TP4D Tameng Pengusaha dan Penguasa?

  • Whatsapp
AMBRUK- Dinding Embung Air Baku Gunung Mentas di Kabupaten Belitung terlihat ambruk, Jum’at (8/2/2019). Selain ambruk, pekerja proyek masih belum mendapatkan pembayaran upah sebesar 5 persen lagi dari pihak kontraktor. Proyek ini menggunakan plang nama TP4D, dan Kajati Babel membantah ada kong kalikong. (Foto: Dok/Bastiar Riyanto)

Kajati Babel Membantah Keras
Adityawarman: Tidak Ada Cawe-cawean

Tanjungpandan – Tim Pengawalan, Pengawasan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) yang dibentuk pihak Kejaksaan untuk mengawasi serta mengawal proyek-proyek strategis di daerah, seringkali tak berbuah manis. Keberadaannya justru dituding untuk melindungi pengusaha dan penguasa dari jeratan hukum penyelewengan kegiatan pembangunan fisik infrastruktur daerah. Bahkan dibebarapa proyek startegis yang dikawal TP4D, sering dianggap tak berbanding lurus dengan hasil pekerjaan.

 

Adityawarman

Namun Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung (Kajati Babel), Adityawarman membantah dugaan miring tersebut. Ia menegaskan, pada proyek-proyek pemerintahan di daerah tidak ada kong kalikong antara proyektor atau kontraktor dengan TP4D.

“Tidak ada cawe-cawean. Kita bisa memastikan bahwa administrasi, budgeting dan teknisnya sesuai dengan apa yang diharapkan TP4D,” tegas Adityawarman kepada wartawan usai meresmikan rehabilitasi gedung kantor Kejaksaan Negeri Belitung, Kamis (14/02/2019).

Tapi, pernyataan Kajati ini masih dianggap bertolak belakang dengan pelaksanaan proyek di daerah. Sebut saja, mega proyek pembangunan Embung Air Baku Gunung Mentas di Dusun Kepayang Desa Kacang Butor, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung yang dalam plang proyeknya tercantum TP4D. Proyek yang dikerjakan oleh PT. Fatima Indah Utama dan PT Bangka Cakra Karya-KSO yang menelan anggaran Rp123.202.001.260 itu, malahan tidak selesai tepat waktu dalam pengerjaannya.

Mirisnya lagi, sejak Januari lalu, dinding embung sudah tiga kali ambruk. Hingga kini perusahaan yang beralamat di Jalan Sultan Alauddin No. 105 A Makasar itu, diduga masih menyisakan hutang upah kepada para pekerja hingga Rp100 jutaan.

“Banyak disangkakan masyarakat, jika pekerjaan yang dikawal TP4D tidak akan dilakukan penindakan, itu salah,” kata Kajati Adityawarman menjawab pertanyaan wartawan.
Disinggung banyak pihak yang menuding TP4D malah menjadi tameng pengusaha dan penguasa, Kajati juga membantah. “Jangan berpikir itu tameng, TP4D itu mengontrol bahwa proyek itu benar,” tandasnya.

Mantan Kajati Bali ini mengaku belum mendapat laporan terkait ambruknya dinding Embung Air Baku Gunung Mentas di Belitung. Namun karena ada informasi itu, mantan Ketua TP4D se Indonesia itu berjanji akan mempelajarinya.
“Saya akan mempelajarinya, sejauh mana penyimpangan. Kalau memang ada, kita akan memberikan sikap hukum,” janji Adityawarman.

Dalam catatan wartawan harian ini, untuk di Kabupaten Belitung bukan hanya mega proyek Embung Air Baku Gunung Mentas saja yang menjadi sorotan banyak pihak. Tapi juga ada proyek fisik pembangunan Gudang Farmasi dan gedung Rawat Terpadu Psikiatri pada RSUD dr. H Marsidi Judono yang diduga sarat dengan KKN.

Kedua proyek itu dikerjakan oleh pengusaha bernama Eka, namun dibawah bendera yang berbeda. Proyek pembangunan Gedung Farmasi dikerjakan Eka dengan bendera PT. Putra Belitung Timur senilai Rp4.763.859.620.- dan proyek gedung Rawat Terpadu Psikiatri menggunakan perusahaan CV. Karya Koba Jaya senilai Rp1.947.941.771. Keduanya menggunakan APBD Kabupaten Belitung tahun anggaran 2018.

Seperti diberitakan edisi Senin (11/2/2019), bagian dinding proyek pembangunan Embung Air Baku Gunung Mentas sejak bulan Januari 2019 lalu roboh dan sudah tiga kali ambruk. Dinding setebal 70 cm pada bagian bawah dan 50 cm di bagian atas yang terpasang miring itu tidak mampu menahan tekanan tanah sehingga ambruk.

Dari pantauan Rakyat Pos, Jum’at (8/2/2019) sekitar 20 meter dinding embung yang ambruk dan belum ada tanda-tanda akan diperbaiki. Selain itu masih banyak pekerjaan yang belum diselesaikan. Bata penahan tanah pinggir jalan di sekeliling embung pun belum terpasang. Terlihat batu bata berserakan di pinggir embung dan tanaman pohon pinus yang mati.

Mirisnya lagi, perusahaan masih menyisakan hutang kepada pekerja hingga lebih dari Rp100 juta. Kontraktor dikabarkan belum membayar upah pekerja sebesar 5 persen lagi dengan dalih menunggu pencairan lanjutan dari instansi terkait.

Seorang pekerja mengaku kecewa dan merasa tertipu oleh perusahaan saat mengetahui isi surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan proyek dengan dana APBN tahun anggaran 2016, 2017 dan 2018 tersebut. “Saya tertipu,” sesal pekerja itu yang minta namanya tidak ditulis saat ditemui wartawan harian ini, Sabtu (09/02/2019).

Ironisnya, menurut pengakuan dia sesuai isi perjanjian itu upah pekerja sebesar 5 persen baru akan dibayar oleh perusahan pada tahun 2020 mendatang, setelah berakhirnya masa pemeliharaan proyek. Kekecewaan pekerja makin memuncak setelah mengetahui kepala manager proyek, Toni Rusmana saat ini malah tidak bisa dihubungi lagi ponselnya oleh pekerja.

“Mana ada perusahaan yang bayar upah setahun setelah pekerjaan selesai?,” kata pekerja yang mengaku tidak mengerti ketika disodori surat perjanjian kerja untuk ditandatangani.
Pekerja itu menambahkan, mereka seperti bekerja dijaman penjajahan dengan upah murah dan dihutangi. Untuk pasangan talud dinding embung saja mereka hanya dibayar Rp90.000. Setelah dipotong pajak dan retensi maka upah yang diterima hanya Rp80.000 per meter.

Potongan itu belum termasuk uang rokok manager proyek yang selalu minta jatah setiap kali pembayaran upah. “Untuk pekerjaan pemasangan conblok, manager proyek minta jatah Rp5000,- per meter,” ungkap pekerja asal Jawa itu.
Dia juga mengungkapkan, salah satu penyebab ambruknya dinding embung adalah tanah timbunan yang menjadi bantal dinding dan telah dibangun jalan, tidak dipadatkan. Akibatnya tanah bergerak membentur dinding embung.

Terpisah, Pengawas Lapangan dari Dinas PUPR Provinsi Bangka Belitung, Sastra Sasmita juga mengaku dibuat pusing oleh kontraktor dari luar daerah itu. Menurutnya, Dinas PUPR Provinsi sudah berkirim surat kepada PT. Fatimah Indah Perkasa dan PT. Bangka Cakra Karya KSO.
“Surat itu isinya instruksi kepada kontraktor untuk memperbaiki dinding embung yang ambruk,” jelas Sastra.

Sementara Manager Proyek, Toni Ruswana, ketika dilakukan konfirmasi Sabtu (09/02/2019) mengatakan, pihaknya akan segera memperbaiki dinding embung yang ambruk itu.
“Akan segera kita tangani,” kata Toni. Namun dia membantah terkait sisa upah pekerja yang belum dibayar seperti dikeluhkan.

“Yang belum dibayar itu retensi 5 persen dari sisa pekerjaan,” ungkapnya seraya menjelaskan
Retensi tersebut ditandatangani diatas meterai dan akan dibayarkan setelah FHO, atau setelah berakhirnya masa pemeliharaan.

Proyek Embung Air Baku Gunung Mentas yang menggunakan anggaran negara ratusan miliar ini, hingga kemarin belum ada tanda-tanda akan segera berfungsi. Untuk menjaga keamanan proyek yang 4 kali dilakukan Addendum itu, dilengkapi dengan 16 kamera CCTV yang terpasang di sekeliling embung. (yan/1)

Related posts