TP4D akan Digantikan dengan PPS

  • Whatsapp
Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Selatan, Safrianto Zuriat Putra saat memberikan keterangan kepada awal media.(foto: dedy)

TOBOALI – Tim Pengawal Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) pada Desember 2019 tahun lalu, kini resmi dihapuskan oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung (Kepja) nomor 345 tahun 2019 tentang pencabutan Kepja tentang TP4D.

Akan tetapi, Kepala Kejari Basel, Safrianto Zuriat Putra mengatakan, program layanan TP4D ini akan digantikan dengan program Pengamanan Proyek Strategis (PPS) yang tupoksinya berbeda dengan TP4D, namun PPS tersebut masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya dari Kejagung RI.

Read More

“Kalau TP4D kan sifatnya pengawalan dan pengamanan, kalau PPS sifatnya lebih ke pengawasan dan lebih selektif untuk proyek pembangunan yang sangat strategis,” katanya Jumat (17/1/2020).

Lanjut Kajari, PPS melakukan Pengamanan proyek pembangunan strategis Nasional dan Daerah yang ditetapkan oleh Presiden atau Bupati.

“Apabila proyek pembangunan strategis tersebut termasuk diranah Nasional, maka pengamanannya oleh Kejaksaan Agung atau Kejati dan di daerah dilaksanakan oleh Kejari. Namun kalau bukan proyek strategis nasional atau daerah, nanti bisa minta pendampingan hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun),” jelas Safrianto.

“Jadi, sebenarnya tidak ada klasifikasi proyek kecil atau besar, yang ada proyek strategis Nasional atau daerah atau bukan,” lanjutnya.

Untuk pengawalan proyek – proyek yang masih berjalan di Basel khususnya, Kejari Basel ditugaskan untuk membantu Pemerintah Daerah Kabupaten untuk mengawal pembangunan secara menyeluruh sampai selesai guna menghindari adanya indikasi yang merugikan Negara.

“Namun untuk Tahun 2020 pengawalan pembangunan tersebut tidak lagi menggunakan program TP4D, tetapi menggunakan tugas pokok dan fungsi struktural yang ada,” ujarnya.

Lanjut Safrianto, mengenai tugas pokok struktural tersebut bisa berurusan dengan seksi Intelijen, seksi Pidana khusus, seksi Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), tergantung tupoksinya masing masing di berbagai bidang tersebut. (raw/3)

Related posts