Tinjau Ulang Perpanjangan HGU PT SMM !

  • Whatsapp
Inilah kawasan perkebunan kelapa sawit PT SMM di Kabupaten Belitung Timur. Perpanjangan HGU sawit ini menuai kontoversi karena dinilai menyalahi prosedur. Selain itu tidak memberikan plasma, diduga membabat hutan lindung pantai hingga limbah produksi CPO mencemari sungai. (Foto: CR)

Kades Menduga Ada Pelanggaran Prosedur

DENDANG – Kontroversi perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PT Sahabat Mewah dan Makmur (SMM) yang dinilai menyalahi prosedur lantaran perpanjangan dilakukan 15 tahun sebelum berakhirnya HGU, terus memicu reaksi keras di Kabupaten Belitung Timur.
Setelah kalangan DPRD Kabupaten Belitung Timur yang mempertanyakan prosedural perpanjangan HGU, kini giliran kepala desa menyampaikan protes. Kades minta perpanjangan HGU PT SMM yang tidak melibatkan pemerintah desa agar ditinjau ulang.
Kepala Desa Nyuruk, Kecamatan Dendang, Belitung Timur, Edi Hermawan, mengatakan perpanjangan HGU PT SMM 15 tahun sebelum berakhirnya HGU, perlu ditinjau ulang dan revisi. Sebab, menurut Edi Hermawan, perpanjangan itu meski menjadi kewenangan BPN pusat, namun pemerintah desa dan masyarakat harus tahu.
“Harus ada sosialisasi,” tukasnya.
Edi Hermawan menduga ada pelanggaran prosedur terkait perpanjangan HGU tersebut. Bahkan disinyalir ada intrik perusahaan untuk menguasai lahan dalam jangka waktu lama.
“Kenapa perpanjangan dilakukan 15 tahun sebelum berakhirnya HGU?” tanya Edi.
Menurutnya, luas areal perkebunan kelapa sawit PT SMM di Desa Nyuruk mencapai 6.995,2 hektar. Ia mengaku sudah pernah mempertanyakan perihal perpanjangan HGU itu kepada anggota DPRD Bangka Belitung beberapa waktu lalu, namun belum ada kejelasan.
Edi yang sudah 2 periode menjadi Kepala Desa Nyuruk ini mempertanyakan luasan lahan di wilayahnya apakah sesuai dengan peta lokasi.
“Meskipun ada pengukuran ulang sebelum dilakukan perpanjangan HGU,“ tandasnya lagi.
Hal senada disampaikan Kepala Desa Dendang, Erwin. Selaku Kades, Erwin merasa heran, areal perkebunan PT SMM di desanya tidak dicantum dalam Perpanjangan HGU. Padahal ada 1200 hektar kebun kelapa sawit PT.SMM di Desa Dendang.
“Apakah perkebunan sawit PT SMM (di Dendang-red) tidak memiliki HGU?” tanya Erwin, ketika ditemui Rakyat Pos di kantornya, Jumat (31/3/2017).
Dia mengaku tidak mengetahui proses yang terjadi saat perpanjangan izin itu, hingga terbitnya keputusan perpanjangan dari BPN Pusat.
“Dasar perpanjangan itu apa?“ cecarnya lagi.
Sama seperti Edi, Erwin juga sudah 2 periode menjadi Kepala Desa Dendang. Karena itu ia merasa dilecehkan lantaran tidak pernah dilibatkan dalam proses perpanjangan HGU PT SMM. Padahal ada persyaratan-persyaratan yang mesti dipenuhi perusahaan sebelum dilakukan perpanjangan.
Sayangnya, Humas PT SMM, Hendri Cen ketika dilakukan konfirmasi via telepon, mengatakan belum bisa bertemu wartawan karena masih ada tamu dari pihak Pemerintah Provinsi Bangka Belitung. “Lain kali saja,“ jawabnya.
Untuk diketahui, PT SMM yang merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) ini tidak memiliki kebun plasma yang harusnya dibagikan 20 persen kepada masyarakat sekitar sesuai dengan aturan pihak kementerian. Perusahaan ini juga tak henti-hentinya menuai sorotan, mulai dari dugaan pembabatan hutan lindung pantai
untuk perkebunan, limbah produksi CPO yang sempat bocor dan mencemari sungai pala, hingga akses jalan pelabuhan yang berada dalam kawasan hutan lindung pantai. Belakangan santer terdengar kepala dusun di wilayah terdapat perkebunan sawit bahkan pernah “diculik“ pihak perusahaan untuk bertemu pihak BLHD Provinsi Bangka Belitung di Pangkalpinang. (cr/6)

Related posts