Tujuh TPS di Babel, PSU

  • Whatsapp

Dilaksanakan 27 April Mendatang
Beredar Survei Caleg Pemenang tak Resmi

PANGKALPINANG – Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, ada tujuh TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang bakal melakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Hal itu seperti disampaikan Ketua KPU Babel Davitri kepada wartawan, Senin (22/4/2019).
Davitri menyebutkan, tujuh TPS yang bakal melakukan yakni, di Beltim tiga TPS, Bangka Tengah dua TPS, Bangka Barat satu TPS dan Pangkalpinang satu TPS. “Kasusnya rata-rata sama, DPK dengan menggunakan KTP-el memilih di TPS itu. Diberikan hak suara padahal dia tidak terdaftar di DPT dan DPTb,” jelas Davitri.
KPU Kabupaten/Kota sudah mengeluarkan SK penetapan di tujuh TPS itu. Karena PSU ini merupakan kewenangan ada di KPU Kabupaten/Kota setelah dilakukan kajian. Baik oleh KPPS yang ditujukan ke PPK kemudian diteruskan ke KPU Kabupaten/Kota ataupun rekomendasi serta imbauan dari Panwascam dan Bawaslu Kabupaten/Kota.
“Sudah kita kaji dan kesimpulannya PSU. Kita sudah sampaikan untuk segera mengajukan pemenuhan perlengkapan logistik PSU. Kita lakukan serentak pada tanggal 27 April ini,” jelasnya.
Lebih jauh, beberapa TPS yang akan dilakukan PSU ini, yakni pemilihan presiden. Tidak ada lagi pemungutan suara ulang untuk DPRD tingkat Kabupaten/Kota.
Terpisah, Ketua Bawaslu Babel, Edi Irawan ditemui Rakyat Pos usai kegiatan silaturahmi komponen masyarakat pasca pungut suara Pemilu 2019 di Gedung Tribrata Polda Babel, Senin pagi (22/4/2019) membenarkan telah merekomendasi 7 TPS di Babel untuk dilakukan pemungutan suara ulang.
“Ada tujuh TPS, tapi tersebar di tiga kabupaten dan satu kota. Jadi, satu TPS di Desa Sangku Kabupaten Bangka Barat, satu TPS di Kelurahan Kacang Pedang Pangkalpinang dan dua TPS di Pangkalan Baru Bangka Tengah serta tiga TPS di Kabupaten Belitung,” bebernya.
Menurutnya, PSU di tujuh TPS tersebut seyogyanya akan dilaksanakan pada 27 April mendatang.
“Itu yang direkomendasikan oleh kawan-kawan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan pemungutan suara ulang. Kemungkinan ini akan dilaksanakan serentak,” katanya.
Lebih lanjut ditambahkan Edi, ada beberapa faktor penyebab tujuh TPS tersebut terpaksa PSU.
“Pemilu ini diulang berdasarkan hasil kajian dan penelitian yang dilakukan oleh Bawaslu bahwasanya ada pemilih yang tidak terdaftar di dalam DPT dan DPTB, serta berKTP diluar Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu melakukan pencoblosan di TPS tersebut,” tandasnya.

Hasil Survei Caleg Beredar

Sementara itu di Kabupaten Belitung banyak beredarnya survei-survei pemenang legislatif membuat resah pihak KPUD setempat.
Pasalnya, proses rekapitulasi suara baru sampai tingkat kecamatan (PPK).
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belitung Soni Kurniawan mengaku prihatin melihat kondisi tersebut.
Hal itu diungkapkan Soni, dalam sambutannya di acara deklarasi komponen masyarakat Kabupaten Belitung, pasca Pemilu 2019, di rumah dinas Bupati Belitung Jalan Ahmad Yani, Senin (21/04/2019).
Menurut Soni banyak kekeliruan atau kesalahan dalam penulisan C1. Khususnya suara partai. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil suara pencoblosan pada 17 April lalu.
“Apa yang terjadi saat itu, akan menjadi pekerjaan rumah (PR) kita untuk melakukan koreksi. Meski begitu, hal tersebut tidak mempengaruhi hasil dari pengitungan suara,” kata Soni Kurniawan.
Dia meminta kepada masyarakat khususnya para calon legislatif (Caleg) maupun masyarakat agar bersabar. Sebab, saat ini jajaran KPU Kabupaten Belitung masih melakukan rekapitasi suara di tingkat Kecamatan.
“Hasilnya, tunggu rapat pleno dari kami,” pungkasnya. Rencananya, rapat pleno akan dilaksanakan awal Mei 2019 mendatang.
Sementara itu, hal yang berbeda disampai Bawaslu Kabupaten Belitung. H+5 pasca pencoblosan belum ditemukan laporan kecurangan dalam pemilu. Bahkan, hingga kemarin tidak ada Pemungutan Suara Ulang (PSU).
“Dalam pemilu ini tidak ada keberatan dari masing-masing partai maupun caleg untuk melakukan penghitungan ulang. Alhamdulilah hingga saat ini, semua berjalan lancar,” kata Heikal Fackar.
Dia menjelaskan, permasalahan yang terjadi selama pencoblosan hingga penghitungan suara dapat diselesaikan di tingkat TPS sehingga tidak berlanjut ke tingkat PPK. (ron/bis/dod/6)

Related posts