Ternyata, Ada Kader PDIP “Sekolahkan” SK

  • Whatsapp
Gladi bersih pelantikan empat pimpinan DPRD Provinsi Babel yang dilakukan di ruang rapat paripura, kemarin. (Foto: Roni Bayu)

Pagi ini, 4 Pimpinan DPRD Babel Dilantik
Pinjam Uang Bank Sampai Rp1,5 Miliar

PANGKALPINANG – Surat edaran yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (DPP PDIP) tertanggal 8 Oktober 2019 tentang pelarangan anggota DPRD menggadaikan SK pengangkatan ke bank, sepertinya dilanggar oleh salah satu anggota Fraksi PDIP DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebab, diketahui salah seorang anggota dewan tersebut telah “menyekolahkan” SK pengangkatan sebagai anggota DPRD ke salah satu bank di Bangka Belitung. Padahal sebelumnya, Ketua DPD PDI Perjuangan Babel, Didit Srigusjaya pun telah menyampaikan bahwa kader PDIP dilarang menggadaikan SK berdasarkan surat edaran itu.

Namun terhadap pelanggaran instruksi DPP oleh kader PDIP ini, Didit Srigusjaya justeru memaklumi. Dia beralasan surat edaran dari DPP yang terlambat, sementara anggota dewan itu telah terlanjur mengajukan permohonan pinjaman ke bank.

“Kalau sudah minjam ya gak apa-apa, karena edarannya terlambat. Kalau yang belum, jangan,” elak Didit saat dikonfirmasi Rakyat Pos di ruang kerjanya, Selasa (15/10/2019).

Hingga kini Didit mengaku belum mengetahui berapa banyak anggota Fraksi PDI Perjuangan baik itu ditingkat provinsi, kabupaten/kota yang telah menggadaikan SK nya.

“Abang gak mantau, karena abang anggap itu hak mereka untuk bayar hutang mereka, mungkin hutang pemilu. Daripada terbeban, apabila sudah meminjam gak mungkin ditarik lagi,” tukasnya.

Diberitakan sebelumnya, Didit meminta kepada anggota DPRD Fraksi PDIP di tingkat provinsi maupun kabupaten kota untuk tidak menggadaikan SK ke bank.

“Berdasarkan Surat Edaran tertanggal 8 Oktober 2019 dari DPP PDI Perjuangan untuk kader PDI Perjuangan yang menjabat sebagai anggota DPRD baik itu provinsi, kabupaten, maupun pusat itu dilarang untuk mengadaikan SK nya,” kata dia, Rabu (9/10/2019).

Adapun alasan DPP PDIP melarang untuk menggadaikan SK, yakni agar tidak memberatkan keuangan para kadernya yang duduk di parlemen.

“Karena perhitungan DPP, ini akan memberatkan keuangan daripada anggota dewan yang akhirnya akan mempengaruhi daripada kinerja DPRD, itu alasan DPP PDI Perjuangan,” terangnya.

“Maka saya meminta kepada teman-teman Fraksi PDI Perjuangan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, kota, jika belum melakukan peminjaman uang atau menggadaikan SK, jangan melaksanakan karena ini surat langsung dari DPP PDI Perjuangan,” imbuhnya.

Apabila para kader PDIP masih melanggar ketentuan dari surat edaran tersebut, maka ditegaskan Didit, akan menerima sanksi dari DPP PDIP. “Pasti ada, hanya sanksinya internal sifatnya, sanksi seperti apa itu urusan DPP PDIP,” tegasnya.

Didit menilai, alasan DPP PDIP melarang para kadernya untuk menggadaikan SK cukup rasional karena berdampak pada kinerja DPRD itu sendiri. “Bagi fraksi lain, itu hak daripada mereka masing-masing,” ujarnya.

Lebih lanjut, diakui Didit, saat ini dirinya belum mengkroscek, apakah sudah ada para anggota DPRD Babel dari Fraksi PDIP yang sudah menggadaikan SK nya sebelum surat edaran tersebut dikeluarkan.

Penelusuran wartawan dari berbagai sumber, diduga sudah puluhan anggota DPRD Babel yang telah menggadaikan SK-nya ke bank. Adapun pinjamannya mulai dari Rp1 miliar hingga Rp1,5 miliar.

Untuk anggota dewan yang lama periode 2014-2019, setidaknya ada 5 anggota dewan menggadaikan SK nya. Sedangkan anggota dewan yang baru 2019-2024, diduga sudah 11 anggota dewan yang meminjam uang ke bank.

Pelantikan Pimpinan DPRD

Sementara itu, empat orang pimpinan DPRD Provinsi Babel yakni Didit Srigusjaya sebagai Ketua DPRD, Hendra Apollo sebagai Wakil Ketua I, M. Amin Wakil Ketua II dan Amri Cahyadi selaku Wakil Ketua III, akan dilantik pagi ini dalam sidang paripurna.

Gladi bersih jelang pelantikan dan pengucapan sumpah/janji jabatan empat pimpinan DPRD periode 2019-2024 itu telah dilakukan Sekretariat DPRD di Ruang Paripurna DPRD Babel, Selasa (15/10/2019).

Keempat pimpinan dewan tampak hadir dan mengikuti prosesi gladi sesuai dengan urutan rangkaian kegiatan pelantikan. Mulai dari pembacaan doa, pengucapan sumpah/janji jabatan dan pelantikan, hingga kembali menempati kursi pimpinaan yang telah disediakan.

Wakil Ketua II DPRD Babel Sementara, M. Amin mengaku bahagia dan mengucap syukur atas terpilihnya menjadi salah satu pimpinan di DPRD. Pada periode sebelumnya dirinya menjabat sebagai anggota DPRD Babel dan sempat diusulkan menjadi pimpinan DPRD menggantikan Dedy Yulianto, namun kandas.

“Alhamdulillah terima kasih kepada Partai Gerindra terutama DPD dan seluruh pengurus atas dukungannya, kita dapat kursi pimpinan,” katanya.

Ia berharap, setelah pelantikan ini hubungan antara pimpinan dan anggota DPRD Babel dapat terjalin harmonis dan solid dalam menjalankan tugas-tugas legislatif.

“Keinginan kita adalah kekeluargaan. Lembaga DPRD ini semacam almamaternya, jadi kita bersaudara, meskipun kita berbeda partai, berbeda fraksi. Jadi setiap keputusan apapun, kita mengutamakan musyawarah mufakat,” harapnya. (ron/1)

Related posts