THR Paling Lambat H-7

  • Whatsapp

Sesuai Edaran Gubernur
Disnaker Buka Posko Pengaduan

Pangkalpinang – Perusahaan di wilayah Provinsi Bangka Belitung (Babel), diimbau membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada para pekerja, maksimal tujuh hari sebelum lebaran (H-7).
Hal ini, berdasarkan edaran Gubernur nomor 840.4/0478/Disnaker tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi pekerja/buruh tahun 2019 yang diedarkan ke kabupaten/kota, yang merupakan tindaklanjut dari edaran Menteri Tenaga Kerja, nomor 2 tahun 2019 tentang pelaksanaan tunjangan hari raya keagamaan tahun 2019 bagi pekerja/buruh perusahaan.
“Edaran gubernur ini sudah kami sampaikan ke kabupaten/kota untuk diteruskan ke perusahaan, agar dapat mentaati aturan ini,” kata Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Pembinaan HI, dan Jamsos, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Babel, Yanti Trisiana, Jumat (24/5/2019).
THR ini, paling lambat dibayarkan H-7 sebelum hari raya kegamaan, dan sebelum itu pun perusahaan yang sudah ingin membayarkan THR, diperbolehkan.
“Artinya mulai hari ini seharusnya sudah dibayarkan. Perusahaan wajib membayar THR selama pekerjanya memiliki ikatan kerja dengan perusahaan,” ujarnya.
Besaran THR yang diberikan, sudah ada hitung-hitungannya, atau buruh yang telah memenuhi masa kerja selama satu bulan secara terus menerus atau lebih. Selain itu, juga diberikan kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja tidak tertentu maupun perjanjian kerja waktu tertentu.
“Besaran THR bagi pekerja yang telah memenuhi masa kerja 12 bulan atau satu tahun secara terus menerus, maka THR yang diberikan sebesar satu bulan gaji,” urainya.
Sedangkan untuk pekerja yang masa kerjanya belum satu tahun atau 12 bulan, tapi sudah bekerja satu bulan, harus mendapatkan THR.
“Misalnya 3 bulan, lalu dibagi 12 bulan dan dikali gaji yang dia terima tiap bulan,” imbuhnya.
Sementara itu, untuk pekerja sebagai pekerja harian lepas yang masa kerjanya diatas 1 tahun untuk THR dibayarkan menggunakan nilai rata-rata upah yang diterima dalam dua belas terakhir.
“Kalau masa kerjanya dibawah satu tahun dihitung menggunakan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,” ulasnya.
Yanti mengingatkan, apabila ada perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada pekerjanya, akan dikenakan sanksi administrasi bagi perusahaan sesuai dengan Permenaker nomor 20 tahun 2016.
Untuk mengantisipasi perusahaan yang tak membayar THR, Disnaker juga membuka posko pengaduan, mulai pada 24 Mei-18 Juni mendatang.
“Kami sudah buka posko pengaduan, bagi pekerja dimana perusahaannya belum memberikan THR mereka bisa mengadukan ke disnaker. Nanti kami akan tindaklanjuti aduan tersebut,” tandasnya. (nov/6)

Related posts