Tunggakan BPJS Kesehatan Capai Rp 23,6 Miliar

  • Whatsapp
Logo BPJS

SUNGAILIAT – BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka memastikan tidak ada depkolektor yang menagih pembayaran iuran bulanan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka, Muhammad Ali Rasid, Jumat (17/1/2020).

Menurutnya pihaknya hanya bekerja sama dengan kader JKN (Jaminan Kesehatan Nasional) untuk melakukan sosialisasi terkait BPJS dan hanya mengingatkan para peserta jika ada tunggakan.

“Tidak ada yang namanya depkolektor BPJS, di kita hanya ada kader JKN yang merupakan salah satu warga di daerah yang bisa berkoordinasi dan bekerjasama. Orang yang lincah dan mobile di daerah,” ungkapnya.
Meskipun begitu kader tersebut hanya untuk mengingatkan para peserta jika memang sudah terjadi tunggakan agar tidak membengkak dan lebih memberatkan masyarakat.

“Tugasnya ini selain melakukan sosialisasi terkait BPJS ini kepada masyarakat, kader JKN ini juga melakukan monitoring dan mengingatkan warga yang menunggak agar untuk segera membayar iurannya,” terang pria yang biasa dipanggil Rasid tersebut.

Baca Lainnya

Namun begitu, ia mengatakan bagi para masyarakat yang ingin membayar melalui kader JKN tersebut juga dibolehkan karena dilengkapi dengan alat EDC (elektronik data captured).

“Jika saat mengingatkan itu ada yang mau bayar juga tidak masalah karena kader JKN ini dilengkapi dengan EDC jadi bisa juga,” tambahnya.

Tunggakan BPJS Kesehatan Kabupaten Bangka mencapai Rp 23,7 miliar. Tunggakan tersebut terhitung sejak Januari hingga November 2019 lalu dimana Kecamatan Sungailiat menjadi penyumbang terbesar diikuti oleh Belinyu dan Pemali.

“Tertinggi itu Sungailiat sebesar 8,6 miliar, Belinyu 4,4 miliar, Pemali 2,5 miliar, Merawang 2,4 miliar, Mendobarat 2,3 Miliar, Riau Silip 1,6 miliar, Bakam 900 juta dan Puding 696 juta,” ungkap Rasid.

Ia juga mengatakan dengan jumlah tersebut maka kabupaten bangka tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di Bangka Belitung.

“Jumlah itu tertinggi dibandingkan dengan daerah lain se babel, mungkin karena jumlah penduduk kita juga terbanyak, ada sekitar 16 ribu KK (kepala keluarga),” terang pria asal Sumsel tersebut.

Dari 16 ribuan KK yang menjadi peserta BPJS Kesehatan di Kabupaten Bangka, lebih dari 300 ribu orang yang menunggak pembayaran.

“Ada 300 ribuan peserta yang menunggak pada tahun lalu. Mudah-mudahan tahun ini bisa menurun, kalau bisa tidak ada yang menunggak lagi,” harap Rasid. (mla/6)

Related posts