by

Terkait Penanganan Pencemaran Limbah Pantai, Pemkab dan Pemrov Dinilai tak Serius

-NEWS-265 views

Warga Desak Usut Pelaku Pencemaran
Dorong Ditjen Gakkum KLHK Lakukan Penindakan

SUNGAILIAT – Warga sekaligus Nelayan Lingkungan Matras berharap pencemaran limbah Pantai Teluk Pikat dan sekitarnya mendapat perhatian serius pasca turunnya Komisi 3 DPRD Bangka dan BLH Babel dan BLH Bangka pada lusa lalu. Untuk itu pihak terkait diminta dapat menelusuri sumber limbah hitam dan melakukan tindakan tegas terhadap pelakunya.
“Karena jelas kami dirugikan. Dengan adanya limbah ini merusak keindahan pantai. Andaikata dibiarkan seperti ini maka yang susahnya nanti nelayan yang pulang ke sini juga. Kami nelayan ini mengharap bantuan dan kepedulian dari instansi terkait baik Dinas Lingkungan Hidup dan lainnya tolong dibantu,” kata nelayan setempat, Syamsu, Rabu (11/7/2018).
Ia katakan, adanya pencemaran limbah hitam diduga kuat dari jenis oli yang sebenarnya sudah kerap terjadi. Hanya baru-baru ini kembali lagi dua kali terjadi, setelah sebelumnya pada tahun 2015 telah terjadi. Selama ini warga terus melakukan gotong royong untuk melakukan pembersihan.
“Namun ada kalanya kita itu tidak sanggup lagi seolah-olah pemerintah tidak peduli. Jadi untuk ke depan Kami mengharapkan sekali. Tolong perhatikan pantai kami terutama laut, cukuplah nelayan menderita. Mudah-mudahan ditanggapi supaya untuk kedepan lebih baik lagi,” harapnya.
Sementara itu walhi Babel melalui Manager Advokasi dan Kampanye, Zulfriyadi, SH yang ikut meninjau lokasi mengatakan terjadinya pencemaran tersebut karena ketidaktegasan pemerintah Kabupaten maupun provinsi. Sebab apabila pemerintah serius menyikapi pencemaran itu sebenarnya tidak sulit untuk melakukannya.
“Bahwa di sekitar Teluk Pikat ini sudah ada lokasi izin Pertambangan yang mana dapat di tracking siapa pemiliknya. Dan Syahbandar pelabuhan di sini pasti memiliki data-data kapal mana saja yang beroperasi di sekitar sini. Menurut Kami perlu keseriusan pemerintah untuk mengusut pencemaran ini,” kata Zulfriadi.
Walhi Babel menilai apabila dibiarkan maka akan memberi dampak yang sangat terasa bagi nelayan dan masyarakat sekitar. Selain itu potensi pariwisata yang telah diupayakan masyarakat disekitar terpikat akan tergerus akibat pencemaran limbah tersebut.
“Ini kesalahan yang fatal dan mendasar dari pihak-pihak yang melakukan aktivitas di sekitar sini dan yang telah melakukan pencemaran,” tegasnya.
Walhi Babel telah mengumpulkan sampel pencemaran dan mendorong ke Ditjen Gakkum KLHK RI untuk ikut melakukan tindakan. Sebab, dalam hal ini diduga ada pelanggaran dalam pelaksanaan standar operasional prosedur aktivitas pertambangan yang diduga menyebabkan pencemaran tersebut.
“Jika ini terbukti ada kelalaian maka jelas merupakan tindakan pidana. Yang mana tidak sesuai dalam undang-undang pengelolaan lingkungan hidup dan jika terbukti kami berharap kepada BLH membawa ini ke ranah hukum agar tidak terjadi kembali,” pungkasnya. (2nd/6)

Comment

BERITA TERBARU