas perekonomian yang terkait dengan pekerjaan tersebut. Begitu pula dalam hal belanja barang/operasional pemerintah, kecepatan pemerintah dalam melakukan pembayaran belanja negara akan menjadi mempercepat perputaran uang dalam suatu perekonomian.
Untuk mencapai ketepatan waktu pembayaran belanja pemerintah, diperlukan komitmen dari berbagai pihak, antara lain institusi pemerintah sebagai satuan kerja dan pihak ketiga atau masyarakat. Institusi pemerintah harus berkomitmen dalam pengelolaan dana APBN yang menjadi tanggung jawabnya. Koordinasi internal dan komunikasi internal harus dioptimalkan untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga tingkat realisasi yang tinggi dapat dibarengi dengan kedisiplinan pelaksanaan anggaran. Pihak ketiga atau masayarakat sebagai penerima pembayaran juga harus segera menagihkan tagihan atas beban APBN jika telah selesai melaksakan pekerjaan/kontraknya sesuai dengan perjanjian dengan satuan kerja. Pemenuhan kelengkapan dokumen persyaratan pembayaran tagihan juga menjadi hal yang harus diperhatikan. Koordinasi dan komunikasi antara dua pihak tersebut menjadi kunci utama untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang efektif dan efisien.(***).

Comment

BERITA TERBARU