Tiga Hakim Dilapor ke MA dan KY

  • Whatsapp

Taufik: Putusan Penuh Rekayasa
Juga Lapor Kapolri dan Jaksa Agung

PANGKALPINANG – Lantaran tidak sependapat dan tak dapat menerima putusan hakim terkait kasus penyerobotan lahan di Dusun Cungfo, Desa Bukit Layang dan Dusun Simpang Mapur, Desa Pugul, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka yang memvonisnya tiga (3) bulan penjara, terdakwa Irvan Gunawan alias Ayung melalui kuasa hukumnya M. Taufik Koriyanto melaporkan tiga oknum hakim Pengadilan Negeri Sungailiat Kabupaten Bangka ke Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia (Bawas MA RI, Ketua Mahkamah Agung RI dan Komisi Yudisial (KY) RI.
Tiga oknum hakim yang dilaporkan itu yakni berinisial S, D dan A. Menurut kuasa hukum terdakwa, ketiga hakim ini harus mereka laporkan lantaran dianggap telah menzholimi terdakwa, bahkan diduga melakukan kriminalisasi hukum terhadap terdakwa Ayung, atas laporan PT Fenyen Argo Lestari (FAL).
Disampaikan Taufik, tindakan yang diduga penzoliman oleh ketiga hakim Pengadilan Sungailiat tersebut, bermula dari sidang pembacaan putusan oleh majelis hakim yang menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan percobaan terhadap terdakwa Ayung.
Bagi Taufik, kliennya atau terdakwa tidak bersalah, sehingga tidak layak dihukum. Apalagi jembatan yang dibangun oleh Ayung sebagai penghubung Dusun Cungfo Desa Bukit Layang dan Dusun Simpang Mapur Desa Pugul, tidak masuk dalam wilayah koordinat izin lokasi PT. FAL seluas 3806 Ha maupun wilayah ijin usaha produksi (IUP) PT. Timah (Persero) Tbk.
“Klien kami dalam perkara ini diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 385 Ayat 1 KUHP yang dilaporkan oleh PT. Fenyen Argo Lestari (PT. FAL), dimana perbuatan terdakwa berawal pada bulan Oktober 2015 telah membangun jembatan cor untuk kepentingan umum di tanahnya sendiri yang dibelinya dari warga Desa Pugul bernama Rusit. Pembangunan ini jauh sebelum izin lokasi PT. FAL diterbitkan oleh Pemda Bangka,” tuturnya kepada Rakyat Pos di Pengadilan Negeri Pangkalpinang, Senin (27/2/2017).
Taufik menilai, putusan yang dijatuhkan oleh ketiga oknum hakim tersebut sangat tidak bisa diterima secara hukum dan terdakwa menyatakan mengajukan banding.
“Kami menduga dari proses penyidikan sampai dengan putusan perkara atas nama terdakwa ini penuh dengan rekayasa, karena tidak ada relevansinya membangun jembatan cor di atas tanahnya sendiri sesuai dengan Pasal 385 Ayat 1 KUHP yang unsur pasalnya yaitu menjual, menukarkan dan mengadaikan atas barang milik orang lain dan ini bentuk kriminalisasi hukum terhadap terdakwa yang dilakukan oleh oknum penegak hukum dua bulan sebelum perkara tersebut diputus oleh majelis hakim. Kami selaku kuasa hukum terdakwa sudah mengetahui isi putusannya, yaitu 3 bulan percobaan. Karena diduga perkara atas nama terdakwa sejak dari proses penyidikan, penuntutan dan putusan sudah dikondisikan dan seolah-olah putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Sungailiat bertujuan untuk menyelamatkan nama baik Polres Bangka dan Kejari Bangka,” sesalnya.
Ketua DPC Peradi Babel itu menyatakan, putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim terhadap Ayung tersebut, sangat jelas tidak didasari atas hukum dan fakta-fakta di persidangan.
“Seharusnya, kalau putusan tersebut didasari atas hukum dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, maka putusannya adalah terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan penuntut umum. Putusan terhadap terdakwa ini, kami juga telah meminta Institute For Legal Research & Consulting (ILRC) Jakarta untuk melakukan pemeriksaan dan pengujian (eksaminasi) melalui Majelis Hakim Eksaminasi yang diketuai oleh Prof. Dr.Abd. Azis, SH., MH, Ph.D dengan anggota Prof. Dr. Jhon P. Sinaga, SH., MS, Dr. Arief Sugiarto, SH., MH., LLM, Dr. Hotman Simanjuntak, SH., MH., LLM serta Dr. Kukuh Tugiyono, SH., MH,” terangnya.
Menurut Taufik, dari hasil putusan majelis eksaminasi diatas, sangat jelas bahwa majelis hakim PN Sungailiat dalam memutuskan perkara atas nama Ayung adalah keliru/tidak tepat dalam menerapkan dan mempertimbangkan Pasal 385 ayat 1.
“Jika dikaitkan dengan perbuatan terdakwa yang melakukan pembangunan jembatan cor di atas tanahnya sendiri, maka 3 orang hakim tersebut telah kami laporkan ke Ketua MA RI, ke Badan Pengawas MA RI, dan ke Komisi Yudisial melalui surat tertulis dan kami memohon kepada Ketua MA RI agar dapat melakukan pemeriksaan terhadap 3 orang hakim tersebut. Dan ketika terbukti kami minta dipecat secara tidak hormat karena telah menodai hukum di negeri ini,” harapnya.
Selain itu, dia mengharapkan seharusnya hakim sebagai wakil Tuhan di muka bumi dituntut untuk dapat memberikan keadilan kepada para pencari keadilan, bukan melakukan penzoliman terhadap para pencari keadilan seperti terdakwa Irvan Gunawan alias Ayung.
“Selain 3 orang hakim tersebut, kami juga melalui surat tertulis yang ditujukan kepada Bapak Kapolri dan Bapak Jaksa Agung RI agar dapat melakukan pemeriksaan dan memberikan sanksi tegas kepada pihak Polres Bangka dan pihak Kejari Bangka atas penyalahgunaan wewenangan dalam penanganan perkara Ayung,” pungkas Taufik. (bis/1)

Related posts