Ternyata Regulasi Daerah ‘Matikan’ Smelter Swasta

  • Whatsapp

Atomindo Ajukan Keberatan Pemberlakuan CPI
Surati Gubernur Babel

PANGKALPINANG – Mati suri industri pertimahan di Bangka Belitung (Babel) yang disebabkan oleh regulasi pemberlakuan Competent Person Indonesia (CPI) mulai disikapi oleh Asosiasi Penambang dan Pengolah Pasir Mineral Indonesia (Atomindo).
Kamis (22/8/2019), Atomindo resmi menyurati Gubernur Bangka Belitung (Babel) Erzaldi Rosman dalam mengajukan permohonan keberatan atas pemberlakuan CPI dan perubahan studi kelayakan bagi pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) Timah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah (Perda) Nomor: 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Mineral Ikutan dan Produk Samping Timah di Babel.
Ketua Atomindo Darmansyah mengungkapkan, upaya yang dilakukan ini semata-mata untuk menyehatkan kembali industri pertimahan di Babel. Dan berdasarkan temuan pihaknya, regulasi pemberlakuan CPI ini bukanlah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah pusat.
“Kita kira ini produk pusat, ternyata pemberlakuan CPI ini merupakan produk lokal kita, yakni perda (Peraturan Daerah). Lho kok, ini bisa melampaui? inilah alasan kami untuk mengajukan permohonan keberatan kepada gubernur,” ungkapnya ketika dijumpai kemarin.
Darman mengatakan, jelas termuat dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta pelaporan pada kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara dan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan (Nomor 40 tahun 2019; Nomor 88 tahun 2019; Nomor 98 tahun 2019) tidak memuat CPI melainkan hanya Competent Person (CP) atau orang yang berkompeten.
“Sementara di Perda kita, Nomor 1 Tahun 2019 itu memuat ‘Indonesia’ di belakangnya sehingga berdampak stagnannya industri pertimahan di Babel sejak Oktober 2018 sampai sekarang. Cek aja permennya, hanya memuat CP tanpa ada Indonesianya,” tukasnya didamping Sekretaris Atomindo Rudi Sahwani.
Ia menerangkan, sangat terbatasnya ketersediaan CPI yang membuat pihak smelter swasta susah untuk mengamokodir pembuatan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) sebagai syarat ekspor yang diberlakukan. “CPI sangat terbatas, yang punya hanya PT Timah. Beda kalau CP itu mencakup global dilihat dari kriteria dan mereka cukup bersertifikasi. Kalau cuma diterapkan untuk kelancaran PT Timah saja, ini kami pertanyakan. Kami menilai berarti ada keberpihakan dong,” tuturnya.
Ia juga tak menampik, dengan tidak terverifikasi dan ditandanganinya Laporan Akhir Ekplorasi, studi kelayakan sumberdaya/cadangan pada dokumen-dokumen RKAB IUP anggota Atomindo oleh CP mengakibatkan stagnasi pelayanan pemerintah dan kegiatan operasi produksi timah dan mineral pengikut sejak Oktober 2018 sampai dengan sekaran telah berdampak pada ekonomi dan sosial.
“Seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) besar-besaran dan pengangguran massal di Babel, hilangnya pendapatan negara dan daerah serta tidak adanya kepastian hukum bagi pelaku usaha (Country risk)yang berakibat matinya Investasi di Babel (Wanprestasi),” ungkapnya.
Berdasarkan temuan Atomindo, Darman membeberkan hingga sekarang ini dari 30 smelter swasta yang mangkrak disebabkan oleh regulasi ini menyebabkan PHK karyawan di angka rata-rata 150 per smelter. “Masing-masing (smelter) angka PHK-nya berbeda-beda, ada di bawah 150 dan ada juga di atasnya. Belum lagi sekarang kawasan industri baik di Ketapang maupun di Jelitik itu sudah seperti ‘kota hantu’, mangkrak,” sebutnya.
Tentunya atas kondisi ini, lanjut Darman, menjadi kontradiktif dari arahan Presiden Joko Widodo saat pidato visi Indonesia di Sentul, Jawa Barat tanggal 14 Juli 2019 yang lalu, yang gencar-gencarnya membuka keran inventasi dalam rangka menciptakan lapangan kerja.
“Kita mengusung spirit Presiden bahwa tidak ada lagi semestinya hari ini regulasi yang menghambat terhadap investasi. Tapi kondisi di Babel malah kontradiktif, terutama adanya perda Nomor 1 Tahun 2019 yang kami nilai salah satu regulasi yang membuat investor jera dan telah mematikan investasi yang sudah ada. Padahal pemda kemana-mana teriak ingin menarik investor yang baru, sementara investasi yang ada hari ini mati dibiarkan, dan ini fatal,” pungkasnya. (ron/6)

Related posts