Tiga PNS Bateng Terindikasi Berpolitik

  • Whatsapp

Robianto: Temuan Itu Sudah Kami Proses
Panwaslu Sudah Lapor Bawaslu Babel

KOBA – Jegal menjegal dan dukung mendukung terhadap pasangan calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Bangka Belitung dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2017, terus terjadi. Bahkan Aparatur Sipil Negara (ASN) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) sudah nekat terlibat secara terbuka mendukung pasangan calon gubernur tertentu.
Hal ini seperti dilakukan tiga orang oknum PNS di Kabupaten Bangka Tengah yang diduga mendukung langsung pasangan calon dengan mengenakan baju atau atribut calon, selalu menghadiri kampanye bahkan berfoto selfi bersama calon gubernur. Oknum itu berinisial LR yang bertugas di Sekretariat Daerah (Setda) Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah, DP perempuan yang berdinas di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Bateng serta JM oknum PNS di Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Kabupaten Bangka Tengah.
Komisioner Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Bangka Tengah, Divisi Penindakan, Robianto membenarkan ada dugaan PNS ikut berpolitik praktis di kabupaten itu. Menurutnya, temuan PNS Pemkab Bangka Tengah yang terindikasi berpolitik ini, sudah ditindaklanjuti dengan mengkaji temuan.
Termasuk memanggil yang bersangkutan namun terlapor tidak mengindahkan panggilan Panwaslu. Karenanya, Panwaslu Bateng kini menyerahkan temuan itu ke Bawaslu Provinsi Bangka Belitung (Babel).
“Temuan itu sudah kami proses, saat itu tidak ada saksi terlapor yang hadir, kemudian kami sampaikan laporan itu ke Bawaslu. Ada indikasi atau tidak, kami ingin mengkaji hasil temuan itu. Namun karena tidak ada saksi dari terlapor berinisial LR, PNS di Pemkab Bangka Tengah itu, maka kami teruskan ke Bawaslu. Kita melihatnya dari hasil pemeriksaan dugaan netralitas terhadap ASN,” ungkapnya kepada wartawan, Senin (30/1/2017).
Dugaan beberapa PNS terindikasi tidak netral dalam Pilkada Babel ini, sayangnya belum ditindaklanjuti juga oleh Pemkab Bateng. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemkab Bateng, H. Saimi, mengaku pihaknya belum mendapat laporan pasti terkait pegawai yang berpolitik.
“Sejauh ini, kami belum menerima laporan adanya PNS di Bateng yang ketahuan berpolitik. Soalnya kami tidak menerima laporan. Kalau dia berpolitik pun harus dibuktikan dengan alat bukti dan saksi-saksi, bener enggak,” kata H. Saimi saat dikonfirmasi, kemarin.
Dikatakannya, jika ada pegawai yang mengarah terlibat politik praktis, warga dipersilahkan melapor ke pimpinan SKPD masing-masing dimana pegawai tersebut bertugas.
“Jadi, laporannya bukan ke BKD, kalau kita tugasnya bagian Baparudis atau Badan Pertimbangan Hukum dan Disiplin. Saya sarankan, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai, jalurnya itu silakan lapor ke pimpinan. Kami juga tidak tahu, apakah itu memang benar atau tidak. Kalau jelasnya silakan lapor ke atasan, karena yang bersangkutan punya atasan. Prosesnya nanti, langsung dikonfirmasi ke yang bersangkutan,” jelas Saimi.
Sayangnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Bangka Tengah, Sugianto sebagai atasan langsung oknum PNS berinisial LR ketika dikonfirmasi melalui telepon seluler kemarin sore, belum menjawab. Demikian juga Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi serta Kepala BNPB Kabupaten Bangka Tengah hingga berita ini dirampungkan tadi malam masih dilakukan upaya konfirmasi.
Hal sama terjadi ketika konfirmasi dilakukan kepada Ketua Bawaslu Babel Bagong Susanto. Ketika dihubungi sekira pukul 20.21 WIB tadi malam, ponsel Bagong dalam keadaan tidak aktif. Saat dihubungi lagi sekitar pukul 22.36 WIB untuk menanyakan kebenaran Panwaslu Bateng sudah melimpahkan dugaan oknum PNS tidak netral itu ke Bawaslu Babel, ponsel Bagong masih tidak dapat dihubungi. Ponsel Koordinator Divisi Penindakan dan Pelanggaran Bawaslu Babel, Zul Terry Apsupi pun tidak aktif saat dikonfirmasi pukul 20.40 WIB.

DPR RI Pantau Kesiapan

Dilain pihak, setelah Tim Desk Pilkada dari Kemenkopolhukam melakukan pemantauan dan kesiapan Pilkada di Provinsi Babel, , Senin (30/1/2017) kemarin giliran Komisi II DPR RI bertindak sama.
Ahmad Riza Patria selaku Wakil Ketua Komisi II sekaligus ketua rombongan mengatakan kunjungan mereka untuk memantau kesiapan pilkada serentak yang akan dilaksanakan di Babel.
“Kami ingin mengetahui sejauh mana upaya Babel dan Bawaslu dalam menjaga netralitas PNS, kemudian apa saja yang sudah dilakukan dalam persiapan pilkada ini, termasuk upaya mengatasi terjadinya konflik,” ujarnya dalam audiensi dengan Sekda dan SKPD di lantai 3 kantor Gubernur Babel, kemarin.
Dalam dialog, tim dari Komisi II juga menanyakan beberapa hal terkait pelaksanaan pilkada. Diantaranya pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan permasalahan lainnya.
Menanggapi kunker Komisi II DPR RI, Sekda Pemprov Babel Yan Megawandi menyebutkan, semakin banyak tim pusat yang memantau kesiapan pilkada maka akan semakin bagus pemantapan pilkada di Babel.
“Dari pertemuan bisa saja banyak masukan, hal-hal yang belum terfikirkan, saran berdasarkan desk praktis di tempat lain, termasuk mungkin antisipasi beberapa hal yang mungkin bisa terjadi dan kesiapan pelaksanaan pilkada, kampanye, kemudian seberapa akurat data DPT kita dan bagaimana mengatasi jika belum ada KTP,” beber Yan.
Ia menambahkan, dari semua rangkaian yang telah dilaksanakan, yang terpenting adalah upaya dan sosialisasi untuk mengerakkan masyarakat yang terdaftar dalam DPT untuk menyuarakan hak pilihnya pada 15 Februari mendatang.
“Kemudian bagaimana melibatkan masyarakat untuk memberikan hak suara, ini tugas kita bersama memberikan informasi dan pemahaman untuk menggunakan hak pilih,” pungkasnya. (ran/ron/nov/1)

Related posts