Teddy: Penanganan Stunting Harus Terpadu

  • Whatsapp
Rapat koordinasi memberantas stunting di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Jum’at (22/3/2019). (foto: istimewa)

SUNGAILIAT- Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bangka, Teddy Sudarsono menjelaskan berdasarkan hasil surveilans gizi melalui elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat (EPPGBM) prevalansi stunting bayi dibawah dua tahun terdata sebesar 8,9 persen. Walaupun tercatat rendah ada sembilan desa lokus stunting diatas 20 persen.

Hal ini dikatakan Teddy saat rapat koordinasi (rakor) memberantas stunting di ruang pertemuan Dinas Kesehatan Kabupaten Bangka, Jum’at (22/3/2019). Stunting kata dia adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis terutama pada 100 hari pertama kehidupan (HPK)/balita pendek.

“Stunting mempengaruhi pertumbuhan anak dan perkembangan otak. Anak stunting juga memiliki resiko lebih tinggi mengalami penyakit kronis dimasa dewasa. Bahkan stunting dan malnutrisi diperkirakan berkontribusi terhadap berkurangnya 2-3 persen produk domestik bruto (PDB) setiap tahunnya,”jelasnya.

Menurut dia, prevalensi stunting selama 10 tahun terakhir tidak mengalami perubahan yang signifikan dan ini menunjukkan bahwa masalah stunting harus ditangani segera. Hasil riset kesehatan dasar (Riskedas) 2018 menunjukkan 30,8 persen atau sekitar tujuh juta balita menderita stunting. Sedangkan prevalansi stunting di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung hasil Riskedas 2018 sebesar 23,6 persen mengalami penurunan dari tahun 2013 sebesar 28,7 persen, namun masih diatas batas stunting yaitu 20 persen.

“Oleh karena itu harus bersama-sama dalam meningkatkan koordinasi antar lintas sektor dan lintas program terkait di Kabupaten Bangka dalam perumusan kebijakan dan penyusunan regulasi penurunan stunting. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Bangka memberi dukungan terhadap pertemuan ini,” kata Teddy.

Dia menambahkan, untuk mendukung terintegrasinya program penurunan stunting diperlukan konvergensi percepatan penurunan stunting yaitu intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.

Sementara itu, Kepala Kelompok Kerja (Pokja) Stunting Kabupaten Bangka sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Pan Budi dalam kesempatan tersebut mengatakan upaya penurunan prevalansi balita pendek atau stunting merupakan prioritas pembangunan nasional. Kabupaten Bangka menjadi salah satu lokus intervensi perurunan stunting terintegrasi oleh pemerintah pusat.

“Pada awal bulan April 2019 nanti, semua bupati se-Indonesia dan kepala organisasi perangkat daerah terkait stunting di daerah-daerah menurut pemerintah pusat rawan stunting diantaranya Pemerintah Kabupaten Bangka akan diundang oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk mempresentasikan perkembangan upaya penurunan prevalansi stunting,”kata Pan Budi.

Diungkapkannya, terkait stunting ini, disebabkan tiga hal utama yaitu pertama, pengelolaan pernikahan yang tidak bagus, pernikahan dibawah usia 17 tahun. Kedua, pola pengasuhan yang tidak baik dan ketiga, pengaturan kehamilan dan kelahiran yang tidak baik. “Dari target yang ada pada akhir tahun RPJMD sudah tidak ada lagi stunting. Target kita bagaimana mewujudkan Kabupaten Bangka tanpa stunting,” ungkapnya
(rls/10)

Related posts