Berita Kota

Tekan Defisit Anggaran, DPRD Kota Pangkalpinang Setujui KUA-PPAS APBD 2021

 

PANGKALPINANG – DPRD Kota Pangkalpinang menyetujui Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas, Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pangkalpinang tahun anggaran 2021, bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang, dalam Rapat Paripurna DPRD, Kamis (15/10/2020).

Dalam Paripurna tersebut, DPRD Kota Pangkalpinang merasionalisasikan defisit Anggaran pada KU- PPAS 2021 hingga Rp 45 Miliar, yang awalnya mencapai Rp 200 miliar.

DPRD juga menekankan Program Kegiatan SKPD harus Skala Prioritas bukan Seremonial semata.

Ketua DPRD Kota Pangkalpinang Abang Hertza menjelaskan, disetujuinya KU-PPAS 2021 pada rapat paripurna tersebut, DPRD Kota Pangkalpinang menitipkan harapan bahwa penggunaan anggaran 2021 harus menggunakan skala prioritas.

Dia juga menjelaskan, penurunan pendapat tidak hanya dialami Kota Pangkalpinang saja namun juga kota-kota lain di Indonesia karena terkoreksinya pendapatan cukup dalam dari sektor pajak, retribusi juga Penurunan Dana Alokasi Umum (DAU).

DPRD berharap kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang dapat melaksanakan program kegiatan dengan menggunakan skala prioritas dengan menitik beratkan kepada pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat terdampak Covid -19 dengan membantu perekonomian masyarakat Kota Pangkalpinang terdampak.

Selanjutnya OPD diharapkan dapat melaksanakan program kegiatan itu sama sekali menghilangkan kegiatan bersifat yang serominal Dan mengitamakan Kegiatan yang berdampak langsung kepada masyarakat yang mengentaskan rencana strategis di masing masing OPD.

Hertza juga mengapresiasi kerja keras TAPD, Badan Anggaran, dan Pimpinan DPRD serta faksi fraksi, yang sepenuh waktu dan sekuat tenaga untuk menyelesaikan pembahasan anggaran hingga Tingkat pengesehan KUA PPAS tahun 2021.

“Tantangan ke depan DPRD Kota Pangkalpinang bersama TAPD masih harus menyelesaikan pembahasan nota keuangan APBD 2021, diharapkan keputusan yang diambil nantinya dapat secara optimal meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat melakukan pemulihan kesehatan dan ekonomi masyarakat Kota Pangkalpinang,”ujar Hertza.

Lanjutnya, DPRD dan Pemerintah Kota Pangkalpinang berbuat hanya untuk kepentingan masyarkat, karena anggaran yang ada bersumber dari rakyat oleh rakyat dan di pergunakan sepenuhnya untuk kesejahteraan masyarakat Kota Pangkalpinang.

Sementara Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil, mengucapkan terimakasih kepada pimpinan dan anggota DPRD baik yang tergabung dalam Badan Anggaran maupun komisi-komisi, Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah yang telah melakukan pembahasan terhadapan rancangan KUA dan rancangan PPAS APBD kota Pangkalpinang tahun 2021.

” Saya ucapkan terimakasih atas KUA dan PPAS tahun anggaran 2021 sehingga dapat dicapai kesepakatan,” ujar Molen.

Disampaikannya pula bahwa untuk kebijakan belanja daerah pada KUA-PPAS tahun 2021, struktur belanja daerah tetap lebih mengutamakan kepentingan masyarakat, hal ini dapat dilihat dari alokasi belanja publik yang memadai. Kebijakan belanja ini terlebih dahulu untuk memenuhi mandatory spending bidang pendidikan, kesehatan dan pemenuhan standar pelayanan minimal.

Selanjutnya program dan kegiatan prioritas pada perangkat daerah dalam rangka pemenuhan sarana prasarana infrastruktur publik dan penataan ruang, perbaikan tata kelola pemerintahan untuk percepatan reformasi birokrasi, kegiatan dalam rangka peningkatan ekonomi masyarakat ataupun kegiatan-kegiatan yang mendukung pemulihan ekonomi lainnya, begitupun untuk penanganan pandemi covid19 masih tetap dianggarkan.

” Perencanaan program kegiatan tersebut, tentunya harus saling terkait dan terintegrasi untuk melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang harus disertai dengan tolok ukur input, output, outcome dan benefit yang jelas,” jelas Molen.

Adapun secara singkat struktur APBD dalam KUA-PPAS Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2021 yakni Pendapatan Daerah sebesar Rp 846 miliar terdiri atas PAD 133 miliar dan pendapatan transfer pusat 712 miliar. Sedangkan Belanja Daerah 898 Miliar dan Pembiayaan Daerah pada penerimaan pembiayaan daerah sebesar 10 miliar dan untuk pengeluaran pembiayaan daerah sebesar 3 Miliar, sehingga terdapat pembiayaan netto 7 Miliar.

” Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan (SIKPA) sebesar 45 Miliar dengan catatan harus dilakukan penyesuaian dengan meningkatkan pendapatan, rasionalisasi belanja atau penambahan penerimaan pembiayaan,”tukasnya. (Bum/7)

Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Most Popular

To Top