Upaya Preventif Perlindungan Hak Anak dari Kekerasan Seksual

  • Whatsapp
Penulis: Ade Novit, S.H.
Wakil Ketua DPC Permahi Babel

Anak merupakan generasi penerus bangsa di masa depan yang sudah sepatutnya dipenuhi segala Haknya dan diberikan Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Indonesia sebagai negara mempunyai komitmen besar bagi perlindungan anak dari tindakan kekerasan. Hal tersebut termaktub dalam Konstitusi RI yaitu Pasal 28B Ayat (2) menyatakn setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi.

Kemudian dipertegas dalam Ketentuan Pasal 13 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak Selama dalam Penanganan Orang tua,  Wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapatkan Perlindungan dari Perlakuan : a. Diskriminasi b. Eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, c. Penelantaran, d. Kekejaman,  kekerasan, dan penganiayaan e.  Ketidakadilan, dan f. Perlakuan salah lainnya.

Kita sadari bahwa sejumlah Peraturan perundang-undangan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh Pemerintah agar memberikan Perlindungan bagi anak mulai dari UU Perlindungan Anak, Inpres Nomor 5 tahun 2014 tentang GN-AKSA Serta KUHP pun mengatur hal tersebut. Namun dalam implementasi di lapangan masih belum maksimal.

Kasus Kekerasan terhadap Anak yang baru-baru ini marak terjadi di wilayah Bangka Belitung yaitu mulai Kasus Buruh Harian setubuhi Anak dibawah umur di Desa Air Mesu dan Pria asal Kecamatan Gerunggang yang cabuli anak di bawah umur hingga hamil 8 Bulan, serta kasus Siswi SMP Asal Pangkalan Baru diperkosa pacar di dalam mobil. Sehingga membuat Penulis mencoba akan mengupas mengenai strategi perlindungan terhadap anak dari Potensi kekerasan seksual.

Baca Lainnya

Dilansir dari Media Nasional (Indonesia), Kepala Dinas Pembedayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Bangka Belitung, Susanti mengatakan semester pertama tahun 2020 per  23 Juli 2020 sudah mencapai 62 korban sedangkan untuk data tahun 2019 lalu ada sebanyak 110 korban dalam satu tahun. Hal ini tentu membuat kita bersama menjadi prihatin dan bertanggung jawab untuk menghilangkan kasus kekerasan terhadap generasi penerus bangsa ini.

Kekerasan Seksual terhadap Anak tergolong menjadi 2 Jenis, yaitu: 1) Perlakuan PraKontak Melalui kata,  sentuhan,  gambar visual,  exhibitionism);  2) Perlakuan seksual secara langsung antara Anak dengan Orang dewasa (incest,  perkosaan, dan  eksploitasi seksual)

Beberapa dampak kekerasan seksual terhadap anak yang diamati Penulis melalui berbagai literasi yang kemudian disimpulkan diantaranya: a) dari Segi Psikis yaitu dapat menimbulkan gangguan emosional, Perubahan tingkat lalu,  cenderung menutup diri dari Lingkungan sekitar, bahkan depresi; b)  Secara Fisik, tentunya berbahaya akibat dari trauma dapat menyebabkan Nyeri,  Pendarahan anus hingga Kematian.

 

Efektivitas Kebijakan Pemerintah

Pancasila dan UUD 1945 sebagai Landasan Pedoman Berbangsa dan Bernegara secara tegas menegaskan sebuah nilai berupa Perlindungan terhadap anak merupakan kewajiban setiap pemangku kepentingan di Indonesia terrmasuk Negara dan Masyarakat yaitu termaktub dalam makna kewajiban melindungi segenap tumpah darah Indonesia.

Berbicara mengenai Ketentuan pidana Kejahatan atau Kekerasan Seksual pada Anak dalam KUHP yaitu terdapat dalam pada pasal 287, 288, 290, 291, 292, 293, 294, dan 295 KUHP dengan ancaman pidana mulai dari kategori ancaman pidan maksimal 4 tahun hingga maksimal 15 tahun beserta hukuman tambahan. Sedangkan Ketentuan pidana Kejahatan atau Kekerasan Seksual pada Anak dalam UU Perlindungan Anak yaitu terdapat dalam Pasal 76D, 76E, 76I, 59 Ayat 2, 69A, 71D, 81 dan 82 UUPA dengan ancaman pidana mulai dari kategori ancaman pidan maksimal 5 tahun hingga maksimal 15 tahun beserta pidananya ditambah Sepertiga dari ancaman pidana dari pasal yang dikenakan sebelumnya untuk kategori tertentu, bahkan dengan ancaman pidana tambahan berupa pengumuman identitas pelaku dan tindakan berupa rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik hingga pidana denda.

Bahkan untuk mengatasi fenomena kekerasan seksual terhadap anak yang terus meningkat, Pemerintah bahkan mengeluarkan suatu kebijakan yang serius dengan pemberatan hukuman bagi Pelaku sebagaimana  diatur dalam Ketentuan Perppu No 1 Tahun 2016 Yang menjadi UU 17 tahun 2016, guna memberikan efek jera terhadap Pelaku dan sebagai strategi upaya mencegah terjadinya kekerasan terhahadap anak yaitu memberlakukan Hukuman Kebiri secara Kimiawi yang menuai kontroversi pun belum sepenuhnya efektif untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam memberi efek jera terhadap para pelaku untuk tidak melakukan hal tersebut. Maka penulis membahas mengenai upaya preventif sebagai salah satu strategi perlindungan anak dari kekerasan seksual yang perlu ditingkatkan selain tindakan refresif .

 

Maksimalkan Upaya Preventif

Penulis Menelisik UU dan kebijakan yang berkaitan penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak masih bersifat Reaktif dan refresif (penindakan), dalam artian penegakan hukum terjadi ketika ada aduan maupun laporan dan cenderung menerapkan hukuman yang sifatnya pembalasan dengan harapan menimbulkan efek jera namun angka kasus kekerasan masih terus terjadi, dan penulis juga menilai  sebaik apapun regulasi dan kebijakan yang ada tanpa diringi peningkatkan upaya preventif melalui program Pencegahan yang efektif dan merata atau menyeluruh, maka kasus-kasus anak yang merupakan permasalahan hilir tanpa penyelesaian komprehensif yang akan terus meningkat.

Maka Penulis menekankan strategi Perlindungan Anak terhadap kekerasan seksual melalui Upaya Pencegahan diantaranya, yaitu: 1) Menguatkan program pengawasan (monitoring) dengan melibatkan Seluruh stakeholder mulai dari KPAI dan  KPAD, Pemerintah Daerah, hingga masyarakat terkait daerah rawan kejahatan dan kekerasan; 2) Perlu Sosialisasi rutin dan menyeluruh kepada masyarakat  guna membangun kesadaran masyarakat untuk melindungi anak di Lingkungan sekitar terutama peningkatan penguatan pengawasan orang tua terhadap anaknya; 3) Pemerintah memfasilitasi atau memberikan dukungan sarana prasarana pendukung melalui program Lingkungan sekolah Layak anak dan Desa Layak Anak; 4) Meningkatkan Pemahaman, pengetahuan, keterampilan, cara berperilaku dan bersikap bagi Orang tua dan Anak dalam upaya menghadapi Ancaman, Gangguan kekerasan tersebut; 5) Evaluasi Rutin pemerintah terkait efektivitas penindakan, pengawasan dan efektivitas sejumlah kebijakan terkait program Pencegahan kekerasan seksual terhadap anak; 6) Meningkatkan pelayanan dan mengoptimalkan pelayanan Perlindungan Anak melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sehingga anak terhindar dari eksploitasi, diskriminasi, perlakuaan kekerasan hingga trafficking; 7) Perlu menambah SDM KPAI dan KPAD sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam Perlindungan Anak harus menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal.(***).

Related posts