Tersangka SPPD Fiktif Juga Bisa Gugat

  • Whatsapp

Dalam kasus dugaan korupsi SPPD Fiktif di DPRD Kota Pangkalpinang yang baru menjerat Budik Wahyudi sebagai tersangka, juga bisa diajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Budik yang menjabat sebagai bendahara Sekretariat DPRD Pangkalpinang dapat mencari keadilan terhadap sah atau tidaknya penetapan status tersangka terhadap dirinya oleh penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang.

Hal ini seperti disampaikan praktisi dan advokat muda Pangkalpinang, Ahmad Albuni SH kepada wartawan saat dimintai komentarnya tadi malam. Ia mengaku tertarik melihat kasus dugaan korupsi SPPD fiktif DPRD tersebut. Sebab, sudah lama Budik Wahyudi ditetapkan sebagai tersangka, namun perkara belum juga dilimpahkan ke pengadilan dan para anggota DPRD yang terlibat tidak tersentuh.
“Praperadilan itu adalah peluang dan hak bagi tersangka untuk menuntut rasa keadilan atas dirinya. ‘Salah satu kasus yang menjadi sorotan saya adalah kasus SPPD bermasalah di DPRD Kota Pangkalpinang. Hingga saat ini kasus itu hanya menempatkan sang bendahara Budik Wahyudi yang jadi tersangka. Sementara, unsur bersama-sama dalam kasus itu sangat jelas. Dan Budik melakukan itu tentu atas perintah dewan juga. Kok sampai saat ini cuma dia yang jadi tersangka?” ujar Albuni.
Budik menurutnya, memiliki hak untuk mempertanyakan perkembangan kasusnya itu dan salah satu saluran hukumnya adalah melalui praperadilan. Budik juga berhak mempersoalkan status yang disandangnya agar azas praduga tak bersalah atau presumption of innocence dapat terwujud terhadap dirinya.
”Terlebih hingga saat ini anggota dewan kota yang tersangkut kasus itu terlihat tenang-tenang saja. Meski status tersangka, Saudara Budik itu belum tentu bersalah, tapi status itu tentu membuat dirinya, keluarganya tak nyaman, dan itu sudah cukup lama, patut dipraperadilankan,” papar Albuni.
Budik dijadikan tersangka oleh tim penyidik Pidsus Kejari Pangkalpinang dalam perkara dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif kegiatan bintek tanggal 6 sampai 8 Februari 2017 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp300 juta. Dipastikan tidak hanya Budik yang menikmati uang negara itu, tapi juga 13 oknum anggota dewan dalam rentang waktu bulan Februari 2017.
Kasus ini sempat menghebohkan pihak kejaksaan lantaran ada kegaduhan di tingkat Kejati Babel dan Kejari Pangkalpinang. Sebab, pada Senin (6/3/2017) pihak Pidus Kejari Pangkalpinang yang menjadwalkan melakukan pemanggilan disertai penahanan badan langsung terhadap Budik, terpaksa ditunda lantaran pejabat Kejari dipanggil Kejati.
Termasuk juga menunda pemeriksaan intensif terhadap Sekwan Kota Pangkalpinang, Latip Pribadi beserta 13 orang anggota DPRD Pangkalpinang yang terindikasi terlibat dalam kasus tersebut. (red/1)

Related posts