Tarif Rapid Test di Babel Dinilai Mahal

  • Whatsapp
RAPID TES – Salah seorang anggota DPRD Kabupaten Belitung tengah menjalani rapid tes oleh tim medis Klinik Bakti Timah. Rapid dan pemeriksaan kesehatan sejumlah anggota dewan ini karena mereka akan melakukan kunjungan kerja ke Pulau Bangka. Biaya rapid tes sempat dikeluhkan mahal oleh oknum advokat. (Foto: Bastiar Riyanto)

Kebijakan Gubernur dan Walikota Ditunggu
Kemenkes Tetapkan Paling Tinggi Rp150 Ribu

Tarif rapid test yang diduga ditetapkan oleh Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (TGTPPC) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Babel serta fasilitas kesehatan dan beberapa rumah sakit di Kota Pangkalpinang, menuai kritikan.
Seorang advokat yang mengaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Advokat Indonesia (DPD Peradi) Perjuangan Provinsi Babel, Armansyah SS, SH mengatakan, biaya rapid test di Babel bernilai sangat fantastis. Padahal dana relaksasi untuk penanganan Covid-19 yang dikucurkan pemerintah tak kepalang tanggung, mencapai Rp70 Triliun kepada Dinas Kesehatan di seluruh tanah air.
“Kemarin, saya sudah rapid test di Bandara Depati Amir. Tapi alangkah terkejut dan saya keberatan saking mahalnya biaya rapid test di kita ini, saya disuruh bayar Rp225 ribu,” keluh Armansyah kepada Rakyat Pos, di ruang kerjanya di Kelurahan Opas, Kecamatan Taman Sari, Kota Pangkalpinang, Selasa (7/7/2020).

Saking kagetnya, Arman sempat mempertanyakan kepada petugas rapid test di bandara terkait mahalnya biaya yang dibebankan tersebut.
“Kok biaya rapid test ini beda-beda. Kenapa di Sungailiat kok bisa gratis?” tanyanya.
Ia juga menuding, biaya rapid test jangan sampai membodohi masyarakat dan terkesan jadi ladang bisnis oknum tertentu.
“Kasihan masyarakat yang mau bepergian, contohnya mereka ada keluarganya yang sakit di luar kota atau yang darurat. Mau ketemu keluarga, mereka harus mengeluarkan yang begitu besar untuk rapid test ini,” sesalnya.
Arman menambahkan, dirinya telah melaporkan biaya rapid test yang amat mahal ini melalui telepon ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Bangka Belitung.

“Saya kemarin juga sudah melapor ke Ombudsman. Mereka cuma bilang kita tampung dulu dan akan kita sampaikan untuk ditindaklanjuti oleh TGTPPC Babel,” tuturnya.
Ketua Forum Bhayangkara Indonesia (FBI) DPD Bangka Belitung yang akrab disapa Arman Koboi ini mengharapkan Gubernur Babel Erzaldi Rosman dan Walikota Pangkalpinang Maulan Aklil untuk segera bertindak terkait mahalnya biaya rapid test ini.
“Saya minta Pak Gub Erzaldi dan Walikota Molen segera menindaklanjuti keluhan saya mengenai mahalnya biaya rapid test di daerah kita ini. Masa’ setiap kali saya mau berangkat harus merogoh gocek untuk biaya rapid test ini dan uang rapid test dikemanakan sih,” tukas Arman.

Baca Lainnya

Kemenkes Terbitkan Edaran

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tertanggal 6 Juli 2020 telah menerbitkan surat edaran tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi kepada para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten/Kota, kepala atau direktur rumah sakit, Perhimpunan RUmah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Asosiasi Klinik Indonesia (ASKLIM), Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer Indonesia (PKFI), Asosiasi DInas Kesehatan Seluruh Indonesia dan Ikatan Laboratorium Klinik Indonesia (ILKI).
Dalam surat edaran bernomor: HK.02.02/I/2875/2020 itu disebutkan harga atau tarif rapid tes tertinggi batasannya hanya Rp150 ribu, berlaku untuk masyarakat atas permintaan sendiri. Dan fasilitas kesehatan atau pihak yang memberikan layanan pemeriksaan rapid dapat mengikuti batasan tarif tertinggi yang telah ditetapkan Kemenkes.
Edaran juga berisi alasan penetapan tarif tertinggi itu karena sebelumnya biaya rapid tes yang bervariasi menimbulkan kebingungan di masyarakat. Untuk itu diperlukan peran serta pemerintah dalam masalah tarif pemeriksaan Rapid Tes Antibodi agar masyarakat tidak merasa dimanfaatkan untuk mencari keuntungan.
Selain itu, edaran yang ditandatangani Dirjen Pelayanan Kesehatan, Bambang Wibowo ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan pemberi layanan pemeriksaan Rapid Tes Antibodi agar tarif yang ada dapat memberikan jaminan bagi masyarakat untuk mudah mendapatkan layanan pemeriksaan rapid.

Dewan Dirapid Tes

Terpisah, tim medis Klinik Bakti Timah melakukan pemeriksaan kesehatan sejumlah anggota DPRD Kabupaten Belitung, Senin (6/7/2020). Pemeriksaan ini dalam rangka menjalankan protokol kesehatan sebelum anggota DPRD Kabupaten Belitung melakukan kunjungan kerja keluar daerah.
Tim medis Klinik Bakti Timah dr. Mirza menyampaikan, berdasarkan Surat Edaran dari Tim Gugus Tugas Nasional Percepatan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 maka masa berlaku untuk hasil rapid test selama 14 hari, berubah dari sebelumnya tiga hari.
Ia menjelaskan, sebelumnya pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020, masa berlaku tes PCR dan rapid test berbeda. Dimana PCR masa berlakunya hanya 7 hari sedangkan rapid test hanya 3 hari pada saat keberangkatan.
“Hasil dari rapid test ini akan keluar paling lama satu jam. Lantas, untuk surat keterangan sehatnya sudah keluar pada sore hari. Satu jam hasilnya sudah bisa diketahui apakah reaktif atau tidak, karena butuh dokumentasi dan lain-lainnya maka untuk suratnya bisa diambil pada sore harinya,” jelas dia.
Sedangkan Sekertaris Daerah (Sekwan) DPRD Kabupaten Belitung, Kasimin mengatakan, dalam waktu dekat ini sejumlah anggota DPRD Belitung akan melakukan kunjung kerja (kunker) ke Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung (Babel).
“Oleh sebab itu, bagi anggota dewan yang akan melakukan perjalanan wajib untuk mengikuti protokol kesehatan dan melakukan pemeriksaan kesehatan. Dalam waktu dekat ini, mereka akan berangkat dalam rangka kunjungan kerja dan mereka wajib untuk melakukan pemeriksaan rapid test,” pungkasnya. (bis/yan/6)

Related posts