TPS 04 Gerunggang Rekomendasi PSU

  • Whatsapp

Komisioner KPU Kota Terancam Pidana
9 Warga tak Terdaftar Bisa Nyoblos

PANGKALPINANG – Persoalan pemungutan suara di TPS 04 Kacangpedang Kecamatan Gerunggang, Rabu (17/4/2019) lalu, kini berbuntut panjang.
Pasalnya, jika rekomendasi dari Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) tidak juga ditindaklanjuti ditingkat Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), berimbas ancaman tersebut mengarah kepada komisioner KPU Kota Pangkalpinang.
Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Pangkalpinang Luksin Siagian kepada wartawan, Jumat (19/4/2019) mengatakan, persoalan yang terjadi di TPS 04 Kelurahan Kacangpedang Kecamatan Gerunggang, terkait sembilan warga yang tidak terdaftar didalam DPT dan DPTb yang dibuktikan form A5 (pindah memilih) namun diloloskan untuk memberikan hak suaranya dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (PPWP).
“Rekomendasinya dilakukan PSU (Pemungutan Suara Ulang). Jika KPPS tidak menindaklanjuti keberatan saksi pengawas TPS atau peserta pemilu pada hari pemungutan suara, bisa melanggar kode etik,” kata Luksin.
Ia pun menyebutkan, berdasarkan PKPU nomor 9 Tahun 2019 pasal 65 ayat 2 disebutkan, pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, terbukti terdapat beberapa keadaan. Salah satunya pemilih yang tidak berhak untuk memilih, dikarenakan tidak mempunyai dokumen yang lengkap.
“Masih dalam pasal 65 tadi, di huruf d menyebutkan, pemilih yang tidak memiliki KTP elektronik dan Suket dan tidak terdaftar di DPT dan DPTB, namun memberikan suara di TPS,” imbuhnya.
“Penyelenggara pemilu dan KPU dapat dijerat dengan tindak pidana pemilu sesuai pasal 549 Undang 7 Tahun 2017. Jika persyaratan ini terpenuhi, KPU kabupaten/kota dapat dipidana paling lama dua tahun dan denda 24 juta,” tukasnya.
Untuk diketahui, pada pemungutan suara, Rabu (17/4/2019) lalu di TPS 04 Kelurahan Kacangpedang Kecamatan Gerunggang, ada sembilan pemilih yang mempunyai KTP dari provinsi lain atau diluar Kota Pangkalpinang, menggunakan hak pilihnya tanpa menggunakan formulir A5.
Saat itu, pengawas TPS telah membuat form model C2-KPU (pernyataan keberatan PTPS atau catatan kejadian khusus kepada KPPS), agar KPPS dapat menindaklanjuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Banyak Temukan Permasalahan di TPS

Bawaslu Kota Pangkalpinang menemukan banyak permasalahan pada saat pencoblosan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 17 April lalu.
“Untuk daftar inventarisasi masalah kita kemarin kan sudah dilaksanakan setelah satu hari pemungutan suara, kita kumpulkan PKD dan Panwas kecamatan untuk menyampaikan hal-hal masalah di setiap TPS. Memang di beberapa kecamatan banyak masalah,” kata Divisi Pengawasan, Humas dan Hubal Bawaslu Pangkalpinang Luksin Siagian kepada wartawan, Jumat (19/4/2019).
Ia menjelaskan, beberapa permasalahan yang ditemui seperti, mengenai kekurangan surat suara sehingga banyak pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
“Kita minta harus tetap ditambah, memang dalam aturannya di PKPU atau di undang-undang kan dua persen atau kita minta kepada KPU, bagi pemilih tetap bisa melakukan hak pilihnya dengan berkoordinasi dengan PTPS terdekat untuk menambah surat suara yang kekurangan,” urainya.
Selain itu, ditambahkan dia, ada juga temuan pemilih yang mendapatkan dua buah surat suara untuk presiden. “Nah, PTPS meminta itu dikembalikan karena satu suara satu pemilih,” ungkapnya.
Kemudian, lanjut Luksin, permasalahan lainnya yakni, masih banyak pemilih yang tidak mendapatkan hak pilihnya. Padahal menurut dia, Bawaslu sudah meminta kepada KPU Kota Pangkalpinang untuk mensosialisasikan tata cara memilih kepada masyarakat. “Bukan hanya sekedar lembaga-lembaga tertentu yang disampaikan tentang sosialisasi pemilih, masyarakat awam juga harus disampaikan,” terangnya.
Oleh sebab itu, dia menilai, sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Kota Pangkalpinang selama ini dianggap masih kurang. “Karena memang masyarakat kurang mengetahui tentang tata cara pemilihan,” pungkasnya. (ron/6)

Related posts