by

Tertibkan Koperasi, Diskop UMKM Keluarkan NIK

PANGKALPINANG- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel) melalui Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UKM) menerbitkan sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi koperasi. NIK diterbitkan sekaligus sebagai upaya untuk menertibkan koperasi sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Pemberian NIK dan sertifikat ini, dilakukan sebagai upaya dalam melakukan rehabilitasi koperasi demi meningkatkan kepercayaan masyarakat. Adanya NIK dan sertifikat untuk memudahkan pelayanan kebutuhan informasi tentang kualitas dan kemampuan koperasi, serta menghasilkan koperasi berkualitas,” ujar Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Babel, Elfiyena kepada wartawan, Rabu (10/10/2018).

Sertifikat NIK ini, dia menjelaskan bertujuan mengindentifikasi kesehatan usaha dan kepatuhan koperasi dalam melaksanakan nilai dan prinsip koperasi, serta memudahkan monitoring, evaluasi dan pengembangan koperasi secara terarah dan tepat sasaran melalui program peningkatan daya saing maupun penguatan kelembagaan koperasi.

“Pemberian sertifikat NIK tidak memberatkan koperasi. Namun untuk mengindentifikasi kesehatan koperasi. Pemberian NIK ini sekaligus mendorong terwujudnya kerja sama antarkoperasi maupun dengan badan usaha lainnya dengan prinsip saling memperkuat dan menguntungkan,”katanya.

Sertifikat NIK yang diberikan kepada koperasi, dia menambahkan, berfungsi memberikan kepastian keberadaan koperasi secara legal sebagai badan hukum dan memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha.“Disamping itu, sertifikat NIK dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap koperasinya,” jelasnya.

Kegunaan dari sertifikat NIK jelas mantan kepala ULP ini, diantaranya klasifikasi koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha koperasi, pemeringkatan koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip koperasi, pemberian rekomendasi atas usulan program-program pemerintah dan daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi.

“Selain itu, NIK juga merupakan persyaratan dalam mengakses program dana bergulir bagi koperasi atau pengajuan permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank, permohonan penjaminan kredit, permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang serta kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya,” tegasnya.(nov/rls/10)

Comment

BERITA TERBARU