by

Tarik Ulur Perda Zonasi Babel

Pansus: Terkendala Pulau Tujuh

PANGKALPINANG – Pembahasan draf RZWP3K (Raperda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil) Provinsi Bangka Belitung kembali tarik ulur dan berlarut-larut.
Banyak kepentingan besar dan kendala membuat pengesahan Perda Zonasi Babel ini, harus menempuh jalan berkelok-kelok, banyak lobang menganga, dan batu cadas.
Rapat Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Bangka Belitung, mengemuka kendala Zonasi Babel terkendala belum jelasnya status Pulau Tujuh yang masih bersengketa dengan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) . Hal itu disampaikan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel Adet Mastur kepada wartawan, Kamis ( 8/11/2018).
“Karena ada pemasalahan sangat krusial sebelum kita bahas draf Raperda RZWP3K ini di antaranya masalah status luas wilayah kita. Karena wilayah kita ini masih sengketa dengan Kepri mengenai status Pulau Tujuh yang belum jelas sampai saat ini,” ungkap Adet.
Jika status Pulau Tujuh ini sudah diketahui kata Adet, maka akan dibahas draf-draf Raperda RZWP3K ini. Bagaimanapun Pulau Tujuh ini masuk dalam pembahasan pulau-pulau kecil yang tertuang dalam Raperda RZWP3K.
“Jika sudah jelas status Pulau Tujuh ini baru kita bahas draf Raperda ini, jadi jelas nantinya Pulau Tujuh ini akan kita manfaatkan untuk tempat wisata, apakah pertambangan atau zona budidaya ini mesti kita selesaikankan dulu jika sudah selesai baru masuk tahap pembahasan,” terangnya.
Lebih lanjut ia mengungkapkan, jika Pulau Tujuh tidak masuk dalam pembahasan draf Raperda RZWP3K maka sama halnya dengan menghilangkan aset milik Bangka Belitung, namun jika dimasukan dalam pembahasan saat ini status Pulau Tujuh juga belum jelas.
“Kalau kita tidak masukan Pulau Tujuh maka kita menghilangkan aset Bangka Belitung. Kemudian kalau kita masukan sekarang masih dalam sengketa, ini harus diperjelaskan dulu, karena yang kita bicarakan nantinya milnya dari 0 hingga 12 mil dari bibir pantai dan dari pulau-pulau kecil,” ujarnya.
Untuk itu dalam waktu dekat ini Pansus Raperda RZWP3K akan meminta keterangan kepada tim survei yang telah berkunjung ke Pulau Tujuh beberapa waktu lalu. Selain itu pansus juga akan meminta kejelasan kepada Kementerian Dalam Negeri mengenai status Pulau Tujuh tersebut.
“Kita akan meminta keterangan dari tim yang melakukan survei ke Pulau Tujuh kemudian dalam waktu dekat ini kami akan berkunjung dan melakukan rapat dengan pihak Kementerian Dalam Negeri dan kita minta ketegasan status Pulau Tujuh, jika sudah jelas maka kita masukan Pulau Tujuh ini ke wilayah Bangka Belitung,” tukasnya. (ron/6)

Comment

BERITA TERBARU