Tiga Perusahaan Dilapor belum Bayar THR

No comment 868 views


Disnakertrans Ngaku belum Bisa Bertindak
Didik: Siap-siap Ada Sanksinya

Pangkalpinang – Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Kadisnakertran Babel), Didik Suprapto membenarkan pihaknya sudah menerima tiga laporan perusahaan yang belum membayar Tunjang Hari Raya (THR) kepada karyawannya. Namun sayangnya, ia mengaku Disnakertrans belum bisa bertindak lantaran batas waktu maksimal pembayaran THR masih belum dilewati.
Didik mengatakan, berdasarkan aturan yang ada, sudah sangat jelas bahwa pihak perusahaan diharuskan membayar THR kepada seluruh karyawannya paling lambat seminggu sebelum lebaran Idul Fitri. Dan apabila tidak diindahkan, maka sudah ada sanksi mulai dari teguran hingga pencabutan izin terhadap perusahaan tersebut.
“Di Peratuan Menteri kan sudah jelas THR harus dibayar H-7 Idul Fitri, kalau tidak dibayar siap-siap ada sanksinya,” ingat Didik.
Tiga laporan yang masuk ke Disnakertrans ini, menurutnya adalah tentang tiga perusahaan perkebunan kelapa sawit yang belum membayarkan THR kepada karyawan. Saat ini pihaknya kata Didik menunggu realisasi pembayaran THR oleh ketiga perusahaan perkebunan tersebut kepada karyawannya untuk bertindak.
“Ada tiga laporan mengenai THR sampai sekarang. Sesuai aturan, pembayaran THR itu H-7 Idul Fitri paling lambatnya. Nah kalau memang nanti hingga lebaran tidak dibayar akan segera dianalisa, kemudian baru diturunkan pengawas, kalau sekarang kita belum bisa bergerak,” jelasnya.
Didik kembali mengingatkan, perusahaan wajib membayar THR. Bahkan pegawai yang baru bekerja satu bulan pun sudah wajib diberikan THR dengan nilai proporsional tergantung masa kerjanya sesuai aturan. Jika sudah melebihi satu tahun, maka THR dibayarkan sebesar satu bulan gaji.
Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 tahun 2016 tentang pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan. Dasar hukum pemberian THR tahun ini berbeda dengan tahun 2016 ke bawah, dimana tahun lalu hanya berdasarkan Surat Edaran Menaker Nomor 4 tahun 1994.
Dengan adanya Permen ini menjadi dasar hukum perusahaan wajib memberikan THR kepada pekerja, beda halnya jika berdasarkan surat edaran yang menetapkan pekerja dibawah 1 tahun, minimal 3 bulan kerja baru dapat THR.
Untuk formula perhitungan pembayaran THR, masih sama secara proporsional dimana masa kerja dibagi 12 kali gaji satu bulan. Untuk buruh harian lepas, dalam Permenaker Pasal (3) disebutkan bahwa pembayaran THR keagamaan bagi buruh yang bekerja berdasarkan perjanjiankan harian lepas, yang telah kerja 1 tahun atau lebih dapat satu bulan gaji. Dan yang belum sampai 1 tahun, perhitungannya total keseluruhan gaji dibagi berapa bulan (bekerja), itulah yang dibayarkan.
Menurut Didik, gubernur sudah menghimbau kepada pengusaha untuk mentaati peraturan tersebut, paling tidak membayarkan THR H-7 kepada pekerja.
“Di Babel ada 1.536 perusahaan dengan pekerja sekitar 150.000 orang, perusahaan inilah yang kita harapkan membayar THR kepada karyawannya, waktunya maksimal paling lambat 7 hari sebelum hari H, sekarang pun sudah boleh kalau mau memberikan,” tuturnya.
Jika masih ada perusahaan yang membandel, akan dikenakan sanksi administratif, yang sesuai dengan aturan yang berlaku, bahkan bisa berujung pada pencabutan izin perusahaan.
“Bagi yang terlambat atau tidak membayar THR dikenakan denda lima persen dari total THR yang harus dibayarkan. Denda dimaksud tidak menghilangkan kewajiban untuk tidak bayar membayar THR, denda dipergunakan untuk kesejahteraan buruh, bukan dibagikan tapi untuk yang lain,” tandasnya.
Didik berharap, pekerja juga aktif melaporkan jika ada yang tidak mendapatkan THR, karena pemerintah, sambungnya tidak mungkin dapat mengcover atau mengetahui informasi tanpa ada yang menginformasikan.
Himbauan serupa disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Satu Pintu dan Tenaga Kerja Bateng, Elly Irsyah saat dikonfirmasi Rakyat Pos, Kamis (7/6). Dikatakan, perusahaan yang ada di Bangka Tengah wajib membayar THR, bila diabaikan maka akan dikenakan sanksi tegas sesuai aturan berlaku.
Porsi pembayaran THR tersebut sesuai aturan Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yakni untuk pekerja dengan masa kerja dibawah 12 bulan, maka THR dibayar secara proporsional. Sedangkan, jika masa kerja diatas 12 bulan atau 1 tahun, maka dibayar satu bulan gaji pokok.
Ia menambahkan, perusahaan yang tidak memberikan THR kepada pekerja, akan dikenakan sanksi aministrasi berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara atau sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha sesuai dengan Permenaker Nomor 20 tahun 2016 tentang sanksi THR.
“THR diberikan berupa uang, dan tidak boleh diberikan dalam bentuk bingkisan atau parsel. Seluruh pekerja diperusahaan baik berstatus karyawan tetap, karyawan kontrak atau harian lepas, maka wajib perusahaan membayar THR-nya,” pungkasnya. (nov/1)

Print Friendly
No Response

Leave a reply "Tiga Perusahaan Dilapor belum Bayar THR"