Tidak Ada Lagi Hukum Kelihatannya..

  • Whatsapp

Keluhkan Tambang Ilegal di Perairan Tangkap
Masyarakat Berbura Ngadu ke DPRD

PANGKALPINANG – Masyarakat Desa Berbura, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka mendatangi DPRD Provinsi Babel, Rabu (18/9/2019).
Kedatangan masyarakat bersama perangkat desa ini untuk mengadukan aktivitas tambang ilegal di wilayah perairan tangkap nelayan.
Kasi Pelayanan Desa Berbura, Samsuri mengatakan pertambangan ilegal di wilayah itu sampai saat ini masih tetap beroperasi meski satu tahun lalu sudah ada perjanjian antara para penambang dan nelayan untuk menghentikan aktivitas pertambangan.
“Kemarin kurang lebih satu bulan yang lalu, kita sempat mendapat laporan dari para nelayan, mungkin ada juga nelayan yang hadir ke perangkat desa, jadi kami langsung turun, melihat kejadian itu, kita kan tahap pencegahan, jangan sampai ditambang,” kata Samsuri.
Ia mengungkapkan, pada saat turun ke lokasi, pihaknya sudah melakukan teguran kepada para penambang. Namun dijelaskannya, teguran tersebut hanya dianggap angin lalu.
“Tapi kelihatannya pas ditegur, tiga hari berhenti setelah itu lanjut lagi, bahkan lebih banyak, kemudian seminggu lagi, kita ada lagi pencegahan, kenyataannya sampai sekarang masih ditambang juga,” ungkapnya.
Selain melakukan teguran, diterangkan dia, pihaknya juga sudah melakukan berbagai upaya untuk menghentikan aktivitas pertambangan di wilayah itu.
“Terakhir kemarin Bu Kades termasuk OPD itu sempat juga ke Polda, kemudian diarahkan ke Polair. Jadi kelihatannya disitu, kita dari masyarakat Desa Berbura ini masih buntu, belum ada jalan tembusnya,” terangnya.
“Kita sudah berupaya melaporkan ke bupati, kapolsek, juga kita pernah juga membuat surat dari masyarakat tembusan langsung ke gubernur. Jadi kelihatannya sekarang, tidak ada lagi hukum kelihatannya,” timpalnya.
Oleh karena itu, ia berharap, DPRD Babel dapat menindaklanjuti aspirasi mereka dan segera menghentikan aktivitas pertambangan yang telah lama meresahkan masyarakat nelayan.
“Penambang ini beroperasi sejak 2008, penambang ini ada orang lokal juga, ada orang luar juga, kemana lagi kami harus mengadu, jadi kami minta tolong kepada Pak Dewan, untuk mengatasi hal tersebut,” harapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Babel Dapil Kabupayen Bangka Aksan Visyawan mengatakan, pihaknya akan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa Bebura Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka terkait penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.
“Ini (aspirasi masyarakat-red) akan kami tindaklanjuti sesuai dengan prosedur hukum tata negara yang berlaku di Indonesia,” kata Aksan.
Berdasarkan informasi yang didapat, disampaikan dia, aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu diduga telah dibekingi oleh oknum aparat penegak hukum.
Oleh karena itu, dijelaskan dia, pihaknya juga akan meminta surat keterangan resmi dari Kepala Desa Bebura yang menyatakan penolakan aktivitas pertambangan ilegal di daerah itu.
“Nanti surat itu akan kita bawa ke badan musyawarah, untuk mengagendakan rapat dengan kepolisian, Pak Kapolda, Pak Danrem dan yang lainnya, Sat Pol PP tentu akan kita panggil, juga dinas kehutanan,” tuturnya.
Menurut Ketua Komisi II itu, lingkungan alam di Babel ini harus segera diselamatkan dari aktivitas pertambangan ilegal yang telah banyak merusak lingkungan dan meresahkan masyarakat.
“Betapa pentingnya kita menyelamatkan daerah kita ini, karena daerah situ ada pulau kecil, takut juga dirambah kalau kita tidak perduli kepada penyelamatan ini,” ujarnya.
“Masyarakat menjerit ini, ini bukti nyata, kalau kita biarkan ini akan hancur, kalau tidak kita tengahi, ini akan anarkis di lapangan,” tambahnya.
Sebagai fungsi pengawasan, dikatakan dia, DPRD perlu mengingatkan kembali aparat pemerintah yang lalai dalam menjalankan fungsi dan tugasnya untuk melakukan tindakan eksekusi. (ron/6)

Related posts