Tarmizi Kembali Diperiksa Kejati

  • Whatsapp

Terkait Kasus Korupsi Pengerukan Alur

PANGKALPINANG – Bupati Bangka, Tarmizi Saat kembali menjalani pemeriksaan Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) di Gedung Pidsus Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung (Kejati Babel), Senin (2/10/2017).
Bujoi sapaan akrab Tarmizi, diperiksa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pengerukan alur muara di Pelabuhan Jelitik dan Air Kantung Sungailiat, Kabupaten Bangka.
Informasi yang dihimpun, orang nomor satu di Kabupaten Bangka itu mendatangi Gedung Pidsus dengan menggunakan kendaraan dinas berplat merah CRV berwarna hitam Nopol BN 1104 DZ sekitar pukul 10.00 dan diperiksa hingga pukul 12.30 WIB.
Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat (Kasipenkum dan Humas) Kejati Babel, Roy Arland membenarkan bahwa adanya pemeriksaan lanjutan terhadap Bupati Bangka dalam kasus dugaan korupsi pengerukan alur muara itu.
“Memang benar, dia diperiksa yang kapasitasnya masih sebagai saksi. Hanya satu saksi yang kita periksa hari ini, yakni Bupati Bangka Tarmizi Saat,” ungkap Kasipenkum kepada awak media, Senin (2/10/2017).
Menurutnya, Bupati Bangka diperiksa dalam berkas acara pemeriksaan (BAP) tambahan terkait kasus itu. “Dia hanya sebagai saksi bagi tersangka-tersangka lain. Iya, hanya melengkapi saja,” katanya.
Seperti diketahui, salah satu tersangka dalam kasus ini yakni mantan Bupati Bangka, Yusroni Yazid yang pada tahun 2011 menjabat sebagai bupati dengan Sekretaris Daerah (Sekda) Tarmizi Saat. Tarmizi sendiri sudah 3 kali diperiksa penyidik dalam kapasitasnya sebagai Sekda.
Pihak Kejati Babel mencium aroma korupsi dalam pengerukan itu lantaran diduga telah terjadi pemberlakuan istimewa Pemkab Bangka terkait penetapan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari nilai Rp12.000 per kubik menjadi Rp3000 per kubik pada kegiatan penjualan dan penambangan pasir laut hasil pengerukan. Pemberlakukan itu dinilai penyalahgunaan wewenang oleh Yusroni selaku Bupati Bangka untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi. (bis/bum/6)

Muat Lebih

 

Pos terkait